Sebuah truk melintas di area proyek konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kawasan perkebunan Walini Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (17/3/2017). (ANTARA/Novrian Arbi)
close

JAKARTA, MENARA62.COM–Jembatan panjang yang akan dibangun untuk jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung wajib mendapat sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Antaranews.com menyebutkan, Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (13/4/2017) menjelaskan, sertifikat tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan serta keselamatan mengingat jalur tersebut sangat rawan, baik secara geologi teknik, topografi dan morfologinya.

“Terakhir itu Cisomang, kita bor sampai 50 meter itu lempung semua. Kondisi geologinya seperti itu sangat rawan, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi,” katanya.

Dia juga mencontohkan Tol Cipularang kilometer 92 dan 97 sangat rawan akan longsor.  “Contoh jalur KA yang ada sekarang itu yang Belanda bangun, dianggap jalur yang paling aman tapi itu terus bergerak juga,” katanya.

Basuki juga menjelaskan kondisi geologis jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung berbeda dengan kondisi di Tiongkok yang cenderung stabil dan datar serta jarang terjadi gempa bumi.

Dia mengatakan kondisi teknis pondasi jembatan tersebut akan dikaji oleh Komisi Keamanan Jembatan Panjang yang terdiri dari tenanga-tenaga ahli dan profesional di bidang teknik geologi, pondasi dan struktur.

Apabila telah memenuhi, maka komisi tersebut akan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa jembatan panjang itu aman untuk dibangun.

“Untuk jembatan panjangnya ya, bukan seluruh jembatan, karena ada satu terowongan, komisi jembatan ini yang go or no go (lanjut atau tidak lanjut dibangun), secara profesional komisi itu yang approve (memberi izin), bukan orang PU, ” katanya.

Saat ini, dia mengatakan pihaknya telah menyurati Kementerian Perhubungan terkait kajian tersebut. Selain itu, lanjut dia, sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang untuk menjamin keberlangsungan bangunan tersebut.

“Pengalaman di Kutai Kartanegara itu yang bangun kabupaten tapi siapa yang tanggung jawab (ketika runtuh), lepas tangan semua,” katanya.

Namun, Basuki mengatakan ada kemungkinan pembengkakan biaya dari hasil kajian tersebut karena kondisi teknisnya yang membutuhkan teknologi tinggi.  “Saya menyampaikan hati-hati karena disampaikan juga oleh Ibu Menkeu overrun (pembangkakan biaya) 30 persen. Saya bilang mungkin lebih dengan kondisi geologi seperti itu,” katanya.

Ia menuturkan seperti proyek Jembatan Suramadu yang menghabiskan biaya dua kali lipat dari kisaran investasi semula, yaitu dari Rp2,5 triliun menjadi Rp5 triliun.

“Di manapun kalau pondasi di bawah permukaan itu ada yang namanya unforeseen, hal yang tidak keduga. Itu tergantung penyelidikan awalnya, hal ini supaya lebih teliti,” katanya.

Basuki mengatakan pengkajian tersebut berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas yang disampaikan langsung ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengatakan Presiden pun tidak mempermasalahkan apabila pembangunan proyek strategis tersebut molor dan tak rampung pada 2019. Investasi awal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yaitu 5,135 miliar dolar AS.

Jalur kereta yang membentang 142 kilometer tersebut menembus sembilan kabupaten-kota sepanjang di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, akan dibangun empat stasiun, yakni Stasiun Halim-Stasiun Karawang-Stasiun Walini-Stasiun Tegalluar (Bojongsoang, Kabupaten Bandung).