EMPAT LAWANG, MENARA62.COM — Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan Drs Widodo MPd melantik pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam di Empat Lawang, Sumatera Selatan, Rabu (21/3/2018).
Selain melantik, Widodo juga berpesan pada ratusan guru, kepala sekolah, tata Usaha sekolah dan pengawas yang berasal dari Empat Lawang dan Pagar Alam.
“Terima Kasih atas Pelantikan ini Mudah Mudahan MKKS Empat Lawang dan Kota Pagaralam dapat segera bekerja” Kata Ajrianto SPd MPd, Ketua MKKS Empat Lawang yang baru dilantik.
Selain Arijanto, Ketua MKKS Kota Pagar Alam Suniar SPd MPd yang baru dilantik dan ketua MKKS Propinsi Sumsel Nasrul Bani SPd MM diberi kesempatan untuk memberi sambutan.
Diacara tersebut dibentuk juga MKKS SMK Kabupaten Empat Lawang dengan Ketua Saiul SPd MPd dan MKKS SMK Kota Pagaralam Pandra MPd.
“Tugas utama Pengurus MKKS adalah mencari jalan keluar atas segala permasalahan yang muncul,” Kata Nasrul Bani.
“Kita akan bekerjasama dengan semangat memajukan pendidikan dan bergotong royong,” lanjutnya.
Widodo mengatakan, tugas utama MKKS adalah membantu Dinas Pendidikan Propinsi untuk hal–hal yang terkait dengan permasalahan guru, sertifikasi dan mutasi. “Selamat Kepada MKKS SMA/SMK yang baru dilantik, tugas menanti,” ujar Widodo.
MKKS, menurut Widodo, mengadvokasi, membantu dan mendukung kebijakan pendidikan untuk memajukan pendidikan yang ada Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam.
Widodo berpesan, saat ini sekolah akan menghadapi UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dan UNKP (Ujian Nasional Kertas dan Pensil), kegiatan ini agar dimonitor dan dibantu. Setelah itu akan ada PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) agar disesuaikan dengan daya tampung.
Sekolah harus menyiapkan akses bagi siswa yang berkebutuhan, khususnya kursi roda. Ia meminta, agar seluruh akses jalan dan tangga dapat dilalui oleh mereka yang menggunakan kursi roda.
“Untuk kebutuhan kekurangan guru akan ada tes penerimaan guru honor oleh lembaga yang resmi. Sekolah akan menerima guru yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan kuota kebutuhan kekurangan guru,” ujarnya.
Widodo juga meminta agar kepala sekolah menyiapkan site plan sekolah agar ada bahan cerita. “Sekolah yang bapak ibu pimpin itu kedepannya seperti apa. Site Plan atau blue print itu penting, kalau rencana tidak selesai pada masa jabatan kepala sekolah sekarang, maka akan diteruskan oleh pangganti berikutnya,” ujarnya.
UPTD (Unit Pelaksana Tehnis Dinas), menurut Widodo, saat ini masih menunggu Permen Pendidikan dan Kebudayaan. “Nanti kebutuhan UPTD disesuaikan dengan volume Kerja. Sehingga satu atau dua bahkan tiga Kabupaten Kota ada satu UPTD,” ujarnya.
Widodo meminta kepala sekolah hendaknya mengadministrasikan dan mendokumentasikan dengan rapi bantuan yang diterima sekolah, baik berupa Dana BOS (bantuan Operasional Sekolah, DSG Dana Sekolah Gratis dari propinsi, utamanya DAK (Dana Alokasi Khusus).
Untuk sumbangan rutin dari siswa, menurut Widodo, harus ada izin gubernur melalui Dinas Pendidikan Propinsi, Sekolah membuat RKA (Rencana Kebutuhan Anggaran), kekurangan anggaran setelah penjumlahan Dana BOS dan PSG, selisih anggaran dengan jumlah BOS dan PSG inilah yang diusulkan menjadi sumbangan siswa.
“Dari sumbangan tersebut, juga dialokasikan minimal 20% siswa tidak mampu untuk di gratiskan,” ujarnya.
Penulis: Indra
