JAKARTA, MENARA62.COM– Saat ini Indonesia dikepung oleh jejaring kekuatan militer asing yang disebut dengan The Five Powers Defense Arrangement (FPDA) yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan New Zealand. Meski demikian menurut Menhan Ryamizard Ryacudu, keberadaan FPDA tersebut belum menjadi ancaman aktual atau sebagai ancaman nyata bagi Indonesia.
“Hal ini dikarenakan ASEAN telah mencapai kesepakatan bahwa apabila di suatu negara terdapat perselisihan, akan diselenggarakan secara damai. Dan kondisi tersebut telah konsisten dilaksanakan dan sudah dibuktikan lebih dari 40 tahun,” papar Menhan di sela Diskusi Panel Serial 2017-2018 bertema Menggalang Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa yang diselenggarakan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dan Aliansi Kebangsaan, Sabtu (22/7).
Hadir sebagai pembicara adalah Dr. Sutrisno Sumarlan M.M., M.Si., Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Dr. Andy Wijayanto, Pengamat Pertahanan dan Politik. Hadir pula Pontjo Sutowo, Pembina YSNB, Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Ketua Umum FKPPI, dan Iman Sunario Ketua Penyelenggara DPS.
Menurut Menhan, ancaman non militerlah yang menjadi ancaman yang harus dihadapi sehari-hari. Ancaman ini merupakan ancaman nyata untuk saat ini.
Ancaman non militer tersebut menyangkut keamanan dan keselamatan kita bersama. Seperti radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, wabah penyakit, bencana alam, pemberontakan dan separatisme, kegiatan spionase militer asing, pencurian kekayaan alam, ancaman siber yang dapat mengganggu keselamatan bangsa dan negara, merusak perekonomian, serta menghancurkan sistem jaringan obyek vital nasional dan atau merusak jaringan pelayanan umum pemerintah.
Sementara itu Sutrimo Sumarlan, mengatakan ada tiga hal yang perlu dilaksanakan dalam membangun ketahanan nasional guna mengatasi segala ancaman yang ada. Pertama, membangun sistem pertahanan negara.
Kedua, membangun kesadaran Bela Negara. Pendidikan ini buka sebagai pendidikan wajib militer, namun pendidikan kewarganegaraan yang baik sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa, termasuk mengajak menjadi warga negara yang berakhlak baik. Kedepannya Ospek akan diubah menjadi pendidikan Bela Negara, sebagai bagian dari membangun hidup berdisiplin, mencintai dan bangga akan tanah airnya, menjadi rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, serta menyakini bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang benar bagi bangsa Indonesia sehingga nilai-nilainya tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
Dan yang ketiga adalah membangun kemandirian dalam memenuhi kebutuhan Alutsista militernya. Kemandirian ini akan membuat pertahanan negara semakin kuat dan akan memberi sumbangan yang makin signifikan bagi kemantapan Ketahanan Nasional.
“Sekalipun masalah pertahanan negara diatur di dalam UUD 1945, namun pelaksanaannya diatur dalam UU. Sayangnya UU turunan yang diperintahkan untuk pengaturan khususnya Sishankamrata dan Sishanta belum lengkap secara kesisteman terutama di dalam operasionalnya. Seyogyanya hal tersebut dapat segera diselesaikan,” katanya.
Sementara itu menurut Andi Widjajanto, Indonesia perlu mengubah paradigma perangnya saat ini. Benar kecenderungan perang saat ini perang lebih banyak mengacu pada perang non konvensional.
Namun dalam kenyataannya, semua issue non konvensional pendekatan penyelesaiannya dengan cara konvensional. Seperti kasus di Aleppo atau Marawi misalnya. Untuk itu maka Indonesia perlu memiliki industri pertahanan yang kuat.
“Industri pertahanan harus diperkuat, industri pertahanan tidak boleh lagi bertumpu pada belanja pertahanan semata, namun perlu sebuah menjadi investasi pertahanan, yang menghasilkan kesejahteraan bagi negara. Sehingga kesejahteraan juga semakin ,” kata Andi.
Menurut Andi Widjajanto kembali, karena pasar industri pertahanan berkarakter monosoni maka pemerintah perlu aktif membangun industri pertahanannya. Keberhasilan industri pertahanan sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
