JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris di PT PLN Tbk. Perombakan Komisaris dan Direksi ini ternyata cukup mengagetkan internal PLN sendiri.
Board of Directors (BoD) PLN kerap diisi dari pihak eksternal yang hanya memahami proses terpisah dan tidak terintegerasi dari hulu dan hilir, contohnya dari Banking yang hanya fokus ke hilir, padahal PLN membutuhkan pemimpin yang paham bisnis korporasi dari hulu hingga hilir.
Masuknya para politisi dan eksternal menjadi direksi yang membawa kepentingannya menjadi Direksi bahkan sampai kepada jajaran operasionalnya mengurusi PLN, menjadikan PLN sebagai batu loncatan untuk kepentingan berikutnya untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan lainnya sehingga tujuan PLN terabaikan.
Tentunya hal ini mematikan talent-talent PLN akibat black campaign dengan tuduhan korupsi dan KKN dan berpolitik yang notabene dilakukan oleh pihak eksternal.
Belum lagi dengan tidak berjalannya Stakeholder Manajemen terutama dengan Departemen terkait selaku penyusun RUKN dan RUPTL, terlihat dari peran dari sektor ketenagalistrikan ditubuh Kementerian BUMN, ESDM dan Keuangan
Sehingga jelas PLN hanya dijadikan sapi perah oleh sebagian pihak dengan mengambil bisnis utamanya (Geothermal) dan memberikan BUMN yang sekarat untuk direvitalisasi seperti BAG, EMI dan lainnya.
Perlu diketahui, kondisi hutang PLN saat ini sangat besar. Sementara pengaturan tarif dasar listrik (TDL) sangat tergantung kepada pemerintah. Demikian juga persaingan usaha ketenagalistrikan di Indonesia sudah terbuka, sehingga PLN memiliki kompetitor bahkan dari lingkungan BUMN sendiri. Adapun target energi terbarukan dari pemerintah sampai saat ini belum tercapai.
Persoalan lain yang dihadapi PLN , diantaranya yaitu struktur oganisasi PLN yang gemuk, dengan titik berat bukan dipelayanan, tetapi proyek pembangunan dengan target 35.000 MW.
Berbagai persoalan yang membelit perusahaan energi listrik plat merah ini menyebabkan transformasi PLN menjadi mubazir karena tidak fokus kepada core bisnis, dan lebih mengutamakan digitalisasi disektor hilir yang menjadi fokus sektor banking dan telekomunikasi.
Pembiaran oleh Pemerintah (?)
Hal ini menjadi pertanyaan, apakah pemerintah melakukan pembiaran terhadap persoalan yang dihadapi PLN?.
Ataukah Pemerintah tidak diberikan kondisi yang benar oleh BoD karena tidak memahami bisnis PLN sehingga keputusan yang diambil sangat merugikan PLN dan tujuan pencitraan?
Bahkan ada upaya untuk mematikan dan membelah PLN dengan tujuan Initial Public Offering (IPO), yaitu mengulang kesalahan IPO agar tidak seperti yang dilakukan direzim-rezim sebelumnya karena tidak memiliki strategi jangka panjang, sehingga berpikiran pendek menjual asset negara untuk kepentingan sesaat dan membagi-baginya untuk para kapitalis.
Solusi Penyelamatan PLN
Ada beberapa solusi yang dapat menyelamatkan PLN dari keterpurukan. Solusi yang pertama, PLN sebaiknya dipimpin oleh mereka yang memahami bisnis ketenagalistrikan.
Kedua, PLN harus dipimpin oleh mereka yang berwawasan korporasi terintegrasi dengan memanfaatkan value chain di ekosistem dan memiliki visi yang panjang
Ketiga, PLN harus dipimpin oleh orang yang dapat menerima aspirasi pemegang saham dan juga dapat menjelaskan kondisi PLN sesungguhnya
Keempat, menghidupkan kembali talent-talent yang ada di PLN untuk menjadi pemimpin masa depan yang tentunya menjadi masa depan bangsa, mengingat aset dan layanan PLN yang berada dari Sabang sampai Merauke.
Untuk mewujudkan solusi yang ditawarkan itu dapat disimpulkan, pemerintah harus menunjuk BoD PLN yang kompeten sehingga tidak menjadi salah urus.
Selanjutnya, pemerintah mengembalikan semua bisnis ketenagalistrikan kepada PLN sebagai amanat UUD 45, sehingga pemerintah saat ini terhindar dari tuduhan pengingkar UUD selama Republik ini berdiri
Lebih penting lagi, membatasi kepentingan politik dan eksternal yang hanya memperkeruh suasana manajemen PLN mengakibatkan habisnya energi dan effort untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pihak eksternal dalam menjalankan PLN.
