JAKARTA – Masyarakat dan swasta memegang peranan besar dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). Sebab dari 200 ribu lebih lembaga PAUD yang ada di Indonesia, sekitar 95 persen merupakan milik masyarakat atau swasta.
“Ya, pemerintah hanya mengelola PAUD negeri yang prosentasenya tak lebih dari lima persen,” kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi usai membuka acara bazaar dan pameran PAUD dalam rangka Hardiknas 2018, Jumat (4/5).
Menurut Didik, tingginya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan PAUD tersebut berkontribusi besar pada pencapaian angka partisipasi kasar (APK) PAUD di Indonesia.
Ia mengatakan hingga saat ini PAUD memang belum menjadi prioritas pembangunan pendidikan. Pemerinah masih lebih fokus pada penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
Meski demikian, Didik mengingatkan bahwa PAUD adalah jenjang pendidikan yang sangat penting. Karena PAUD ikut menentukan perkembangan kecerdasan anak dikemudian hari.
“Permainan-permainan yang dilakukan di PAUD kan terarah, sehingga ini sangat bagus untuk proses tumbuh kembang anak,” lanjut Didik.
Ia juga mengingatkan agar dalam proses pendidikan di PAUD, guru tidak mengajarkan calistung. Tahapannya, baru mengenalkan huruf dan angka saja. Sehingga proses pendidikan di PAUD akan jauh lebih menyenangkan anak-anak.
Semenara itu Wartanto, Sesdirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud mengatakan saat ini pihaknya terus mendorong PAUD yang ada di Indonesia untuk memiliki standar pelayanan minimal. Dengan demikian, out put pendidikan PAUD akan sesuai dengan harapan pemeirntah dan masyarakat.
“Kita terus mendorong daerah untuk menerapkan standar pelayanan minimal pada pendidikan PAUD supaya pendidikan PAUD meningkat kualitasnya,” tandas Wartanto.
