JAKARTA, MENARA62.COM — Program 100 hari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat transformasi Polri agar semakin profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Paradigma polisi bersama rakyat dinilai relevan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., yang juga disebut sebagai anggota Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Tata Negara, menilai enam program prioritas transformasi Polri memiliki arah yang realistis dan berorientasi pada pembenahan institusi.
“Paradigma polisi bersama masyarakat itu sangat tepat saat ini dihadirkan sebagai upaya membangun soliditas dan kedekatan polisi dengan masyarakat,” kata Juanda melalui sambungan telepon, sebagaimana disampaikan dalam keterangan yang diterima.
Menurut Juanda, keberhasilan transformasi Polri tidak cukup diukur dari perubahan struktur organisasi atau penyusunan kebijakan. Implementasi program harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pelayanan publik, penegakan hukum, dan penanganan persoalan keamanan.
Enam Prioritas Transformasi Polri
Enam agenda pembenahan yang disoroti meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Dari sisi kelembagaan, pembenahan diarahkan pada penataan struktur Mabes Polri agar lebih ramping dan strategis, Polda yang proporsional, Polres yang kuat sebagai kesatuan operasional dasar, serta Polsek yang tangguh dan dekat dengan masyarakat.
Penyederhanaan struktur yang tumpang tindih juga dinilai penting untuk memperjelas pembagian kewenangan dan meningkatkan efektivitas kerja kepolisian.
Pada aspek SDM dan rekrutmen, Juanda menekankan pentingnya penerapan meritokrasi serta penilaian berdasarkan rekam jejak dan integritas. Proses penerimaan maupun pembinaan anggota harus terbebas dari praktik titipan, transaksi, dan sponsorship.
Pola tersebut diharapkan menghasilkan personel kepolisian yang berkualitas, profesional, tangguh, serta memiliki integritas.
Pelayanan Publik Harus Cepat dan Transparan
Transformasi pelayanan publik menjadi agenda strategis lainnya. Pelayanan kepolisian perlu bergeser dari sekadar memenuhi prosedur administratif menjadi layanan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Kecepatan, transparansi, integrasi layanan, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi aspek penting untuk meningkatkan kemudahan akses sekaligus mempersempit peluang pungutan liar.
Di bidang penegakan hukum, ukuran keberhasilan juga perlu diarahkan pada kualitas penanganan perkara, bukan semata-mata jumlah kasus yang ditangani.
Penegakan hukum harus dilakukan secara sah, berbasis bukti, dan berkeadilan. Penguatan kemampuan forensik digital serta pelacakan aset turut menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan perkara yang lebih efektif.
Sementara itu, pengawasan internal perlu beralih dari pola reaktif menuju pendekatan berbasis risiko. Sistem pengaduan harus memiliki alur yang jelas, tenggat waktu penanganan, serta perlindungan bagi pelapor.
Dalam pengelolaan anggaran, perencanaan dari bawah (bottom-up) juga perlu dikaitkan dengan hasil nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya tingkat penyerapan anggaran.
Pemberantasan Judi Daring dan Narkoba Jadi Perhatian
Juanda menilai program 100 hari pertama perlu memberi perhatian khusus pada perbaikan pelayanan di tingkat Polsek dan Polres, serta pemberantasan judi daring dan narkoba.
Kedua persoalan tersebut memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat sehingga penanganannya membutuhkan konsistensi aparat dan dukungan berbagai elemen masyarakat.
Menurut dia, seluruh jajaran kepolisian perlu memahami agenda transformasi secara cepat agar pelaksanaannya tidak berhenti pada tataran kebijakan pimpinan.
Implementasi harus menjangkau seluruh tingkatan organisasi, termasuk Polsek yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan dan pemeliharaan keamanan.
“Semua jajaran dan level anggota kepolisian harus cepat memahami agar dapat menyesuaikan untuk diimplementasikan secara nyata sampai di tingkat Polsek,” tegas Juanda, yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina PERADI MAJU.
Ia menilai, kedekatan polisi dengan masyarakat harus menjadi landasan pelaksanaan seluruh program prioritas tersebut. Dengan demikian, transformasi Polri diharapkan tidak hanya memperkuat kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (*)
