HALMAHERA BARAT, MENARA62.COM — Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) mulai dirasakan masyarakat desa di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Sejumlah intervensi program diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal, membuka peluang usaha, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi warga.
Hal itu terlihat saat Tim Strategi Policy Unit (SPU) Program TEKAD Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melakukan monitoring di Desa Payo dan Desa Pateng, Halmahera Barat, Rabu (30/9/2026).
Kedua desa tersebut menjadi penerima program TEKAD melalui sejumlah kegiatan, di antaranya demplot, Rumah Industri Tepat Desa (RITD), dan Intervensi Fasilitasi (IF).
Di Desa Payo, salah satu program yang dikembangkan adalah pembangunan rumah produksi briket berbahan dasar batok kelapa. Pemerintah desa memperoleh dukungan anggaran Rp100 juta pada 2026 untuk pengembangan demplot tersebut.
Kepala Desa Payo Hamsir Noho mengatakan, rumah produksi briket diharapkan mampu mengolah limbah batok kelapa sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih dengan program TEKAD dari Kemendes ini. Kami mendapatkan bantuan Rp100 juta pada 2026. Program demplot ini kami gunakan untuk membangun rumah produksi briket,” ujar Hamsir.
Menurut dia, pembangunan rumah produksi akan disertai pelatihan teknis pembuatan briket. Produk yang dihasilkan nantinya ditargetkan dapat dipasarkan ke Ternate.
“Kami sudah mengarahkan agar desa kami menjadi Desa Tematik Briket,” katanya.
Olah Batok Kelapa Jadi Sumber Ekonomi
Fasilitator Ekonomi Program TEKAD Kabupaten Halmahera Barat Yohanis mengatakan, pengembangan rumah produksi briket dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian warga.
Menurut dia, potensi batok kelapa yang selama ini belum optimal dimanfaatkan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.
“Ekonomi desa kami perlahan akan tumbuh. Kalau hasil batok kelapa dari petani bisa diolah di rumah produksi briket, maka pemerataan ekonomi dari bawah dapat terwujud,” ujar Yohanis.
Ia mendorong kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan para petani agar pengelolaan bahan baku, produksi hingga pemasaran dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dari Desa Payo, Tim SPU TEKAD kemudian melanjutkan monitoring ke Desa Pateng. Desa tersebut mengembangkan komoditas cabai keriting melalui lahan demplot seluas satu hektare.
Program demplot di Desa Pateng mendapat dukungan anggaran Rp100 juta pada 2025. Pada 2026, desa tersebut kembali memperoleh dukungan RITD sebesar Rp300 juta untuk pembangunan rumah produksi sambal.
Selain itu, terdapat dukungan IF sebesar Rp250 juta untuk pengadaan alat dan mesin pertanian serta pembangunan embung dan tandon air guna mendukung kebutuhan pertanian.
Kepala Desa Pateng Gaflih Anwar mengatakan, program tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
“Kami merasakan hasilnya dari TEKAD ini. Harapan kami program ini bisa dilanjutkan dan pemerintah kabupaten dapat meneruskan praktik baik ini,” kata Gaflih.
Ia berharap pendampingan tidak berhenti setelah bantuan diterima. Menurutnya, penguatan akses pasar dan peningkatan kapasitas BUMDes juga diperlukan agar kegiatan ekonomi desa dapat berkembang secara berkelanjutan.
Evaluasi Keberlanjutan Program
Selain melihat perkembangan kegiatan ekonomi, Tim SPU TEKAD bersama staf Direktorat PKEI Kemendes, Novan Kartiko Ardianto, melakukan monitoring literasi keuangan desa dan pengumpulan data melalui kuesioner reformulasi indeks desa.
Tim juga melakukan survei exit strategy Program TEKAD 2026 untuk mengukur kesiapan desa menghadapi berakhirnya program.
Anggota Tim SPU TEKAD sekaligus Tenaga Ahli Menteri Desa dan PDT, M Arif An, menjelaskan survei tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai capaian program, kepemilikan, kemandirian, keberlanjutan, ketergantungan, risiko, serta kebutuhan transisi setiap desa.
“Survei exit strategy ini bertujuan memperoleh data ringkas tetapi cukup untuk menilai capaian, kepemilikan, kemandirian, keberlanjutan, ketergantungan, risiko dan kebutuhan transisi setiap desa sebelum program TEKAD berakhir,” ujar M Arif.
Dalam monitoring tersebut, Tim SPU TEKAD juga menerima masukan mengenai strategi keberlanjutan program. Salah satunya mendorong pemerintah kabupaten memanfaatkan alokasi anggaran ketahanan pangan untuk mendukung pengembangan demplot, RITD, dan program TEKAD yang telah berjalan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Barat Fadli Husein mengatakan, keberlanjutan program menjadi penting di tengah penyesuaian anggaran pemerintah daerah dan desa.
“Adanya pengurangan Dana Desa dan efisiensi anggaran di setiap kabupaten, maka kita harus meneruskan legacy Program TEKAD dengan memanfaatkan pendampingan dan anggaran ketahanan pangan,” ujarnya.
Fadli juga mengusulkan agar 84 desa yang menjadi lokus TEKAD diarahkan untuk mengembangkan karakteristik sebagai desa tematik sesuai potensi masing-masing.
Selain itu, ia berharap data dalam Indeks Desa dapat diakses pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk menentukan kelayakan desa dalam berbagai program pembangunan, termasuk membuka peluang dukungan dari kementerian dan lembaga lainnya.
Monitoring ditutup dengan kunjungan langsung Tim SPU TEKAD dan Direktorat PKEI Kemendes ke sejumlah lokasi program. Kunjungan tersebut meliputi pembangunan RITD, demplot, program IF, serta pengembangan hidroponik di desa penerima manfaat.
Pengembangan usaha berbasis potensi lokal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus menyiapkan keberlanjutan kegiatan setelah dukungan Program TEKAD berakhir. (Antok/faskab Tekad/*)
