YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) memberikan tanggapan secara resmi terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Madiun (BEM UMMAD).
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyayangkan adanya aksi unjuk rasa tersebut. Karena persoalan yang menjadi tuntutan para mahasiswa dalam unjuk rasa itu bisa didialogkan bersama pimpinan universitas secara baik-baik karena pimpinan selalu terbuka terhadap aspirasi dari siapa pun.
Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah sudah mempelajari semua tuntutan dan isu yang berkembang dalam aksi unjuk rasa mahasiswa UMMAD tersebut. Pimpinan Muhammadiyah juga sudah meminta laporan dari sejumlah pihak terkait aksi tersebut.
Dari kesimpulan sementara, didapati bahwa tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa itu lebih banyak tidak adanya kesesuaian dengan kondisi dan perkembangan yang sebenarnya. Karena itulah PP Muhammadiyah mengajak semua pihak mengedepankan tabayun (dialog).
Demikian disampaikan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah dalam Konferensi Pers di Kantor Majelis Diktilitbang Yogyakarta, Jumat (24/3/2023) malam.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua PP Muhammadiyah KH. Dahlan Rais, Wakil Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH PP Muhammadiyah) Taufiq Nugroho, SH, MH serta Wakil Ketua PDM Madiun
Dahlan Rais menjelaskan sebelumnya Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah memang telah menunjuk Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai universitas pembina di Universitas Munammadiyah Madiun (UMMAD) Madiun. Termasuk menunjuk Rektor UMS, Prof Dr Sofyan Anif untuk memimpin sementara di UMMAD.
“SK (Surat Keputusan) penugasan kepada UMS untuk membina UMMAD. Termasuk juga penugasan kepada Pak Rektor UMS sekaligus. Yang dilakukan yakni memimpin, memperbaiki dan memajukan UMMAD. Saya lihat yang sudah dilakukan memperbaiki sarana prasarana, sistem organisasi dan pembelajaran,” ungkap Dahlan Rais.
Ditambahkan Dahlan Rais, dalam penugasan itu Rektor UMS tidak sendirian tetapi juga mengerahkan SDM (Sumber Daya Manusia) ke UMMAD untuk mempercepat perbaikan.
“Termasuk membawa pendanaan ke UMMAD dengan pendanaan yang cukup besar. Jadi tidak betul kalau dikatakan cari makan. Karena ini tugas besar dari PP Muhammadiyah. Sekali lagi ini tugas pembenahan, memastikan jalannya organisasi itu dengan baik. Pembangunan fisik sudah banyak berubah. Bukan untuk bermaksud apa-apa, semata-mata melaksanakan tugas PP memajukan UMMAD. Ini ibarat legan golek momongan. Meski momongannya itu dari penugasan PP,” tambah Dahlan Rais.
PP Muhammadiyah memberikan tugas ke UMS tidak sekali ini saja, tetapi sudah dua kali untuk melakukan pembinaan kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang butuh pembinaan.
“Yang pertama itu mendirikan UMKT (Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur) dan Alhamdulillah berkembang sangat bagus sekarang,” ujar Dahlan.
Menurut Dahlan Rais, dalam catatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) terbagi dalam tiga kategori. Yaitu perguruan tinggi yang pesat dalam berkembang, lalu perguruan tinggi yang lambat dalam berkembang dan ketiga perguruan tinggi yang cenderung stagnan atau redup. “Ada 174 PTMA, kategorinya beda-beda. Lha UMMAD ini masuk dalam kategori stagnan atau redup. Maka butuh pembinaan agar cepat dilakukan pembinaan sehingga bisa cepat berkembang dengan baik,” katanya.
Khudzaifah Dimyati menambahkan Majalis Diktilitbang PP Muhammadiyah menilai telah banyak yang dilakukan kepemimpinan baru Rektor UMMAD, yaitu pada aspek Sumberdaya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Sistem Administrasi Organisasi dan pembenahan pembenahan lain.
