28.3 C
Jakarta

Politisi PKS Minta OJK Obyektif dalam Menilai Kesehatan Bank Selama Pandemi Covid-19

Must read

PTMA Siap Terapkan ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka’

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) siap menerapkan konsep belajar ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM).’ Saat ini PTM telah selesai menyusun...

Notaris Isa Meilia, Mengapresiasi Diri Sendiri dengan Cara Traveling

HARI-hari Isa Meilia sebagai seorang notaris amat sibuk. Ibarat pergi pagi hari masih gelap, pulang kantor hari juga sudah gelap. Itu pun belum berakhir....

Opo tumon ? Miras Kok Dilegalkan

Opo tumon ?  Mungkin bagi kita yang waras, akan langsung geleng-geleng kepala. Entah apa yang melatar belakangi keluarnya Perpres No 10 tahun 2021 tentang Bidang...

Gun Stapler, Metode Sunat Ini Jadi Pilihan Public Figure

JAKARTA, MENARA62.COM – Sunat atau khitan umumnya dilakukan pada saat seorang pria berusia bayi hingga anak-anak. Tetapi pada beberapa orang, sunat dilakukan saat usia...

JAKARTA, MENARA62.COM – Salah satu wewenang OJK dalam program pemulihan ekonomi nasional adalah penilaian kesehatan perbankan. OJK menggunakan metode penilaian sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2016 tentang Penilaian tingkat kesehatan bank umum menggunakan pendekatan resiko atau risk base bank rating yang dilakukan berstandar list yang komprehensif terhadap kinerja profil resiko permasalahan yang dihadapi dan prospek penerimaan bank.

Anggota Komisi XI Fraksi PKS DPR RI Anis Byarwati, mempertanyakan tingkat relevansi pendekatan resiko selama masa pandemi Covid-19 di saat fakta menunjukkan bahwa semua sektor ekonomi terpukul. “Apakah pendekatan ini masih relevan? Dan dimana tingkat relevansinya ?” tanya Anis dalam siaran persnya, Sabtu (20/6/2020).

Dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi XI DPR RI yang bermitra dengan OJK dan Perbankan, Anis juga menyoroti pemberlakuan kebijakan relaksasi bank umum konvensional dan bank umum syari’ah. Anis mempertanyakan dampak yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pelaporan, perlakuan atau goverments atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Begitu juga dengan dampaknya terhadap penyesuaian implementasi beberapa ketentuan perbankan selama periode relaksasi dan dampaknya terhadap penundaan implementasi Basell III Reform.

Terkait penilaian kesehatan bank yang menjadi wewenang OJK dimana penilaian meliputi kualitatif dan kuantitatif, Anis menyoroti aspek kualitatif yang sangat mungkin penilaian bersifat subjektif. Unsur yang dinilai secara kualitatif diantaranya yaitu tata kelola resiko, kerangka managemen resiko, proses managemen resiko kecukupan SDM, kecukupan sistem informasi managemen, dan kecukupan sistem pengendalian resiko dengan memperhatikan karakteristik dalam kompleksitas bank. Tidak dapat dipungkiri, semua aspek ini sangat bernilai subjektif.

“Kita ingin tahu, bagaimana dan apa usaha OJK untuk mempertahankan objektifitas penilaian ini, sehingga informasi yang diberikan kepada menteri keuangan adalah informasi yang objektif dan akurat,” ujarnya.

Hal lain yang ditanyakan Anis adalah bagaimana proyeksi OJK terhadap tingkat keberhasilan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk bagian yang menjadi core kewenangan dan tugas OJK serta dampak dari kebijakan yang diambil OJK dalam rangka memberi stimulus pada industri jasa keuangan.

“Bagaimana proyeksi tingkat keberhasilan dari program PEN dan bagaimana dampak stimulus pada industri jasa keuangan terhadap anggaran OJK hingga 2023?” tanyanya lagi.

Politikus dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1 ini, juga mengomentari rilis yang dikeluarkan oleh Satgas Investigasi pada 22 Mei 2020 tentang 50 fintech ilegal berkedok koperasi simpan pinjam. Penyebutan beberapa nama koperasi, memancing reaksi dan gelombang protes. Dan ketika gelombang protes terjadi, satgas mengeluarkan rilis susulan pada tanggal 29 Mei 2020 sebagai koreksi atas rilis terdahulu dengan menyebutkan beberapa fintech yang ternyata bukan fintech ilegal.

Mengenai kasus ini, Anis mengingatkan agar jangan sampai terulang lagi karena sangat terkait dengan profesionalitas OJK. Walaupun sudah dikeluarkan rilis baru, tidak serta merta membuat koperasi yang disebut namanya itu terpulihkan. “Recoverynya tidak semudah itu. Dan profesionalitas OJK disoroti masyarakat,” pungkasnya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

PTMA Siap Terapkan ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka’

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) siap menerapkan konsep belajar ‘Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM).’ Saat ini PTM telah selesai menyusun...

Notaris Isa Meilia, Mengapresiasi Diri Sendiri dengan Cara Traveling

HARI-hari Isa Meilia sebagai seorang notaris amat sibuk. Ibarat pergi pagi hari masih gelap, pulang kantor hari juga sudah gelap. Itu pun belum berakhir....

Opo tumon ? Miras Kok Dilegalkan

Opo tumon ?  Mungkin bagi kita yang waras, akan langsung geleng-geleng kepala. Entah apa yang melatar belakangi keluarnya Perpres No 10 tahun 2021 tentang Bidang...

Gun Stapler, Metode Sunat Ini Jadi Pilihan Public Figure

JAKARTA, MENARA62.COM – Sunat atau khitan umumnya dilakukan pada saat seorang pria berusia bayi hingga anak-anak. Tetapi pada beberapa orang, sunat dilakukan saat usia...

Relawan Tim Batavia LPB MUI: Respon Banjir Di Desa Pantai Harapanjaya

BEKASI, MENARA62.COM -- Sabtu dan Ahad (27-28 Februari 2021) lalu, menjadi hari yang cukup sibuk bagi relawan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Majelis Ulama Indonesia  (MUI)....