JAKARTA, MENARA62.COM — Vaksin Covid-19 Dibiayai Dengan Model Pembiayaan Tidak Biasa. Sebelumnya, diketahui bahwa Indonesia sudah mengimpor vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan Cina Sinovac Lifescience Co. Bahkan MUI sudah menyatakan produk Sinovac yang pengajuan sertifikasinya dilakukan oleh Biofarma.
Situs Antaranews.com pada Jumat (8/1/2021) malam melansir, KPK menyetujui model pengadaan vaksin COVID-19 yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian BUMN.
“Pengadaan vaksin ini unik, kami di tim kecil sepakat sudah ada payungnya dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa), jadi ini bukan pengadaan model biasa dan untuk distribusi ke depan juga sudah identifikasi risiko-risiko serta siapa yang kita ajak untuk memperkecil risiko ini,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta, Jumat.
Pahala menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dua Pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan serta sejumlah pejabat terkait lain seperti Irjen Kemenkes Murti Utami dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir.
Berdasarkan Perpres 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin disebutkan pelaksanaan dilakukan PT Bio Farma (Persero), dan dapat melibatkan anak perusahaan yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk dengan kontrak tahun jamak,
“Ini penugasan ke BUMN bukan model kontrak biasa, anggarannya per tahun tapi dari awal sudah disarankan susah kalau penunjukkan langsung atau tender, jadi mekanisme pengawasannya di awal BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit jadi estimasi harga dari depan setelah realisasi semua pos diaudit dilakukan jadi tahu berapa yang dibayarkan ke Bio Farma,” ujar Pahala.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengakui bahwa potensi korupsi dalam pengadaan vaksin dapat terjadi khususnya karena produsen vaksin COVID-19 terbatas dan harganya akan mudah sekali dikendalikan.
“Misalnya vaksin Sinovac di Thailand dijual berapa sih? Karena yang beli ini kan banyak negara dan berebut, jadi mudah dikontrol harganya tapi penyimpangan tidak hanya di pengadaan tapi bisa saja justru di distribusi karena vaksin sangat terbatas sementara orang berharap lebih dulu divaksin,” kata Alexander.
