DENPASAR, MENARA62.COM – Aliansi Kebangsaan melaksanakan Rapat Kerja bersama Yayasan Dana Darma Pancasila dan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti untuk merumuskan program kerja organisasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 25–28 Januari 2026 di Denpasar, Bali tersebut mengambil tema “Berpikir Merdeka, Bersikap Merdeka, Bertindak Merdeka”, dan menghasilkan Manifesto Manusia Merdeka yang diharapkan menjadi acuan nilai, arah gerak, dan pijakan bersama dalam membangun manusia dan bangsa Indonesia yang merdeka lahir batin.
Tema “Berpikir Merdeka, Bersikap Merdeka, Bertindak Merdeka” berangkat dari kesadaran bahwa kemerdekaan politik belum otomatis melahirkan manusia yang merdeka secara batin. Sesuai dengan gagasan dalam Manifesto Manusia Merdeka, tema ini sekaligus menegaskan pentingnya pembebasan dari kolonialisme mental yang masih membelenggu cara berpikir, sikap, dan tindakan bangsa.
“Berpikir merdeka berarti membangun nalar kritis dan keberanian moral; bersikap merdeka berarti berdiri sebagai subjek dengan harga diri dan orientasi keadilan; sementara bertindak merdeka berarti mewujudkannya dalam partisipasi aktif, kemandirian, dan pengabdian nyata bagi kepentingan kebangsaan dan masa depan Indonesia,” terang Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo dalam keterangan tertulisnya.
Menurutnya, lebih dari delapan dekade setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi satu pekerjaan besar yang belum selesai yakni membebaskan diri dari kolonialisme mental. “Kemerdekaan politik sudah diperoleh dan penjajahan fisik memang telah berakhir. Tetapi kemerdekaan batin belum sepenuhnya hidup dalam diri rakyatnya.,” lanjutnya.
Ini membuktikan bahwa ternyata kemerdekaan politik tidak otomatis melahirkan manusia merdeka.
Lebih lanjut Pontjo mengatakan penjajahan yang berlangsung lama telah merusak pusat eksistensi manusia ini: mematikan kepercayaan diri, mengikis kemandirian, dan mencabut manusia dari akar sejarah serta ruang hidupnya. Ketika mental manusia terpasung, kemerdekaan politik menjadi rapuh dan kemajuan ekonomi kehilangan arah moral.
Aliansi Kebangsaan memandang bahwa mental kaum terjajah masih bercokol kuat. “Hingga hari ini, manusia-bangsa Indonesia masih kerap memperlihatkan gejala kurang percaya diri, rasa rendah diri kolektif, lemah pendirian, dan miskin kemandirian,” tegasnya.
Dorong Kecenderungan Ekstrem
Mentalitas ini dijelaskan Pontjo, mendorong dua kecenderungan ekstrem yang sama-sama berbahaya. Pertama, mental peniru dan pembebek, yang menjadikan bangsa ini konformis, tunduk pada selera global, dan kehilangan keberanian untuk menentukan jalan sendiri. Kedua, mental pecundang dan totalitarian, yang terbiasa menuruti kehendak kekuasaan, menormalisasi ketidakadilan, dan membenarkan penindasan atas nama stabilitas.
Diakui Pontjo, secara politik, negara Indonesia sudah terbentuk, namun bangsa Indonesia terus berproses. Pendek kata, Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai (state of being), melainkan proses menjadi (state of becoming).
“Para pendiri bangsa sesungguhnya telah mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia belum selesai. Pada pidato 17 Agustus 1956, Bung Karno secara tegas menyatakan bahwa Indonesia telah melewati fase revolusi fisik dan bertahan hidup, tetapi masih menghadapi satu tantangan besar, yaitu fase investasi, terutama mental investment,” katanya.
