JAKARTA, MENARA62.COM– Belanja internet untuk sejumlah proyek besar seperti e-KTP serta Palapa Ring cukup besar. Diperkirakan belanja internet pemerintah akan terus membengkak.
Karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat mempercepat pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi pemerintah daerah.
“Targetnya 2017 ini SPBE bisa diwujudkan, sehingga bisa menekan inefisiensi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Inefisiensi itu terutama disebabkan belum terintegrasinya e-government, lantaran masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah membangun aplikasi sendiri-sendiri,” jelas Menteri Asman, Rabu (17/5/2017).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, total belanja aplikasi infrastruktur TIK dari tahun 2014 – 2017 ini sudah mencapai Rp 16,76 triliun. Dari belanja sebesar itu, sekitar 65 persen diantaranya sama, yang memungkinkan dilakukan secara nasional.
“Kalau ini bisa kita lakukan, akan terjadi efisiensi sekitar lima puluh persen,” lanjut Menteri Asman.
Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sepakat untuk mensinkronkan beberapa program yang dianggap perlu untuk dilakukan percepatan. Seperti sistem E-Government, terutama e-performance based management, yang diharapkan bisa cepat diterapkan oleh pemda.
“Hal ini menjadi satu agenda besar, termasuk perbaikan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Daerah yang nilainya masih C dan CC kita targetkan minimal menjadi B, sehingga pengelolaan anggaran yang selama ini belum sinkron antar program dengan kegiatan bisa kita perbaiki,” imbuhnya.
Tjahjo menambahkan, ada 15 isu tema E-government, termasuk E-planning, yang tahun ini harus dilaksanakan oleh seluruh provinsi, kota, kabupaten. Semua harus menggunakan sistem yang sama, sehingga tercipta transparansi mulai dari perencanaan program, anggaran, pengadaan barang dan jasa, retribusi, pajak.
“Pelayanan kepada masyarakat juga harus diarahkan menggunakan E-government, sehingga memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Dengan kerjasama yang semakin intensif antara Kemendagri dan Kementerian PANRB sebgai koordinator yang menggerakan struktur pemerintahan ini, diharapkan hasilya lebih komprehensif, sehingga target Presiden Jokowi memastikan program strategis nasional bisa berjalan di daerah, serta ada konektivitas, integrasi serta sinergi.
“Kami ikut apa yang sudah direncanakan Pak Menpan dalam penataan kementerian, lembaga pusat dan daerah sampai di tingkat kepala desa. Kami sepakat ada 15 item ada 4 skala prioritas yang akan dikedepankan mudah-mudahan tahun ini bisa selesai,” imbuh Mendagri.
