SOLO, MENARA62.COM – Alih fungsi lahan dan pertumbuhan penduduk menjadi tantangan serius dalam penanganan kekeringan di Indonesia. Perubahan kawasan bervegetasi menjadi permukiman dan kawasan industri berpotensi mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan, sehingga mengancam ketersediaan cadangan air tanah saat musim kemarau.
Dosen Program Studi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Dra. Alif Noor Anna, M.Si., menilai penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan air ketika kemarau tiba. Diperlukan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, perlindungan kawasan resapan, serta perencanaan berbasis karakteristik geografis dan kebutuhan penduduk.
Peringatan tersebut menjadi relevan di tengah ancaman kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan sejumlah daerah berada dalam status Awas Kekeringan. Sementara itu, musim hujan diprediksi datang terlambat, yakni pada November 2026.
Anna menjelaskan, perubahan iklim dan alih fungsi lahan merupakan dua faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami persoalan kekeringan. Pertumbuhan penduduk turut meningkatkan kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, dan berbagai pembangunan lainnya, sedangkan luas lahan relatif tetap.
Akibatnya, kawasan yang sebelumnya memiliki vegetasi, termasuk daerah perbukitan dan kawasan resapan air, semakin banyak berubah menjadi lahan terbangun.
“Vegetasi yang ada di sekitar kita itu sudah berubah menjadi lahan terbangun, dari pinggiran sungai sampai daerah pegunungan atau perbukitan,” jelas Anna, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, vegetasi berperan penting dalam menjaga ketersediaan air. Tanah dan sistem perakaran tumbuhan membantu air hujan meresap ke dalam tanah sekaligus mendukung penyimpanan cadangan air.
Ketika kawasan bervegetasi berubah menjadi permukiman atau kawasan industri, kemampuan lingkungan dalam menyerap air hujan dapat berkurang. Dampaknya semakin signifikan apabila perubahan penggunaan lahan terjadi di kawasan resapan air atau recharge area, yakni wilayah tempat air hujan meresap dan mengisi cadangan air tanah.
Jika kawasan tersebut mengalami alih fungsi secara masif, proses pengisian air tanah dapat terganggu. Kondisi ini berpotensi memperbesar risiko kekurangan air ketika musim kemarau berlangsung.
Karakteristik Wilayah Menentukan Penanganan Kekeringan
Selain alih fungsi lahan, karakteristik geografis juga menentukan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap kekeringan. Anna menyebut kondisi geomorfologi, bentuk permukaan bumi, jenis lahan, serta keberadaan sumber air perlu dianalisis sebelum menentukan strategi penanganan.
Ia mencontohkan kawasan karst di wilayah pantai selatan Jawa, termasuk Gunungkidul, yang memiliki potensi sumber air bawah tanah di kawasan gua. Sumber air tersebut dapat dimanfaatkan melalui pembangunan sumur bor dan sistem distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah memompa air dari sumber bawah tanah, kemudian menyalurkannya ke wilayah yang lebih tinggi sebelum didistribusikan kepada warga.
Sementara itu, sumber air yang berada di wilayah hulu dapat dialirkan melalui jaringan pipa dengan memanfaatkan perbedaan ketinggian atau sistem gravitasi.
“Kalau sumbernya dari hulu, bisa menggunakan pipa karena posisinya lebih tinggi. Sementara kalau air tanah, berarti dari bawah dipompa,” terangnya.
Meski demikian, keberadaan sumber air belum tentu langsung menyelesaikan persoalan kekeringan. Ketersediaan air perlu didukung infrastruktur, sistem distribusi, dan pengelolaan yang memadai.
Pertumbuhan penduduk yang terus meningkatkan kebutuhan air juga perlu diperhitungkan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan proses koordinasi antarpemerintah dapat menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas air bersih.
Karena itu, Anna menekankan pentingnya analisis menyeluruh sebelum melakukan intervensi di wilayah rawan kekeringan. Analisis tersebut mencakup kondisi fisik wilayah atau geomorfologi, jumlah dan karakteristik penduduk, ketersediaan sumber air, serta sistem pengelolaan air untuk kebutuhan rumah tangga.
Kebutuhan air masyarakat pedesaan dan perkotaan, lanjutnya, tidak selalu sama. Perbedaan karakteristik aktivitas penduduk membuat perencanaan penyediaan air harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Gotong Royong dan Rekayasa Cuaca Bukan Solusi Tunggal
Anna juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sistem penyediaan air bersih. Pengelolaan sumber air secara bersama-sama dapat dilakukan mulai dari pemanfaatan sumber air di wilayah hulu, pembangunan jaringan pipa, hingga pemeliharaan fasilitas.
Gotong royong dan iuran warga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga infrastruktur agar tetap berfungsi dalam jangka panjang.
Selain itu, modifikasi cuaca dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk membantu mengatasi kekeringan. Namun, penerapannya bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial yang mendukung pembentukan hujan.
“Tidak sembarang awan bisa direkayasa. Harus ada awan yang memang membawa uap air cukup potensial untuk dijadikan hujan buatan,” ungkapnya.
Dengan demikian, modifikasi cuaca tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Keberhasilannya bergantung pada kondisi awan dan atmosfer yang sesuai, serta membutuhkan dukungan anggaran dan perencanaan teknis.
Anna menegaskan, upaya tersebut tidak dapat menggantikan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Penanganan kekeringan tetap memerlukan langkah struktural yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setiap wilayah.
Perencanaan Jangka Panjang Berbasis Data
Untuk meminimalkan risiko kekeringan pada tahun-tahun mendatang, Anna mendorong penyusunan perencanaan jangka panjang berbasis data. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kondisi geomorfologi, potensi sumber air, karakteristik penduduk, serta kapasitas pembiayaan dan pengelolaan wilayah.
Data iklim dan kecenderungan perubahan kondisi wilayah dalam rentang lima hingga sepuluh tahun juga dapat digunakan untuk memperkirakan risiko dan menyusun langkah antisipasi.
Menurutnya, perencanaan tersebut penting agar penyediaan air tidak hanya bersifat reaktif ketika kekeringan terjadi, tetapi mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
“Tapi memang jer basuki mowo beyo, tidak simsalabim. Semuanya membutuhkan rekayasa tenaga, melihat potensi wilayah itu apakah bisa, dengan kebutuhan penduduk yang seperti deret ukur ini mencukupi apa tidak (potensinya),” ujar Anna.
Ia menekankan, penanganan kekeringan harus mempertimbangkan keseimbangan antara potensi sumber daya air dan kebutuhan penduduk. Tanpa perencanaan yang matang, sumber air yang tersedia belum tentu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, upaya menghadapi kekeringan perlu dilakukan secara terpadu melalui perlindungan kawasan resapan air, pengendalian alih fungsi lahan, pembangunan infrastruktur sesuai karakteristik geografis, serta pengelolaan sumber daya air berbasis data.
Langkah tersebut menjadi penting agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus menjaga keberlanjutan cadangan air tanah di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. (*)