Bahkan sejumlah pihak juga mengakui pergantian kepemimpinan yang dilakukan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah memberikan dampak yang positif untuk kemajuan Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD).
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Madiun Warsito, S.Sos menuturkan, setelah kepemimpinan sekarang, UMMAD dipandang mengalami progres yang baik dipandang dari segi sarana dan prasarana kampus.
“Intinya dari fisik dan sarpras menunjukkan perubahan yang luar biasa dan itu diakui masyarakat Madiun dan mahasiswa, ” ujar Warsito
Ia juga menuturkan sistem keuangan pada periode kepemimpinan Prof Sofyan Anif dirasa cukup baik, dikarenakan sebelumnya belum pernah ada sistem berkaitan tentang keuangan.
Ketua PDM Madiun itu juga optimis bahwa UMMAD ini akan mengalami kemajuan untuk ke depannya. “UMMAD akan maju dan berkembang dengan kepemimpinan sekarang karena lebih tertata,” katanya.
Sementara itu Wariyatun, S.Sos., MAAPD, dosen Progran Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UMMAD menuturkan adanya perubahan yang relatif cepat ke arah perbaikan dan kemajuan di bawah kepemimpinan yang baru.
“Sejak 2020 sampai detik ini saya merasakan betul UMMAD mengalami perubahan yang cepat dengan manajemen baru, ” ujar Wariyatun.
Dia menambahkan perubahan yang signifikan terlihat dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Ia mencatat beberapa poin perubahan yang terjadi setelah manajemen baru.
Dari segi infrastruktur UMMAD sekarang telah tertata baik dari gedung, ruang dosen, maupun sarana dan prasarana belajar di kelas. “Perubahan dari aspek infrastruktur sangat kelihatan, ” ujar Wariyatun.
Dari segi suprastruktur ia mencatat terjadi perubahan pada sistem. Sistem keuangan yang dahulunya manual kini telah dibuat sistem administrasi, sehingga terdapat transparansi dalam aspek keuangan.
“Dari aspek SDM juga mengalami perubahan, yang kini terdapat tes dan rekrutmen yang jelas dan sistematis, serta penempatan dosen disesuaikan dengan bidang ilmunya dan jumlah dosen disesuaikan dengan rasio mahasiswa. Saya melihat teman dosen sekarang semangat,” kataya.
Selain itu dari segi akademik terdapat sistem Siakad yang akan membantu mahasiswa dalam melangsungkan aktivitas akademik. Dari segi penelitian dan pengabdian masyarakat kini sudah terdapat kejelasan sistem dengan dibentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan dibentuknya sistem BIMA, yang memungkinkan dosen dapat dengan mudah mengunggah proposal penelitian. “Kemarin antusiasme dosen tinggi, sehingga ada 30-40 proposal masuk, ” ujarnya.
Wariyatun juga menyoroti adanya transparansi, partisipatif, akuntabel dan diatributif di UMMAD saat ini.
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH PP Muhammadiyah), Taufiq Nugroho menambahkan, pihaknya menghargai segala aspirasi mahasiswa. Namun ia mengingatkan, aspirasi yang disampaikan harus dengan baik dan informasinya harus akurat. “Sehingga tidak menjurus fitnah. Kalau informasi itu mengandung fitnah, tentu akan bisa masuk tanah delik pidana, ” ujar Taufiq.
Taufiq menuturkan pihaknya akan mendalami video yang tersebar di media, dan merekomendasikan kepada pihak UMMAD untuk membentuk tim etik guna menangani permasalahan tersebut.
“Namun ketika nanti kita panggil dan nyatanya tidak benar dan tetep terus menyebarkan informasi tidak benar, kami akan lakukan tindakan hukum, ” ujar Taufiq
Disisi lain Diktilitbang PP Muhammadiyah akan tetap mempertahankan manajemen baru di UMMAD sesuai surat keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM UMMAD melakukan demonstrasi di halaman Kampus dengan sejumlah tuntutan. (*)
