MEMPAWAH, MENARA62.COM– Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, membagikan Kartu Indonesia Sehat di daerah Perbatasan. Kali ini Presiden, didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan menteri kabinet kerja membagikan KIS di tiga wilayah perbatasan dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Menpawah.
Di Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu penyerahan KIS dilakukan hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 dengan perwakilan peserta berjumlah 127 jiwa, Kecamatan Sajingan di Kabupaten Sambas dilaksanakan hari Jum’at tanggal 17 Maret 2017 dengan perwakilan peserta berjumlah 40 jiwa serta Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 18 Maret 2017 dengan perwakilan peserta berjumlah 98 jiwa.
Dalam pidatonya Presiden berpesan agar pelayanan di Puskesmas dan jaminan terhadap kualitas layanan ditingkatkan. Dan bagi masyarakat jika mempunyai keluhan terhadap pelayanan kesehatan agar dapat segera menyampaikannya kepada Bupati, Gubernur, ataupun langsung ke Kementerian Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengungkapkan Pembagian KIS sampai dengan daerah perbatasan, merupakan wujud nyata bahwa Negara hadir dalam menjamin dan memungkinkan setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan akses dan jaminan saat mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kita semua mengetahui bahwa Program JKN-KIS ini sendiri merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-JK yang tercantum dalam Nawacita ke-5, yaitu Meningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ujar Fachmi, Sabtu (18/03/2017).
Tahun 2017, jumlah peserta KIS-PBI tercatat 93, 9 juta jiwa, sedangkan ditahun 2016 sejumlah 92,4 juta jiwa. Dengan demikian terdapat penambahan 1,4 juta jiwa.
Di Kalimantan Barat jumlah peserta KIS-PBI tahun 2017 sebanyak 1.491.740 jiwa, naik 24.198 jiwa dibandingkan tahun 2016. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu peserta KIS-PBI tahun 2017 sebanyak 84.619 jiwa meningkat 1.964 jiwa dari tahun 2016, wilayah Kecamatan Badau penambahannya sebanyak 6 jiwa sehingga total peserta KIS PBI kecamatan Badau menjadi 1.607 jiwa.
Untuk Kabupaten Sambas peserta KIS-PBI tahun 2017 sebanyak 151.622 jiwa meningkat 4.943 jiwa dari tahun 2016, wilayah Kecamatan Sajingan penambahannya sebanyak 102 jiwa sehingga total peserta KIS PBI kecamatan Sajingan menjadi 1.883 jiwa di tahun 2017.
Untuk kabupaten Mempawah peserta KIS-PBI tahun 2017 sebanyak 89.126 jiwa meningkat 1.243 jiwa dari tahun 2016. Kecamatan Mempawah Hilir di tahun 2017 ini penambahannya sebanyak 183 jiwa sehingga total peserta KIS PBI kecamatan Mempawah Hilir menjadi 9.413 jiwa. Dan untuk kecamatan Sungai Kunyit penambahan di tahun 2017 sebanyak 154 jiwa sehingga total peserta KIS PBI kecamatan sungai kunyit menjadi 9.226 jiwa.
Kunjungan presiden ini dikatakan Fachmi merupakan wujud perhatian yang tinggi terhadap Provinsi Kalimantan Barat. Karena itu kesempatan ini sebaiknya direspon secara optimal melalui percepatan cakupan semesta program JKN-KIS di Propinsi Kalimantan Barat tahun 2019.
“Dengan telah di distribusikannya KIS-PBI tambahan ini diharapkan seluruh peserta yang berhak tidak ragu lagi untuk memanfaatkan KIS nya, dan apabila masyarakat panerima KIS-PBI ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi BPJS Kesehatan yang ada di setiap wilayah kabupaten/kota,” tambah Fachmi.
Menurut Fachmi, tahun 2017 ini menjadi titik krusial dalam menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Berbagai langkah dilakukan BPJS Kesehatan agar program JKN-KIS dapat terus berjalan berkesinambungan, di antaranya melalui percepatan cakupan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peningkatan kolektabilitas iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau lebih dikenal dengan peserta mandiri.
Hingga 10 Maret 2017, jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 175.229.402 jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 20.725 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan, dll) dan 5.253 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium) yang tersebar di seluruh Indonesia.
