PALU, MENARA62.COM — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dana stimulan bagi korban bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang rumahnya rusak atau hilang serta santunan bagi korban meninggal dunia akan dicairkan mulai minggu pertama Februari 2019.
“Korban bencana yang rumahnya rusak berat, sedang dan ringan, minggu depan akan diberikan dana stimulannya untuk memperbaiki rumahnya,” kata Wapres kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup percepatan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, seperti dikutip dari Antara, Kamis (31/1/2019).
Wapres yang didampingi Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengemukakan bahwa semua korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang rumahnya rusak dan lokasinya masuk dalam zona aman likuifaksi dan tsunami, akan mendapat stimulan masing-masing Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta rusak ringan.
“Jumlah ini sudah standar dan sama di seluruh Indonesia. Aturannya begitu,” katanya.
Sedangkan bagi korban bencana yang rumahnya hilang atau terletak di lokasi yang berbahaya (zona merah) akan direlokasi dan mendapatkan hunian tetap (huntap) yang nilainya Rp50 juta, belum termasuk lahan 150 meter persegi.
Para korban bencana yang di relokasi ke huntap, kata Jusuf Kalla, akan diberi kuasa penuh atas lahan dan rumah tersebut sehingga tidak akan diberi dana stimulan lagi.
Huntap sendiri akan dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan pihak swasta/donatur dengan desain yang sama dan didirikan di atas lahan yang sudah dinyatakan aman untuk dihuni.
Semua lokasi hunian tetap, kata Wapres, akan dilengkapi dengan fasilitas umum, jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sekolah, taman dan rumah ibadah.
Selain dana stimulan untuk perbaikan rumah, JK mengatakan bahwa pemerintah juga akan mencairkan santunan kematian bagi korban meninggal dunia masing-masing Rp15 juta yang akan diberikan kepada ahli waris masing-masing.
Wapres mengemukakan bahwa rapat yang baru saja dipimpinnya itu membahas langkah-langkah percepatan pemulihan dan rekonstruksi yang ditargetkan tuntas dalam waktu dua tahun ke depan.
“Sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam program rekonstruksi yang sedang dikerjakan,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wali Kota Palu, Bupati Donggala, Bupati Sigi, dan Wakil Bupati Parigi Moutong.
Sebelum menggelar rakor, Wapres JK dan dan rombongan meninjau pengerjaan hunian sementara dan calon lokasi pembangunan hunian tetaop di Kelurahan Duyu, Kota Palu.