Namun, peringatan para pendiri negara-bangsa itu diabaikan. Rezim secara reguler berganti, tetapi orientasi pembangunan tetap bertumpu pada investasi material, pertumbuhan ekonomi, dan proyek-proyek fisik. Pembangunan mental-kultural dikesampingkan, kebudayaan diperlakukan sebagai pelengkap, dan manusia direduksi menjadi angka statistik. Akibatnya, mimpi kemerdekaan pascakolonial terus terinfeksi mentalitas konformis, pecundang, dan otoritarian, bahkan ketika kekuasaan diperoleh melalui mekanisme demokratis.
Penjajahan Gaya Baru
Mental kolonial ini kata Pontjo, menjelma dalam praktik penjajahan gaya baru. Jika kolonialisme lama merampas ruang melalui klaim “tanah tak bertuan” (terra nullius), kolonialisme pascakolonial merampas “ruang hidup rakyat atas nama investasi dan pembangunan.” Tanah adat, hutan, pesisir, dan kampung warga disingkirkan seolah-olah ruang itu tak bertuan. Negara yang seharusnya melindungi warga justru sering bertindak sebagai fasilitator perampasan.
Masa depan Indonesia diperlakukan sebagai “waktu tak bertuan” (tempus nullius). Demi keuntungan jangka pendek, elite ekonomi dan politik bersekongkol merusak lingkungan, menguras sumber daya alam, menumpuk hutang, dan mengabaikan pembangunan kapabilitas manusia. Beban kerusakan, penderitaan, dan krisis diwariskan kepada generasi mendatang.
Dalam konteks itu, menurut Pontjo, Indonesia kini terjebak dalam ‘kejangka-pendekan’ (short-termism) kronis. Politik dikurung dalam siklus lima tahunan, kebijakan ditentukan oleh kepentingan elektoral, dan visi jangka panjang dikorbankan demi popularitas sesaat. Dalam bisnis, pertumbuhan dikejar dengan merusak lingkungan. Dalam bermedia, viralitas mengalahkan tanggung jawab.
Berangkat dari premis bahwa bangsa merdeka hanya dapat dibangun oleh manusia yang merdeka, maka kata Pontjo, Indonesia kini harus membangun manusia Merdeka untuk masa depan melalui pembebasan batin sebagai proyek kebangsaan. Manusia Merdeka seharusnya mampu berpikir melampaui kedaruratan sesaat. Manusia merdeka bukan hanya homo sapiens yang tahu, tetapi juga homo imaginatus yang mampu membayangkan dan merancang masa depan. Kemampuan mengingat masa lalu dan memproyeksikan masa depan adalah keunggulan utama manusia atas makhluk lain. Tanpa kapasitas ini, manusia dan bangsa akan terus tersandung dalam kerangkeng waktu yang sama.
“Aliansi Kebangsaan meyakini bahwa berpikir, bersikap dan bertindak merdeka adalah agenda strategis manusia Indonesia Merdeka. Manusia Indonesia Merdeka adalah manusia yang mampu menguasai diri, berdiri sendiri, dan mengabdikan kapabilitasnya bagi kebaikan bersama dalam kebangsaan Indonesia,” ujarnya.
Dalam Pendidikan, diperlukan agenda belajar merdeka pada tiga bentuk “berpikir, bersikap, dan bertindak” untuk membangun kepribadian Merdeka. Politik mestinya juga diarahkan untuk memberi ruang partisipasi setara dan menolak dominasi oligarki maupun mayoritarianisme identitas. Demokrasi tidak boleh direduksi menjadi prosedur elektoral tanpa substansi moral. Sebagaimana diingatkan Bung Karno, politik adalah perjuangan semua untuk semua, bukan alat segelintir elite.
Di bidang ekonomi, kemerdekaan harus diwujudkan melalui kemandirian dan kerja sama, bukan ketergantungan dan eksploitasi. Semangat kooperatif yang digagas Bung Hatta— berbasis tolong-menolong, tanggung jawab bersama, dan kepercayaan diri kolektif—harus kembali menjadi jiwa perekonomian nasional.
