JAKARTA, MENARA62.COM – Dua tokoh perumus Pancasila dan UUD 1945 dari ormas Islam terbesar, KH Masjkur dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Prof Dr Abdoel Kahar Moezakkir dari Muhammadiyah, mendapat gelar Pahlawan Nasional 2019 dari Pemerintah Republik Indonesia (RI). Gelar yang sama juga diberikan kepada rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Sardjito,Sultan Himayatuddin Oputa Yii Ko (Sulawesi Tenggara), Alexander Andries (AA) Maramis (Sulawesi Utara), dan wartawati Ruhana Kuddus (Sumatera Barat).
Upacara pemberian gelar pahlawan kepada mereka dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/11/2019) siang. Penganugerahan ini berlangsung dua hari menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional, 10 November.
“Untuk KH Masjkur, pengusulannya dilakukan sejak 1995, namun sempat berhenti proses pemberkasannya,” ungkap Prof Mas’ud Said, ketua Yayasan Sabilillah bidang Sosial, Ekonomi, dan Kemasyarakatan
KH Masjkur, lahir di Malang, 30 Desember 1904, dan wafat pada 25 Desember 1994. Almarhum pernah menjabat Menteri Agama pada 1947-1949 dan 1953-1955, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1956-1971. dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 1968.
Sebelum itu, KH Masjkur merupakan pendiri dan Pimpinan Tertinggi Barisan Sabilillah, ketua pertama Yayasan Universitas Islam Malang (Unisma), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), serta anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merumuskan Pancasila dan UUD 1945.
Mengulang Usulan
Pada Oktober 2017, menurut Mas’ud, proses dan pemberkasan usulan gelar pahlawan nasional bagi KH Masjkur diulang dan diserahkan secara resmi kepada Direktorat Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. Proses verifikasi lapangan dari Kemensos juga sudah dilakukan pada Oktober 2018.
“Menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional 2019 ini alhamdulillah berhasil ditetapkan oleh presiden,” ucap salah satu inisiator Otonomi Daerah (Otoda) itu, seperti dilansir Antaranews.com.
Tim mengikutsertakan dan didukung oleh Gubernur Jatim, Bupati Malang, Walikota Malang, Walikota Batu, dan tokoh-tokoh di Malang raya yang dikoordinasi oleh Yayasan Sabilillah Malang. Di kota ini KH Masjkur juga membangun masjid yang sekarang menjadi masjid besar percontohan paripurna nasional 2017.
Selain itu, dukungan untuk Gelar Pahlawan Nasional RI juga datang dari berbagai pondok pesantren dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
Pengusulan KH Masjkur menjadi pahlawan nasional dilakukan selama setahun lebih melalui Dinas Sosial dan ditujukan ke Kementrian Sosial RI. Buku-buku dan bukti sejarah ditelisik oleh tim peneliti, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, terutama Unisma, UIN, UB, UM, dan Unira.
Sedikutnya ada delapan buku tentang almaghfurlah KH Masjkur telah diterbitkan dan pernah didistribusikan ke lembaga-lembaga pendidikan di Jawa Timur. Buku-buku tersebut beragam, mulai buku biografi perjuangan (3 naskah buku), fragmen pemikiran KH Masjkur dalam pandangan akademik (2 buku), kiprah dan perjuangan dalam catatan media (1 buku), komik (1 buku), napak tilas gerilya militer di Trenggalek (1 buku).
Anugerah gelar pahlawan nasional bagi KH Masjkur ini adalah penghormatan negara yang sangat besar untuk masyarakat Jatim, Malang Raya, NU, dan khususnya pihak keluarga Singosari, Yayasan Al Maarif Singosari, keluarga besar Pesantren Bungkuk Singosari, terutama almaghfurlah KH M Tholchah Hasan.
Dalam penganugerahan gelar pahlawan nasional pihak keluarga diwakili oleh cucu dari KH Masjkur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan mewakili pemerintah dan masyarakat Jawa Timur mendampingi keluarga KH Masjkur di Istana Negara.
Gubernur Khofifah juga akan mengundang keluarga di Singosari, Yayasan Sabilillah dan perwakilan untuk upacara peringatan hari Pahlawan Nasional 10 November di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Sementara gelar pahlawan untuk Kahar Muzakkir telah diajukan sejak lima tahu lalu. Pengajunya cendekiawan dan pejuang kemerdekaan asal Yogyakarta itu dilakukan Universitas Islam Indonesia (UII) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Kahar Muzakkir juga merupakan anggota BPUPKI. Semasa muda, ia merupakan diplomat di Timur Tengah.
Abdul Kahar Muzakkir lahir di Kotagede, Yogyakarta, pada 1908, dan wafat pada 2 Desember 1973. Rektor pertama UII Yogyakarta dua periode (1945 – 1948 dan 1948 – 1960) ini juga juga pernah menjadi anggota BPUPKI.
