JAKARTA, MENARA62.COM– Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir memberikan kuliah umum di FEB Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Senin (05/03/2018). Kuliah umum bertema Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 tersebut diikuti ribuan mahasiswa Uhamka.
Hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Rektor Uhamka Prof. Suyatno dan pejabat tinggi lainnya.
Dalam paparannya, Menteri Nasir mengingatkan pentingnya peranan riset, teknologi dan pendidikan tinggi dalam membangun daya saing serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Terlebih, memasuki era revolusi industri keempat, globalisasi dapat melemahkan kedaulatan nasional.
“Pendidikan tinggi dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dan ratifikasi bisnis dianggap mampu mengurangi kesenjangan sosial,” ujar Menteri Nasir.
Dihadapan civitas akademika UHAMKA Menteri Nasir menjelaskan kebijakan baru pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 khususnya program kelembagaan, pembelajaran dan kemahasiswaan. Diantaranya reorientasi kurikulum untuk membangun kompetensi yang diperlukan oleh revolusi industri 4.0, dimana membebaskan nomenklatur program studi untuk mendukung pengembangan kompetensi industri 4.0.
“Saya selalu menekankan bahwa prodi harus menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak harus terikat nomenklatur yang ada. Yang penting adalah rumpun ilmunya,” ujarnya.
Di samping itu, Menteri Nasir juga membeberkan kebijakan lainnya yaitu membangun teaching factory industri 4.0 dan melaksanakan perkuliahan online.
Lebih jauh dijelaskan Menteri Nasir, perkuliahan online atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi secara fleksibel lintas ruang serta waktu dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem perkuliahan online ini bisa dilaksanakan pada mata kuliah, prodi, dan perguruan tinggi yang telah berbasis cyber university. Indonesia sendiri memiliki Universitas Terbuka (UT) yang telah dikembangkan lebih lanjut, yang berperan sebagai Cyber University of Indonesia.
“Pelaksanaan PJJ harus memerhatikan kualitas, memenuhi standar PJJ yang meliput aspek sumberdaya, tata kelola, sarpras, capaian dan penyelenggaraan pembelajaran,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nasir pun mendorong UHAMKA ikut mendukung program pemerintah untuk mengembangkan PJJ. Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi UHAMKA yang telah mendapatkan akreditasi A diantara 18 perguruan tinggi lain yang telah terakreditasi A.
Rektor UHAMKA Prof Suyatno mengatakan Uhamka berkomitmen terus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Apalagi saat ini Uhamka telah berhasil meraih akreditasi A.
“Kami mengedepankan inovasi dan terus meningkatkan kegiatan riset baik bagi mahasiswa mauun dosen,” jelas Rektor.
