JAKARTA, MENARA62.COM– Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir membuka Kongres Ekonomi Umat Islam yang akan berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta pada 22-24 April 2017. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat tersebut dimaksudkan mencari solusi atas ketimpangan ekonomi masyarakat baik dari sisi pendapatan maupun penguasaan aset-aset ekonomi.
“Kondisi ekonomi masyarakat semakin hari semakin timpang dan kita harus mencari solusinya bersama,” papar  Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat, M Azrul Tanjung, Jumat (21/04/2017).
Mengambil tema Arus Baru Ekonomi Indonesia,  Azrul berharap Kongres Ekonomi Umat dapat  menghasilkan gambaran sekaligus solusi untuk tercapainya stabilitas pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Indonesia. Selain itu juga dapat memperkuat ekonomi umat Islam dan tercipta tatanan sistem perekonomian nasional yang adil, merata, dan mandiri.
Satu wacana penting yang akan digagas dalam Kongres ini, lanjut Azrul adalah menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Caranya antara lain dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan.
“Gagasan penting lainnya dalam kongres ini, yaitu memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan,” paparnya.
Penguatan dibidang SDM ini diantaranya adalah rencana Program Pendampingan UMKM, pembuatan kurikulum berbasis industri di SMK maupun Pesantren, dan sebagainya.
Azrul melanjutkan bahwa kongres nantinya juga berupaya mengkritisi penguasaan pihak tertentu atas kepemilikan modal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi, sistem perundangan di Indonesia masih membuka seluas-luasnya pada partisipasi asing dalam ekonomi, tanpa ada kendali.
Solusi atas masalah tersebut adalah penguatan Lembaga Keuangan Syariah, Affirmative Action Policy oleh Pemerintah RI, membuat Komnas Penguatan Ekonomi Umat, membuat Fatwa penguatan ekonomi umat, dan masih banyak lagi.
Penguatan sektor UMKM yang berlandaskan halal, akan diberi porsi besar dalam kongres ini. Sebab, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang relatif lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan mampu menyerap  tenaga kerja hampir 97 persen dari total pekerja di Indonesia, baru 30 persen UMKM yang mampu mengakses pembiayaan (Data Bank Indonesia, 2015).
Kongres tersebut juga akan berupaya menggerakkan ekonomi umat melalui Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjadi berbasiskan syariah dan menjadi pelaku usaha utama perekonomian nasional. Selain itu, juga akan mewujudkan mitra sejajar Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi.
“Niatan yang paling penting dalam Kongres ini, adalah pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekonomian nasional dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Bahkan, yang paling utama, akan segera dibentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal Arus Baru Perekonomian Indonesia,” tutup Azrul.