Gagasan Narasi dan Program Kebangsaan
Untuk membangun kemerdekaan Manusia dan Bangsa Indonesia, Aliansi Kebangsaan mengajukan beberapa narasi dan program kebangsaan Indonesia sebagai berikut.
Pertama, gagasan keindonesiaan merupakan solusi perjuangan untuk mengatasi kegagalan-kegagalan perjuangan lokal dan parsial dalam memerangi penjajahan eksternal di masa lalu. Pada masa kini dan di masa depan, gagasan keindonesiaan harus terus dikuatkan untuk melawan setiap agenda politik untuk menjauhkan kita semua dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.
Kedua, pembangunan manusia dan bangsa Indonesia Merdeka membutuhkan tiga modal utama, yaitu modal spiritual, modal sosial, dan modal material-teknologikal. Modal spiritual adalah seperangkat nilai yang menubuh dalam kedirian Manusia Indonesia, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepercayaan diri, empati, penerimaan dan penghormatan atas keragaman Indonesia.
Modal sosial, terletak pada kerekatan kolektif kita sebagai sesama anak bangsa yang memiliki kepercayaan pada sesama, tolong menolong antar sesama, dan saling bertanggung jawab bagi kebaikan bersama. Tanpa modal sosial, kemerdekaan hanya menjadi slogan, bukan energi kolektif.
Modal material-teknologikal merupakan sumberdaya yang kita miliki, terukur dan tak terukur, terbatas dan tak terbatas, dalam bentuk karunia alam dan anugerahdaya pikir. Kemerdekaan membutuhkan kapasitas material. Jika orang sibuk bertahan hidup, tidak punya akses pendidikan, tidak punya jaminan sosial, maka sulit bagi mereka untuk berpikir merdeka.
Ketiga, pembangunan Indonesia hendaknya tidak meniru pola penjajahan lama. Indonesia tidak boleh menjadi ruang bagi kolonialisme baru. Tanah sebagai ruang hidup rakyat, terutama hak ulayat dan tanah adat tidak boleh dieksploitasi apalagi dirampas hanya atas nama pembangunan dan investasi.
Keempat, pembangunan Indonesia harus dilakukan secara gotong royong dengan membuka ruang bagi andil seluruh anak bangsa. Pemerintah tidak boleh mengebiridan menutup ruang bagi inisiatif dan partisipasi Masyarakat untuk membangun kebangsaan Indonesia.
Dan kelima, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada Ekonomi Merdeka yang inovatif, inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Ekonomi nasional dijalankan dengan berbasis pengetahuan (knowledge based economy), bukan semata ekonomiberbasis sumber daya material (resources based economy) untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bersama anak bangsa secara berkelanjutan.
Dalam pandangan Aliansi Kebangsaan, untuk membangun manusia merdeka sebagai sebuah proyek peradaban, perlu menyusun arsitektur gerakan yang bekerja pada tiga lapisan, yaitu: jiwa, sistem, dan kapasitas hidup. Dengan dasar negara Pancasila, membentuk manusia Indonesia Merdeka adalah agenda membangun peradaban Indonesia pada tiga ranah, yaitu ranah tata nilai untuk membebaskan pikiran dan moral, ranah tata kelola untuk membebaskan peran dan relasi sosial, dan ranah tata sejahtera untuk membebaskan kapasitas hidup
Pontjo mengingatkan bahwa negara-bangsa Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Indonesia hanya mengidap kekurangan keberanian mental untuk menjadi Manusia dan Bangsa yang sepenuhnya Merdeka. Tanpa pembebasan mental, kemerdekaan Indonesia akan terus rapuh dan pembangunan akan kehilangan arah.
“Harus disadari bahwa Indonesia merdeka sebagai negara, tetapi belum merdeka sebagai bangsa. Karenanya, pembentukan manusia Indonesia yang berfikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka menjadi sebuah keniscayaan yang harus terus diperjuangkan untuk mengembalikan bangsa ini pada jati dirinya yaitu bangsa yang merdeka lahir batin,” tandasnya.
