25.6 C
Jakarta

Politisi PKS Ini Kritisi Kewenangan BPK Yang Tereduksi Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Must read

Pernikahan Dini dan Efek Dominonya

Oleh: Ashari, SIP* Jika ada kepala daerah yang mengeluhkan rakyatnya (masyarakat) banyak yang terjangkiti syndrom pernikahan dini (PD) sebagai solusi, sesungguhnya tidak perlu mengagetkan. Trend...

Kajian Rutin Riadhus Shalihin Majelis Tabligh PCM Sleman Pekan Ini di SMK Muhammadiyah 2

Pengajian rutin yang dihelat Majelis Tabligh PCM Sleman, setiap Ahad, bada Maghrib ini baik untuk dihadiri. Karena materinya bagus, yakni : Kajian Hadits Riadhus...

Lazismu PWM Yogyakarta Gelar Khitanan Massal

SLEMAN, MENARA62.COM - Dalam rangka memeriahkan Milad Muhammadiyah ke-111 dan HUT Kemerdekaan RI ke- 75,  Majelis PKU dan Lazismu PWM mengadakan khitanan massal serentak...

Hery Atmojo: 30 Persen Keuntungan Pos Pit Tempel Kopi Krasak untuk Dakwah

SLEMAN, MENARA62.COM - Tidak banyak yang berani untuk menyisihkan keuntungan dari hasil dagangan atau usahanya untuk kepetingan dakwah atau pembangunan masjid. Dari yang tidak...

JAKARTA, MENARA62.COM – RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dajukan oleh pemerintah dan saat ini sedang dalam tahapan pembahasan di DPR masih menimbulkan banyak polemik di masyarakat. RUU yang akan merevisi 79 Undang-undang yang sudah ada ini, diprediksi akan mengubah banyak sekali peraturan yang ada.

Salah satu peraturan yang diusulkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah mengenai investasi pemerintah pusat yang dikelola tidak hanya oleh Kementerian Keuangan, akan tetapi juga dikelola oleh Lembaga Investasi (Pasal 146 Ayat 2 Poin b). Sementara selama ini investasi pemerintah pusat dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Munculnya pasal tersebut diikuti oleh pasal selanjutnya, yang berbunyi “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan” (Pasal 153 RUU Omnibus Law Cipta Kerja). Pasal ini akan menjadi revisi terhadap UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”,  dan Pasal 9 Ayat (1) tentang wewenang BPK.

Menanggapi hal tersebut, Anis Byarwati, anggota komisi XI DPR RI Fraksi PKS mengemukakan pandangannya. Menurut Anis, semangat kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja melalui omnibus law bukan berarti menghilangkan prinsip tata kelola yang baik. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri tidak boleh dikesampingkan.

“Secara konstitusi sangat jelas, eksistensi BPK ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel demi mendukung tercapainya tujuan bernegara,” kata Anis dalam siaran persnya Ahad (26/7/2020).

Anis menambahkan, selama ini  investasi pemerintah pusat dikelola oleh Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), sehingga pengelolaannya  dapat diperiksa langsung oleh BPK. Anis juga mengkritisi Pasal 146 Ayat 2 Poin b RUU Omnibus Law yang menyebutkan bahwa investasi pemerintah pusat juga dikelola oleh Lembaga Investasi dan Lembaga tersebut hanya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), bukan oleh BPK secara langsung (Pasal 153).

“Kewenangan BPK yang tereduksi dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, tentu sangat membahayakan,” pungkasnya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Pernikahan Dini dan Efek Dominonya

Oleh: Ashari, SIP* Jika ada kepala daerah yang mengeluhkan rakyatnya (masyarakat) banyak yang terjangkiti syndrom pernikahan dini (PD) sebagai solusi, sesungguhnya tidak perlu mengagetkan. Trend...

Kajian Rutin Riadhus Shalihin Majelis Tabligh PCM Sleman Pekan Ini di SMK Muhammadiyah 2

Pengajian rutin yang dihelat Majelis Tabligh PCM Sleman, setiap Ahad, bada Maghrib ini baik untuk dihadiri. Karena materinya bagus, yakni : Kajian Hadits Riadhus...

Lazismu PWM Yogyakarta Gelar Khitanan Massal

SLEMAN, MENARA62.COM - Dalam rangka memeriahkan Milad Muhammadiyah ke-111 dan HUT Kemerdekaan RI ke- 75,  Majelis PKU dan Lazismu PWM mengadakan khitanan massal serentak...

Hery Atmojo: 30 Persen Keuntungan Pos Pit Tempel Kopi Krasak untuk Dakwah

SLEMAN, MENARA62.COM - Tidak banyak yang berani untuk menyisihkan keuntungan dari hasil dagangan atau usahanya untuk kepetingan dakwah atau pembangunan masjid. Dari yang tidak...

Penanaman Hidroponik dengan Botol Bekas, Strategi LLHPB Kab. Magelang Tingkatkan Ketahanan Pangan

MAGELANG, MENARA62.COM -- Pandemi Covid 19 berdampak cukup banyak bagi berbagai sektor, termasuk ekonomi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Lembaga Lingkungan Hidup Pimpinan...