By: Syaifulloh dan Syafii *)
MENARA62.COM-Sebagai guru yang berdikasi baik dan kuat tentunya setiap tahun membuat analisa kompetensi yang harus dibuat pada awal tahun pelajaran sehingga memudahkan guru dalam melihat ketercapaiannya pada setiap sesi pelajaran yang dilakukan dengan tatap muka maupun dengan daring.
Persiapan seorang guru dalam melaksanakan kebijakan sekolah telah melewati rangkaian siklus yang begitu menggairahkan. Diawali dengan Kepala Sekolah membagikan kalender pendidikan kepada guru, lalu guru menghitung hari efektif. Hal ini dilakukan sebelum membuat program tahunan dan program semester.
Sebagai seorang pendidik tentu tidak lepas apa yang disebut dengan Kalender Pendidikan. Kalender Pendidikan sudah kita dapatkan dari masing-masing daerah Provinsi. Tentu akan berbeda dengan daerah-daerah provinsi lain karena dibuat berdasarkan kebutuhan.
Kalender Pendidikan sesuai keadaan yang ada di sekolah akan memudahkan ketercapaian semua program pembelajaran yang sudah di targetkan bisa selesai tepat waktu dan tercapai semua kompetensi yang dilakukan pada setiap semester.
Setelah semuanya benar maka analisis yang sudah dibuat tadi di sinkronkan dengan program sekolah dan jadwal pelajaran untuk analisis hari efektif belajar per kelasnya. Dari situ bisa diketahui hari efektif belajar di setiap semesternya dan bisa dikonversi menjadi jam tatap muka selama setahun dan dibagi lagi menjadi konversi jam pada setiap semester.
Yang tidak kalah pentingnya dalam merencanakan pembelajaran adalah seberapa benar guru merumuskan indikator pembelajaran yang “nyambung” antara indikator pencapaian kompetensi (IPK) dengan indikator butir soal (IBS) baik formatif, PAS maupun PAT.
Sering saya lihat banyak guru “belum mampu” membuat benang merah antara tuntutan KD, rumusan IPK dan IBS. Sehingga tidak nyambung. Yang dimaui KD “A”, IPK yang dirumuskan berbunyi “B” sedang rukisan IBS berbunyi “C”.
Ada yang berseloroh, jika cara-cara di atas dilakukan oleh guru, lalu ada siswa menjadi pinter, maka pinternya siswa bukan skenario gurunya, sebab gurunya tidak mampu menerjemahkan kemauan KD.
Idealnya merumuskan indikator pembelajaran (IPK) dalam mencapai kompetensi dasar mengacu pada tuntutan KD. Jika tuntutan KD “menganalisis”(C4) maka merumuskan IPK harus mengingat 3 (tiga) hal, yaitu IPK penunjang, IPK kunci, dan IPK pengayaan. IPK penunjang adalah rumusan IPK di bawah C4 yaitu C1-C3. IPK penunjang ini adalah prasyarat siswa agar mampu menganalisis dengan baik. IPK kunci adalah rumusan IPK sebagai breakdown dari menganalisis (C4). Sedang IPK pengayaan adalah rumusan IPK di atas C4 yaitu C5-C6, sebagai upaya pengayaan. Jika tuntutan KD sudah C6 maka yang perlu dikembangkan bukan IPK tetapi pengembangan màteri pembelajaran.
Setiap pertemuan IPK kunci wajib ada karena itu tuntutan utama KD. Sedang IPK penunjang dan IPK pengayaan “boleh” tidak ada dalam setiap pertemuan. Tetapi jangan sampai dalam 1 KD tidak pernah ada IPK penunjang dan IPK pengayaan. Atau sebaliknya rumusan IPK hanya ada IPK pengayaan dan IPK pengayaan sedang IPK kunci diabaikan. Itu sih kayak pepatah “Joko Sembung makan blewah” alias “nggak nyambung bleh”
Dengan merumuskan IPK seperti di atas maka akan memudahkan guru memetakan mana IPK esensial mana IPK komplementer sekaligus menjadi “panduan” guru dalam merumuskan IBS baik formatif, PAS maupun PAT, termasuk memudahkan menentukan jenis tes
Langkah-langkah penyusunan seperti di atas yang dilakukan seorang pendidik melalui analisa ini menjadikan perencanaan pengajaran sudah siap sebelum tahun ajaran baru sehingga tidak akan menyulitkan siswa ketika pembelajaran dilaksanakan. Gurupun tidak akan dikomplain oleh siapapun dengan persiapan yang matang ini. Siswa tinggal “ngemplok” saja berbagai materi yang telah dipersiapkan melalui program semester maupun program tahunan sampai membuat alat ukur untuk penilaian pengetahuan kompetensi murid.
