Muhammadiyah Beri Catatan Kritis Terkait Kesejahteraan Guru

BANDA ACEH, MENARA62.COM – Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti memberikan isyarat kepada pemerintah tentang kesejahteraan guru dari tingkat pusat hingga ke wilayah terpencil, agar kesenjangan dan distribusi guru merata keseluruh penjuru tanah air.

Dalam kesempatan tersebut Abdul Mu’ti menyampaikan selamat Hari Guru yang ke-76, bagi seluruh guru di Tanah Air. “Kami berterima kasih atas jasa-jasa yang sangat mulia dari Guru dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa,” katanya, Kamis (25/11/2021).

Diakui Mu’ti, memang sudah ada usaha-usaha yang dilakukan agar guru kita meningkat baik dari sisi kopetensi maupun dari sisi kesejahteraan. Namun itu belum sepenuhnya dapat terpenuhi karena memang banyak sekali kendala yang masih di hadapi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan kopetensi dan kesejahteraan, lanjut Mu’ti, masih ada kendala misalnya kopetensi guru kita dari sisi uji kopentensi yang di selenggarakan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi masih rendah. “Tentu dengan tuntutan kompleksitas dunia pendidikan sekarang ini. Walaupun kita melihat bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas itu terus dilakukan,” lanjut Mu’ti.

Kedua faktor kesejahteraan terutama bagi guru yang non PNS. Selama ini sebagain besar justru mereka yang non PNS, sudah ada memang undangan dari pemerintah dalam bentuk misalnya walaupun guru swasta yang sudah melakukan sertifikasi juga mendapatkan tunjangan, namun juga belum seluruhnya guru kita lulus sertifikasi.

Upaya perbaikan ini terus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi juga oleh pemerintah daerah. “Karena rekrutmen guru ini sebenarnya oleh pemerintah daerah, karena kalau swasta itu di lakukan oleh yayasan yang menyelenggarakannya sehingga, soal kesejahteraan ini memang menjadi prioritas dan terkadang menjadi masalah politik yang tidak sederhana,” tegas Mu’ti.

Peningkatan kesejahteraan ini menurut Mu’ti memang harus dilakukan dengan berbasis data. Mengingat memang ada kesenjangan pendapatan guru antara mereka yang mengajar di kota dengan guru yang berada di daerah terpencil.

Abdul Mu’ti menjelaskan memang ini tidak bisa di selesaikan sendiri oleh pemerintah pusat, tetapi harus ada dukungan dari pemerintah daerah bahkan juga dukungan dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

“Secara nasional problem kita sekarang bukan jumlah guru yang kurang tapi distribusi guru yang tidak merata. rata-rata terkait dengan distribusi guru yang tidak merata sebagian kebijakan yang berkaitan dengan penempatan guru negeri hanya disekolah negeri, itu menjadi sumber masalah yang berkaitan dengan distribusi guru,” tukas Mu’ti.

Menurutnya, idealnya, tidak semua guru negeri itu harus mengajar disekolah negeri tapi bisa di perbantukan ke swasta supaya sekolah sekolah swasta ini bisa mendapatkan guru dalam kualitas yang baik dalam jumlah yang terpenuhi.

Ada kendala pada sisi undang-undangnya tentang aparatur negara. Dalam beberapa hal harus ada kebijakan khusus agar guru negeri tidak mengajar disekolah negeri, tapi sebagain boleh di tugaskan ke sekolah swasta mereka tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang sama bahkan terkadang kalau mengajar di swasta mendapat tunjangan dari yayasan dimana mereka bekerja.

“Dalam peringatan hari guru ini marilah kita berusaha tidak sekadar menuntut guru supaya memberikan yang terbaik tapi, kita juga harus memberikan kepada guru itu kesejahteraan yang terbaik,” tutup Abdul Mu’ti