PABELAN,MENARA62.COM– Selasa (4/8) Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta (PSBPS UMS) bersama Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa Universitas Muhammadiyah Surakarta (LPIDB UMS) mengadakan Webinar dengan tema “Diseminasi Program Revitalisasi dan Institusionalisasi Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi”. Webinar yang diadakan secara daring ini menghadirkan Prof. Haedar Nashir, Yudi Latif, Ph.D, dan Dr. Ahmad Muhibbin.
Prof. Haedar Nashir yang menyampaikan pidato kunci mengatakan bahwa pemerintah yang berusaha menjadikan RUU HIP sebagai Undang-Undang, berarti ingin mengulang kesalahan yang telah dilakukan oleh rezim orde lama maupun orde baru. Orde lama memiliki perangkat kelembagaan yang sangat lengkap untuk mengawal jalannya pancasila.
Orde baru juga memiliki Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), sebuah institusi dibawah naungan kekuasaan otoritatif yang sangat super power. Namun hal tersebut justru menjadi persoalan bagi bangsa.
Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga mengkritik orang-orang yang senang menjadikan pancasila sebagai simbol dan slogan semata. Slogan “saya pancasila”, “gotong royong”, “NKRI harga mati”, dan lain-lain menurutnya bagus pada level atributif. Namun perlu dipertanyakan dalam tataran realitas.
Ia memberikan contoh penolakan terhadap jenazah covid-19 oleh masyarakat. Menurutnya hal ini menjadi bukti bahwa nilai gotong royong yang sering diserukan bahkan melebihi dogma agama tidak berlaku sama sekali di masyarakat. Masyarakat jauh dari nilai gotong royong dan nilai Pancasila yang lain.
Dalam relasi Muhammadiyah dan pancasila, ia mengatakan bahwa Muhammadiyah memiliki konsepsi negara darul ‘ahdi was syahadah. Maknanya, dalam konteks moderasi ideologi, Muhammadiyah ingin mengunci Indonesia dengan negara pancasila, yang ideologi lain tidak boleh menumpang didalamnya.
“Setiap kita membuka ruang, ideologi-ideologi yang ada akan selalu muncul. Masa lampau ingin dihadirkan kembali. Tetapi Muhammadiyah tidak berhenti disitu. Tidak cukup dikatakan bahwa pancasila sebagai common agreement. Syahadah berarti bahwa Muhammadiyah berpendapat bahwa masyarakat harus turut membangun Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan,” imbuhnya.
Setelah Prof. Haedar selesai menyampaikan pidato kunci, Ahmad Muhibbin menyambung dengan menyampaikan materi berjudul Pancasila sebagai Laku: Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan. Dr. Ahmad Muhibbin adalah Ketua Asosiasi Prodi PPKn LPTK PTM.
Ia menyampaikan bahwa kewajiban menjalankan misi rahmatan lil ‘alamin terus-menerus dilakukan oleh Muhammadiyah. Menurutnya, pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah dapat menjadi potret pengamalan pancasila sebagai laku.
“Dalam kehidupan bermasyarakat, Muhammadiyah dan umat Islam memiliki tanggungjawab yang sangat besar. Maka, kita harus mengambil peran. Kita mestinya mengarah pada satu keadaan gemah ripah loh jinawi yang diberkahi oleh Allah,” jelasnya.
Menurutnya Muhammadiyah dan umat Islam harus memposisikan diri sebagai khoiru ummah (umat terbaik) dan ummatan wasathan (umat pertengahan). Muhammadiyah dan umat Islam harus berkomitmen dalam menjaga kedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dr. Yudi Latif tampil menjadi pembicara terakhir. Menurutnya, negara-negara dengan identitas nasional yang kuat biasanya memiliki daya resiliensi terhadap cobaan. Identitas nasional dibangun di atas tiga hal. Pertama, kesanggupan untuk memilih kesadaran sejarah untuk terhubung dengan warisan masa lalunya.
Kedua, nilai-nilai bersama. Nilai-nilai moral publik yang membuat keragaman menjadi suatu ikatan sosial. Ketiga, dibangun oleh kebanggaan bersama sebagai bangsa. Negara yang punya banyak pencapaian dan kebanggaan biasanya akan lebih solid.
Maka, Dr. Yudi Latif mengatakan bahwa modal sosial bangsa jauh lebih penting daripada modal material. Modal sosial adalah konektivitas dan jejaring antar individu, dan hal tersebut dimuat dalam pancasila. Jika modal sosial Indonesia robek, maka modal-modal lain tidak akan berguna.
“Modal sosial adalah modal jaringan konektivitas. Jaring-jaring silaturahim harus diperluas dan diperlebar. Bagaimana jika Poso bergejolak, Ambon bergejolak, Jakarta kemarin hampir bergejolak. Modal lain tidak akan berguna,” ujarnya.
Dr. Yudi Latif memberikan contoh negara-negara yang memiliki identitas nasional yang kuat adalah Jepang, China, Korea, Taiwan, Vietnam, dan Jerman. Negara-negara ini relatif lebih mampu menghadapi gempuran seperti pandemi covid-19.
Untuk itu, masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Perjalanan dari ujung ke ujung Indonesia harus ditempuh dalam waktu 10 jam dengan pesawat terbang. Dalam keluasan ini, Indonesia diberkati oleh Tuhan dengan tamansari keragaman dunia. Segala jenis keragaman di dunia, ada anak cucunya di Indonesia.
Maka, orang yang bisa memimpin Indonesia haruslah orang yang memahami keluasan Indonesia, dan juga memiliki pikiran, hati, dan jiwa yang begitu luas. Ia harus memiliki pandangan yang luas dan spiritualitas yang dalam.
“Jika jiwanya tidak luas, maka pemimpin itu akan bermental miskin. Bagaimana mungkin bangsa yang besar ini dipimpin oleh pemimpin yang mentalnya miskin? Kalau mentalnya miskin, ia akan mudah mengemis kepada bangsa lain,” tegasnya.
Wakil Rektor 4 UMS, Dr. Muhammad Musiyam menekankan dalam sambutannya bahwa UMS memberikan dukungan penuh secara kelembagaan terkait program yang tengah dilakukan ini.
Sedangkan, Dra. Yayah Khisbiyah, M.A., Direktur Eksekutif Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS dalam sambutannya menyampaikan bahwa webinar ini merupakan rangkaian program Revitalisasi dan Institusionalisasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Program ini telah diinisiasi sejak tahun lalu dengan beberapa tahapan a.l. Riset need assessment, penyusunan, pelatihan, dan advokasi kebijakan.
