JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengungkapkan pentingnya mendorong peran perempuan sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 baik di tingkat nasional maupun global. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun dan mengimplementasikan program serta kebijakan yang responsif gender, dan meningkatkan kepemimpinan perempuan.
“Era perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini, telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital baik di Indonesia maupun dunia. Hal ini turut menyebabkan terjadinya otomatisasi (pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis) yang berdampak bagi para pekerja yang memiliki keterampilan rendah, terutama perempuan,” ungkap Menteri Bintang dalam Workshop for Policy Makers in APEC : Strengthening Women’s Empowerment and Leadership through Digital Economy in Boosting Economic Growth yang dilaksanakan secara virtual, Rabu 30/9/2021).
Menteri Bintang menambahkan secara umum, perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan dalam berpartisipasi di bidang ekonomi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, begitu juga di bidang politik yang ditunjukan dengan rendahnya tingkat perwakilan perempuan dibandingkan laki-laki.
“Belum tercapainya kesetaraan gender ini, turut menyebabkan banyaknya hambatan yang membatasi partisipasi dan kepemimpinan perempuan khususnya dalam angkatan kerja. Adapun beberapa hambatan yang ada yaitu hambatan sosial, hukum, budaya, dan kelembagaan, termasuk beban ganda pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga; terjadinya stereotip gender di tempat kerja; kurangnya panutan peran perempuan; rendahnya partisipasi dalam science, technology, engineering and mathematics (STEM); dan kurangnya peluang jaringan,” jelas Menteri Bintang.
Menteri Bintang menegaskan di samping itu, kebutuhan khusus perempuan seperti cuti melahirkan, tidak boleh dianggap sebagai beban dalam proses perekrutan maupun proses promosi kenaikan jabatan perempuan. “Menyadari permasalahan ini, terutama di tengah pesatnya perubahan dalam perkembangan bisnis di era digital, maka sangat penting membuat program dalam mendukung sistem informasi yang proaktif dan memperluas model kepemimpinan transformatif bagi perempuan,” tambah Menteri Bintang.
Menteri Bintang mengungkapkan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender melalui 5 (lima) program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender; meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak; menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak; menurunkan pekerja anak; dan mencegah perkawinan anak.
“Pada komitmen ini, kami menempatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan di depan, mengingat ketahanan ekonomi perempuan tidak hanya terkait mata pencaharian saja, tetapi juga salah satu kunci untuk melindungi hak-hak dasar perempuan. Oleh karena itu, pentingnya memastikan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mencapai pekerjaan dan jenjang karir yang lebih baik,” ujar Menteri Bintang.
Lebih lanjut, Menteri Bintang menegaskan untuk mencapai hal tersebut, seluruh pihak harus bersinergi menerapkan prinsip pengarusutamaan gender dalam proses usaha. Selain itu, membuka akses terkait informasi pekerjaan dan mengoptimalkan dukungan jejaring komunitas kepada perempuan dalam menjalankan usaha. Program pemberdayaan juga perlu difokuskan untuk membiasakan perempuan membangun jejaring sosial dan peluang kerja yang kuat.
“Pelaksanaan workshop hari ini, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mencapai tujuan menyeluruh dan prioritas Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), yaitu mempromosikan kesetaraan gender melalui peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan. Saya harap melalui pertemuan ini, kita dapat membuat rekomendasi kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan kepemimpinan perempuan di seluruh ekonomi APEC melalui pelatihan, peningkatan literasi usaha digital, permodalan, dan pemasaran,” pungkas Menteri Bintang.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin mengungkapkan beberapa strategi Kemen PPPA dalam menjalankan program prioritas terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, di antaranya yaitu menjadikan gender sebagai isu sentral dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait seperti kementerian/lembaga, sektor pembangunan, sektor swasta, maupun lembaga masyarakat untuk memberikan pelatihan kewirausahaan yang responsif gender dan pendampingan usaha.
“Salah satu wujud sinergi kemitraan Kemen PPPA dengan pemangku kepentingan, yaitu bersama PNM Mekaar dengan menargetkan 10 juta perempuan UMKM dapat bergabung menjadi nasabah. Kami juga memberikan pelatihan gender kepada para Account Officer sebagai pendamping yang membina para perempuan nasabah PNM Mekaar,” tutur Lenny.
Adapun strategi lainnya yaitu memberikan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan di pedesaan bermitra bersama pemerintah daerah dan lembaga masyarakat setempat, memberikan dukungan kepada UMKM perempuan untuk mengatasi pandemi global saat ini, dan mendukung mereka memperoleh akses kredit dengan suku bunga rendah, melaksanakan program inkubasi (bantuan usaha) Sispreneurs di 22 provinsi dengan menargetkan 1000 perempuan UMKM agar dapat meningkatkan usahanya, mengembangkan program pelatihan literasi usaha digital bersinergi dengan Kominfo yang ditargetkan bagi 100 pengusaha perempuan inspiratif untuk memajukan usaha dan memperkuat pasar mereka dan bagi 22.000 perempuan pengusaha digital guna memastikan kesiapan mereka di industri 4.0.
Sementara itu, Wakil Ketua Kebijakan Kerjasama Perempuan dan Ekonomi APEC, Rebecca Barnes mengungkapkan pentingnya upaya memberdayakan akses perempuan menuju permodalan dan pasar merupakan salah satu aksi utama yang diimplementasikan APEC melalui The La Serena Roadmap for Women and Inclusive Growth 2019-2030. Adapun aksi lainnya dalam roadmap tersebut, yaitu memperkuat partisipasi angkatan kerja perempuan; meningkatkan akses kepemimpinan perempuan di semua tingkat pengambilan keputusan; mendukung pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta akses perempuan di dunia kerja yang terus berkembang; memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengumpulan dan analisis data.
Kepala Pengembangan Gojek Indonesia, Puti Ara Zena menjelaskan era revolusi industri 4.0 saat ini memberikan keuntungan dalam proses usaha sehingga menjadi lebih efisien, baik dalam hal aktivitas, pembiayaan, kecepatan waktu, hingga pendataan. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi ancaman bagi para pekerja yang tidak mampu beradaptasi, seperti peran yang digantikan mesin, perubahan model usaha, masuknya pesaing pasar dari luar negeri.
“Untuk menindaklanjuti hal ini, diperlukan upaya untuk mengembangkan pola pikir digital dalam bekerja dan adanya sistem pendukung yang kuat untuk bisa bertahan dalam dunia usaha yang kompetitif, mulai dari pasangan, keluarga, jaringan sosial, lingkungan kerja, serta kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan perempuan di dunia kerja,” terang Puti.
