Wapres Baru Jadi Momentum Prabowo Bersih-Bersih Kabinet

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Rencana pengisian dan pelantikan Wakil Presiden baru dinilai dapat menjadi momentum strategis bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang komposisi Kabinet Merah Putih. Evaluasi hingga perombakan sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat negara setingkat menteri dinilai penting agar pemerintahan semakin solid dalam menjalankan visi dan misi presiden.

 

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. Menurut dia, momentum pergantian wakil presiden semestinya dimanfaatkan Prabowo untuk mengevaluasi sekaligus menata kabinet agar seluruh jajaran pemerintahan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan dan kepemimpinannya.

 

“Penataan, evaluasi, dan penggantian anggota kabinet tentu dalam rangka mendukung serta mempercepat perwujudan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, tiga tahun sisa masa jabatan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” ujar Juanda.

 

Kinerja Menteri Perlu Dievaluasi

 

Juanda menilai, selama dua tahun pemerintahan berjalan, kinerja sejumlah menteri dan wakil menteri belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi Presiden Prabowo maupun harapan masyarakat.

 

Salah satu faktor yang dinilai memengaruhi kondisi tersebut adalah proses pengangkatan pejabat kabinet yang menurutnya belum seluruhnya bertumpu pada kualitas, kompetensi, dan profesionalisme.

 

Ia berpandangan, sebagian komposisi kabinet masih dipengaruhi pertimbangan politik kepartaian maupun hubungan dengan pemerintahan sebelumnya. Kondisi tersebut, menurut Juanda, membuat susunan kabinet belum sepenuhnya mencerminkan penggunaan hak prerogatif presiden secara optimal.

 

Karena itu, ia mendorong Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet setelah pelantikan wakil presiden baru yang diperkirakan berlangsung setelah 9 Desember 2026.

 

Soroti Menteri dari Kepentingan Partai

 

Salah satu aspek yang menjadi perhatian Juanda adalah keberadaan menteri dan wakil menteri yang dinilai masuk ke kabinet melalui pertimbangan alokasi politik partai.

 

Ia mencontohkan sejumlah pejabat yang disebut memiliki keterkaitan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menurut dia, apabila mereka telah menyatakan mundur dari partai tersebut, semestinya ada konsistensi sikap dan pertanggungjawaban politik terkait jabatan yang kini diemban.

 

“Secara logika politik dan etika politik, mereka seharusnya konsisten dan bertanggung jawab pula untuk mundur dari jabatan menteri atau wakil menteri,” tegasnya.

 

Menurut Juanda, evaluasi kabinet seharusnya mengutamakan loyalitas terhadap konstitusi, kepentingan negara, serta kemampuan menjalankan program pemerintahan, bukan semata-mata mempertahankan kompromi politik.

 

Menteri Terseret Dugaan Korupsi Ikut Disorot

 

Selain persoalan politik, Juanda juga meminta Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap menteri yang terindikasi terlibat persoalan hukum, khususnya dugaan tindak pidana korupsi.

 

Ia menilai, apabila pejabat di lingkungan kementerian, termasuk pejabat eselon I dan jajaran di bawahnya, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan dan sistem pengawasan kementerian terkait.

 

Menurut dia, seorang menteri memiliki tanggung jawab dalam membina jajaran birokrasi, membangun sistem pengawasan, serta memastikan pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan efektif.

 

Juanda juga menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Persoalan tersebut, menurut dia, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Berbagai persoalan tersebut dinilai menjadi alasan penting bagi Presiden untuk melakukan evaluasi secara objektif terhadap para pembantunya di pemerintahan.

 

Perkuat Kabinet untuk Tuntaskan Asta Cita

 

Juanda berharap, setelah pelantikan wakil presiden baru, Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis melalui perombakan atau reshuffle kabinet.

 

Evaluasi tersebut tidak hanya menyasar menteri dan wakil menteri, tetapi juga pejabat negara setingkat menteri yang dinilai tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan presiden.

 

Menurut Ketua Dewan Pembina PERADI MAJU tersebut, kabinet yang solid, profesional, berintegritas, dan memiliki kesamaan visi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintahan.

 

Dengan sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun, Prabowo dinilai perlu memastikan setiap kementerian bekerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

 

“Harapannya, Kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dapat lebih berdaya dan berhasil guna untuk mewujudkan Asta Cita demi kemajuan bangsa dan negara dalam tiga tahun ke depan,” pungkas Juanda. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!