MADIUN, MENARA62.COM – Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Tidak hanya menjadi pemilih, anak muda juga perlu terlibat aktif mengawasi jalannya pemerintahan, menangkal hoaks, serta memastikan proses politik berjalan secara jujur dan berintegritas.
Pesan tersebut disampaikan dosen Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Jawa Timur (UMJT), Anita Prawardani, S.H., M.Hum., dalam diskusi daring melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan UMJT bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun, Kamis (12/11/2026).
Diskusi mengangkat tema “Batas Antara Tugas dan Kewenangan serta Tantangan Pengawasan Pemilu pada Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Dana Kampanye”. Kegiatan ini juga menghadirkan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Madiun, Teja Rasa AW, S.H., sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Anita membahas hakikat demokrasi, hak warga negara dalam pemilihan umum (Pemilu), serta pentingnya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.
Ia juga menyoroti persoalan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang menjadi tantangan serius bagi kehidupan demokrasi saat ini.
Menurut Anita, kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan demokrasi harus terus diperkuat. Sebab, kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam sistem demokrasi.
“Kesadaran masyarakat terhadap demokrasi perlu lebih ditumbuhkan karena kedaulatan rakyat adalah inti demokrasi,” ujar Anita.
Ia menjelaskan, upaya menumbuhkan demokrasi dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai kesetaraan, musyawarah, kebebasan, dan akuntabilitas.
Anita menekankan, akuntabilitas berarti kekuasaan tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Setiap kebijakan dan tindakan pejabat publik harus terbuka terhadap kritik, pengawasan, serta koreksi dari masyarakat.
Dengan demikian, warga negara tidak cukup hanya menggunakan hak pilih saat Pemilu, tetapi juga perlu mengawal kinerja pejabat dan kebijakan pemerintah setelah proses pemilihan selesai.
Menurunnya Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Demokrasi
Lebih lanjut, Anita mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kondisi tersebut antara lain muncul ketika proses pengambilan keputusan dirasakan tidak adil, informasi sulit diverifikasi, serta aspirasi masyarakat tidak menghasilkan perubahan nyata.
Terbatasnya ruang partisipasi publik, minimnya tindak lanjut terhadap aspirasi warga, hingga praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Ada ruang partisipasi yang terbatas, aspirasi warga sering kurang ditindaklanjuti, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan publik,” jelasnya.
Menurut Anita, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama. Demokrasi yang sehat membutuhkan keterlibatan masyarakat sekaligus komitmen penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab.
Anak Muda Punya Peran Penting di Era Digital
Anita menilai, perkembangan teknologi digital membuka ruang yang semakin luas bagi generasi muda untuk mengambil bagian dalam menghidupkan demokrasi.
Namun, keterlibatan tersebut harus diimbangi dengan pendidikan politik dan kemampuan literasi digital agar anak muda tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan maupun praktik politik yang merusak demokrasi.
Ia mengajak generasi muda untuk membiasakan diri memeriksa visi, program, rekam jejak, dan integritas calon sebelum menentukan pilihan politik.
Selain itu, anak muda perlu berani menolak politik uang, hoaks, serta segala bentuk tekanan yang dapat memengaruhi kebebasan dalam menentukan pilihan.
Anita juga mendorong terciptanya ruang diskusi yang terbuka dan sehat. Perbedaan pilihan politik, menurutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling merendahkan atau memutus hubungan sosial.
Hal yang tidak kalah penting adalah keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah setelah Pemilu. Dengan begitu, partisipasi politik tidak berhenti di bilik suara, tetapi berlanjut dalam kehidupan bermasyarakat.
Melalui diskusi kolaboratif UMJT dan Bawaslu Kabupaten Madiun ini, diharapkan mahasiswa dan generasi muda semakin memahami pentingnya demokrasi, hak-hak politik warga negara, serta fungsi pengawasan dalam menjaga integritas Pemilu.
Generasi muda diharapkan tidak sekadar menjadi pengguna teknologi digital, tetapi juga menjadi warga negara yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam merawat demokrasi. (PJ)
