BAGHDAD, MENARA62.COM – Pemerintahan Irak, yang didukung Iran, mulai rontok di tengah eskalasi kerusuhan akibat gelombang demonstrasi rakyat yang sudah berlangsung hampir dua bulan. Perdana Menteri (PM) Adel Abdul Mahdi mengawali bubarnya pemerintahan Irak dengan mengumumkan pengunduran diri atas desakan ulama senior Syiah di Irak, Ayatollah Ali Al-Sistani.
“Menanggapi panggilan (ulama) ini, dan untuk memfasilitasi secepat mungkin, saya akan mengajukan kepada Parlemen permintaan (untuk menerima) pengunduran diri saya dari kepemimpinan pemerintah saat ini,” bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh Abdul Mahdi, Jumat (29/11/2019).
Pernyataan itu tidak mengatakan kapan dia akan mengundurkan diri. Jika betul terjadi, Abdel Mahdi akan menjadi PM pertama yang mundur sejak Irak menganut sistem parlementer setelah penggulingan Saddam Hussein yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada 2003.
Ayatollah Ali Al-Sistani sebelumnya mendesak Parlemen untuk mempertimbangkan menarik dukungannya bagi pemerintah Abdul Mahdi. Ini demi membendung kekerasan yang meningkat. Menanggapi ini, Parlemen Irak akan mengadakan sesi darurat pada Ahad besok untuk membahas krisis.
Kepergian Abdul Mahdi, menurut laporan di laman Arabnews.com, bisa menjadi pukulan bagi pengaruh Iran yang besar di pemerintahan, parlemen, dan angkatan besenjata Irak. Ini juga pertanda kegagalan Iran dalam mempertahankan Abul Hadi melalui sokongan pada milisi untuk memukul mundur unjuk rasa massal anti-pemerintah Irak.
