PALEMBANG, MENARA62.COM — BTM kembangkan microfinance se-Sumatra. Untuk mengembangkan sayap jaringan Baitut Tamwil Muhhammadiyah (BTM) di regional se -Sumatra, Induk BTM mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi 30 calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) BTM. Kegiatan tersebut, diharapkan bisa untuk memenuhi salah syarat dalam mendirikan BTM se regional Sumatra.
Penegasan ini dikatakan oleh Ketua Induk BTM Achmad Suud, dalam acara pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BTM, yang merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) di Palembang, Sumatra Selatan (18/10/2018).
Lebih lanjut, Ketua Induk BTM menambahkan, dengan adanya pelatihan DPS di Palembang ini menjadi inspirasi bagi warga Muhammadiyah se Sumatra untuk mengembangkan BTM dan sekaligus sebagai bagian dari Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM). Apalagi, menurut praktisi keuangan mikro Muhammadiyah itu, dalam mendirikan BTM di Sumatra berbeda dengan didaerah-daerah lain.
Pengelola di Sumatra perlu dorongan dan dukungan yang kuat untuk membentuk jaringan BTM primer maupun sekunder. “Itulah kenapa mengapa jaringan BTM se-Sumatra perlu dibangun secara progresif,” ujarnya.
Mendirikan BTM tak sekedar dipahami masalah transaksi keuangan saja, akan tetapi ada sisi normatif yang harus dipahami dan sifatnya vital, yakni mewujudkan sistem keuangan syariah di lingkungan Muhammadiyah. Untuk itu sosialisasi yang tiada henti sangat diperlukan bagi warga Muhammadiyah dan calon DPS BTM.
Di kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatra Selatan, Prof. Dr. H Romli, mengungkapkan, ada kelebihan tersendiri dalam mengembangkan ekonomi syariah. Dalam transaksi keuangan syariah, memiiliki kaya akan multy akad. Akad yang bisa dikembangkan dalam berbagai bentuk lembaga keuangan syariah.
Menurutnya, jika ini bisa diselenggarakan di lingkungan keuangan mikro di warga Muhammadiyah Sumatra Selatan, maka akan sangat mendukung untuk peningkatan kesejahteraan warga Muhammadiyah dan masyarakat. Apalagi sejauh ini kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) sangat linier dalam mendukung bagi pengembangan keuangan syariah.
“Untuk itu, saya berharap usai pelatihan dan sertifikasi calon DPS BTM ini Palembang akan menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi syariah,” ujarnya.
Sementara Kabid Peningkatan Kualitas Fasilitator dan Pengelola Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM Sunarto, mengapresiasi gerakan microfinance yang dikembangkan oleh BTM selama ini. Apalagi gerakan yang dilakukan oleh BTM merupakan bagian dari gerakan nasional sadar berkoperasi. Gerakan ini, tentunya sangat baik untuk pengembangan ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Muhammadiyah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah akan selalu mendukung dan memfasilitasi berbagai macam gerakan BTM.
“Mudah-mudahan sinergi antara BTM dan Kementerian Koperasi dan UKM terus berlangsung untuk menjadikan sebuah mitra yang terbaik,” ujarnya.
