JAKARTA, MENARA62.COM – Pemilihan umum (Pemilu) memang telah berhasil memilih pemimpin bagi negeri ini. Tetapi praktik pemilihan umum yang dijalani dengan ongkos finansial dan social yang begitu mahal ternyata hanyalah melahirkan kemenangan semu.
“Dengan pesta demokrasi yang sedemikian riuh dan menguras energy nasional seperti 17 April 2019 lalu, hendak kemana sesungguhnya demokrasi kita menuju?,” kata Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo pada FGD Tata Kelola Negara bertema Mengukuhkan Kebangsaan yang Berperadaban: Meraih Cita-Cita Nasional dengan Paradigma Pancasila, Jumat (26/7/2019).
Menurut Pontjo, pemerintahan terpilih memang bisa melahirkan capaian tertentu. Namun harus dibayar mahal oleh banyaknya kerusakan. Belum lagi tenunan social kebangsaan yang nyaris robek dengan meninggalnya ratusan orang baik petugas pemilu maupun korban reaksi atas hasil pemilu.
Bila tujuan nasional adalah mencapai perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, lanjut Pontjo, saat ini kita bisa melihat adanya kesenjangan yang lebar antara praktik, perilaku dan output demokrasi dengan tujuan yang hendak dicapai. Demokrasi yang sehat memerlukan prasyarat yang sehat, yang sulit dipenuhi manakala kehidupan bangsa mengalami fragmentasi identitas nasional, penurunan tingkat literasi serta perluasan kesenjangan social.
“Padahal ketiga masalah tersebut justeru membayangi perkembangan demokrasi kita, tanpa transformasi tata kelola demokrasi dan kenegaraan untuk mengatasinya,” lanjut Pontjo.
Pontjo mengingatkan bahwa berdasarkan paradigma Pancasila, pengembangan ranah institusi social politik (tata kelola Negara) kita, diarahkan menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utama berlandaskan Pancasila sila ke-4. Bahwa tatanan social politik hendaknya dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan dalam satu rancang bangun institusi demokrasi yang memperkuat persatuan dan keadilan social.
Melihat perjalanan kehidupan demokrasi kita saat ini, Pontjo menilai perlunya ditinjau ulang berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan.
“Praktik politik tidak dibiarkan sekedar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang efektif dan andal demi memenuhi visi dan misi Negara,” tukasnya.
Kebijakan politik menurutnya harus merespon tantangan perbaikan tata kelola budaya, tata kelola sumberdaya material dan teknologi, serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.
Sofyan Hanif, mewakili Forum Rektor Indonesia (FRI) mengatakan bahwa pemilu Indonesia suka atau tidak suka telah membelah rakyat Indonesia menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Situasi tersebut jelas tidak sejalan dengan demokrasi yang diajarkan oleh Pancasila.
Karena itu, Sofyan sependapat dengan gagasan Pontjo, bahwa perlu dikaji ulang system demokrasi yang dianut oleh Indonesia saat ini terutama pasca reformasi.
“Kalau Pilpres dengan system demokrasi seperti sekarang ini mengancam keberlangsungan Negara, mari kita pikirkan kembali apakah demokrasi seperti sekarang ini akan dilanjutkan atau ditinggalkan,” katanya.
Demokrasi lanjut Sofyan sejatinya adalah yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat, bukan sekedar angka-angka dimana angka yang tinggi adalah pemenangnya. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi atas dasar musyawarah mufakat.
Karena itu menurut Sofyan, Indonesia harus mencari bentuk demokrasi sendiri. Tidak perlu meniru Negara lain, jika faktanya justeru mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara.
Dalam FGD tersebut tampil sebagai pembicara diantaranya Ravik Karsidi, Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Syarif Hidayat, Peneliti LIPI, Mayjen TNI (Purn) Dr. Putu Sastra Wingarta, tenaga professional Lemhanas dan Letjend TNI (Purn) Kiki Syahnarki, Ketua Umum PPAD.
