JAKARTA, MENARA62.COM–Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan R Roeslani berharap, Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (Ardin) bisa memainkan peran dalam pemerataan barang kebutuhan ke daerah-daerah sampai wilayah perbatasan. Tujuannya agar ketimpangan pembangunan tidak semakin melebar.
“Saya setuju dengan arahan Presiden Jokowi agar pembangunan diprioritaskan ke timur agar pertumbuhan yang merata bisa tercipta dan terjaga. Dan Ardin harus bisa memainkan perannya dalam hal distribusi barang ke daerah-daerah di timur,” ujarnya usai memberikan paparan dalam seminar nasional dan pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (Ardin), di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Rosan menilai arah pembangunan selama ini lebih mengarah ke Jawa, Sumatra, sehingga memunculkan ketimpangan dengan wilayah timur. “Infrastruktur harus dikembangkan ke timur. Kalau infrastruktur belum tersedia, sebaiknya pemerintah memberikan dulu berbagai kemudahan seperti insentif pajak, fiskal, tax allowance,” ujarnya.
Rosan melihat sudah ada geliat pembangunan di wilayah timur. Namun dia berharap adanya konsistensi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menurut pengamatannya, hingga kini masih terjadi ketidakharmonisan kebijakan di daerah dengan kebijakan pusat. Misalkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang digariskan pemerintah pusat, sering mendapat hambatan di daerah, termasuk masalah pembebasan tanah.
“Masih perlu adanya harmonisasi. Seringkali di daerah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan pusat. Kan, kalau membangun infrastruktur mesti diikuti pembangunan jaringan digital ekonomi. Juga membangun bandara, pelabuhan, dan jalan. Nah itu belum sepenuhnya diterima oleh daerah,” ujar Rosan.
Secara terpisah, Ketua Umum BPP Ardin, Bambang Soesatyo, ingin agar masyarakat di perbatasan juga memperoleh kepastian ketersediaan barang dengan harga terjangkau dan kualitas terjaga. Ia menegaskan, Ardin sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok di daerah.
“Kita berharap pengusaha besar mau menjadikan pengusaha-pengusaha di daerah sebagai agen-agen mereka, sehingga mereka tidak perlu membangun kantor jaringan di daerah. Serahkan saja kepada Ardin yang telah memiliki jaringan di berbagai wilayah bahkan sampai perbatasan. Mereka (pengusaha besar) tinggal mendistribusikan saja,” ujarnya.
Dengan mekanisme seperti itu, lanjut Bambang, pengusaha di daerah akan terdorong lebih kreatif, lebih inovatif dan hidup lagi, tidak seperti yang selama ini terjadi seperti kalah tender dan merasa tidak berdaya.