Melalui perencanaan itu, selanjutnya siswa dapat “ngemplok” setiap materi yang tersusun dengan baik dan didukung berbagai model, metode, pendekatan pembelajaran sehingga memudahkan siswa terlibat dalam pembelajaran aktif, kreatif efektif, menyenangkan untuk mensuplai hati dan pikiran agar tidak kelaparan. Siswa yang kelaparan ilmu tidak akan terjadi di situasi belajar yang menggairahkan setiap komponen panca indera dengan tujuan mencapai setiap indikator pembelajaran dalam mencapai kompetensi belajar minimal yang telah di tetapkan oleh satuan pendidikan.
Jika terjadi kelaparan ilmu massal di satuan pendidikab bisa jadi belum ada perencanaan pembelajaran sampai dengan pennilaian yang terbaik oleh setiap pendidik. Sehingga ada peluang terjadi kelaparan ilmu massal di satuan pendidikan, dan pendidik meninggalkan berbagai macam analisis yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran utuh perencanaan pembelajaran yang tujuan akhir dari pembelajaran adalah PPKM (Penilaian Pengetahuan Kompetensi Murid) yang bisa dilihat hasilnya dengan validitas tinggi.
Itulah gambaran umum perencanaan PPKM ala pendidik di satuan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur dalam pembelajaran sampai pada penilaian. Lalu bagaimana dengan PPKM ala Pemerintah?
Berseliweran Statement PPKM Ala Pemerintah??
PPKM sudah berjalan 16 hari saat dimulai awalnya pada tanggal 3 Juli 2021, banyak masalah terjadi di saat PPKM terutama yang ada hubungannya dengan kesehatan dan kebutuhan hidup masyarakat.
Terjadi berbagai kelangkaan oksigen di berbagai daerah dan lenimbulkan kepanikan bagi setiap rumah sakit dan pasien yang membutuhkan oksigen. Sampai hari inipun kelangkaan masih terjadi dimana-mana dan masih sulit di atasi secepatnya agar kebutuhan tercukupi.
Kelangkaan obat-obatan pun terjadi dimana-mana karena kebutuhan yang tinggi karena naiknya pasien covid19 melebihi ketersediaan obat, akibatnya harga obat juga naik signifikan dan tidak terjangkau.
Bansos yang dijanjikan untuk warga miskin sampai hari ini juga belum ada batang hidungnya. Akses masyarakat terdampak PPKM karena akses transportasi dan jalan yang di sekat dimana-mana juga menyulitkan mobilitas untuk mencari rezeki. Kelompok terdampak dengan penghasilan harian sangat menunggu bantuan pemerintah, tapi sampai hari ini yang ditunggupun belum kelihatan barang hidungnya.
Statement dari para pengelola negeri inipun juga membuat bingung masyarakat. Ada Menko yang bilang penanganan covid19 terkendali, bahkan bagi yang tidak percaya kalau covid19 terkendali di suruh datang menemui Menko untuk ditunjukkan ke mukanya. Ada juga pimpinan yang bilang kalau covid19 ini belum terkendali dan minta masyarakat untuk hati-hati, jadinya masyarakat semakin bingung dengan PPKM ini.
Adalagi Menko yang bilang bahwa negeri ini sudah dalam kondisi darurat militer, mata masyarakat kembali nanar dan takut mendengar kalimat darurat masyarakat. Belum genap sehari statement itu ternyata pernyataan ini diluruskan oleh Menko yang lain.
Penutupan tempat ibadah juga menjadi polemik tersendiri di masyarakat karena orang yang terbiasa jamaah di masjid juga merasa keberatan terhadap penutupan ini. Kalau orang yah malas jamaah mungkin tidak ada masalah, ke masjid saja jarang sehingga setuju saja penutupan itu. Dengan adanya protes dari berbagai pihak akhirnya peraturan dilonggarkan lagi.
Ada juga pelarangan shalat idul Adha di Masjid maupun di lapangan, disuruh shalat di rumah saja. Ini juga menjadi polemik sendiri di masyarakat karena orang Islam pada paham ibadah rutin tahunan ini dilakukan hanya beberapa menit saja baik shalat dan khutbahnya, paling 20 menit selesai.
Berbagai perencanaan yang dibuat kelihatan seperti menumpang dan menindih terlihat kurang perencanaan dengan baik sehingga menimbulkan dampak protes di berbagai tempat.
Aksi protes dari para pedagang yang dagangannya kena penertiban, ada aksi protes dari mahasiswa juga atas pelaksanaan PPKM ini disinyalir menimbulkan kelaparan orang-orang kesusahan.
Tindaklanjutnya PPKM Darurat menimbulkan darurat pendapatan secara signifikan berbagai kelompok terutama sektor swasta yang tergantung dengan pemasukan harian melalui berdagang, ojol dll.
Pemerintah harus segera tanggap menangani pendapatan masyarakat yang menurun dan berakibat adanya kelaparan massal di masyarakat. Antisipasi dari dampak kelaparan massal harus dicegah dengan baik melalui perencanaan strategis, cepat dan tepat sasaran.
Perencanaan sebagai dasar penilaian daru suatu kegiatan akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari apa yang dilaksanakan melalui proses dan langkah-langkah yang tepat dengan berbagai model, strategi, pendekatan kepada masyarakat.
*)Kelompok Penguat Literasi
