JAKARTA, MENARA62.COM – Prof. Dr. Thomas Suyatno terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) periode 2022-2026. Prof. Thomas akan menahkodai organisasi ini bersama Prof Dr. Mts Arief, M.M., M.B.A., CPM sebagai Sekretaris Jenderal, Ir. Bernard Gunawan sebagai Bendahara Umum dan 17 Wakil Ketua Umum ABPPTSI.
Ketua Dewan Kehormatan ABPPTSI, Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto SH S.IP, M.M secara resmi melantik pengurus baru Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia ini di Auditorium Gedung Utama Kampus Untar, Jakarta, Kamis (30/03/2023).
“Kami percaya, saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” kata Wiranto.
Dalam sambutannya Wiranto mengatakan sektor pendidikan tinggi tanah air masih menemui hambatan kesenjangan dalam upaya menjawab tantangan kemajuan teknologi di masa depan jika menilik masih adanya jurang antara kualitas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini yang menurutnya harus mampu segera dijawab oleh para stakeholder pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di tanah air.
“Jawaban itu diupayakan hadir oleh Kemendikbudristek lewat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” ujar Wiranto
Menurut Mantan Menkopolhukam tersebut, pengentasan kesenjangan perguruan tinggi penting dalam upaya bangsa untuk bersaing di kancah dunia. Karena saat ini, dibutuhkan kualitas sumberdaya manusia yang tak hanya cerdas dalam melakukan analisa, namun juga cepat dan tangkas dalam beradaptasi.
- Baca juga:Â Minat Satuan Pendidikan Sangat Tinggi, Pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka Diperpanjang
Sebagai tuan rumah dalam acara pelantikan ini, Universitas Tarumanagara (Untar) juga menempatkan wakilnya sebagai salah satu pengurus ABPPTSI periode 2022-2026 yakni Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., IPU., AE.
Agustinus Purna Irawan berpandangan, dalam mengatasi kesenjangan tersebut diperlukan langkah yang strategis. Utamanya, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan parameter yang sama dalam mengukur perguruan tinggi.
Dengan beragamnya tantangan kesenjangan, Pembinaan perguruan tinggi yang dilakukan pemerintah pun harus beragam. Menurutnya, Perguruan tinggi yang masih dalam kategori menengah dan kecil harusnya menjadi perhatian pembinaan.
“Kalau kampus itu sudah besar, sudah bisa mandiri, harusnya diberikan kebebasan. Yang masih kurang, harus dibantu. Sehingga, akhirnya SDM lulusannya punya keselarasan yang tidak terlalu timpang,” ujar Agustinus.(*)
