JAKARTA, MENARA62.COM – Reformasi sejak 23 tahun lalu berhasil menggulirkan dua undang-undang (UU) penting dalam bidang kepemerintahan yakni UU tentang Otonomi Daerah dan UU tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tetapi kenyataannya masyarakat hanya fokus pada UU tentang Otonomi Daerah. Sedang UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi terabaikan.
“Iindikasi terabaikannya UU perimbangan keuangan itu bisa kita lihat dari banyaknya propinsi maupun kabupaten kota menggantungkan APBD mereka kepada pusat,” kata M. Azrul Tanjung, S.E., M.Si Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat, Selasa (23/2/2021).
Sebagai generasi muda yang tergabung dalam wadah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), lanjut Azrul sudah sewajarnya memperbaiki situasi tersebut. Jangan sampai elite daerah terlalu konsen dengan politik kemudian lalai terhadap persoalan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
”Ini adalah persoalan mendasar karena para elit di daerah terlalu konsen terhadap politik,” tukas Azrul.
UU tentang otonomi daerah khususnya bidang politik sudah terlaksana dengan baik. Ini bisa dilihat dengan maraknya pilkada secara langsung pemilihan Persiden, Gubenur, Bupati dan Wali Kota. Dimana sebelum sebelum reformasi Indonesia hanya mengenal pemilu DPR RI DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota.
Lebih lanjut Azrul menjelaskan UU tentang perimbangan keuangan salah satu fungsinya untuk menciptakan bagaimana daerah itu bisa bangkit perekonomiannya dengan keunggulan komparatif atau keuggulan yang di miliki tiap daerah maupun keunggulan etnik, artinya sebuah keunggulan yang tidak di miliki negara lain. Contohnya seni budaya dimana Indonesia ini memiliki keragaman seni budaya yang luar biasa banyaknya mulai dari Aceh sampai Papua, keragaman budaya termasuk seni di dalamnya bisa menjadi komoditi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Dalam kenyataanya kebudayaan dan seni tidak menjadi identitas yang bisa dijadikan sebuah gerakan ekonomi, seperti contoh seni Betawi di Jakarta. Sampai saat ini belum dijadikan komoditi yang bisa mendunia atau menjadi ciri khas budaya Betawi. Para wisatawan datang ke Jakarta hanya disuguhkan Monas.
“Seharusnya Jakarta ini menampilkan budaya dimana wisatawan datang ke Jakarta bisa menikmati ciri khas Jakarta seperti kuliner, seni budaya yang bisa di tampilkan menjadi komoditi bagi wisatawan,” jelasnya.
Begitu juga kebudayan yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi ciri khas daerahnya bisa menjadi keunggulan komoditi tingkat global dimana tidak di miliki oleh negara lain.
KNPI sebagai wadah organisasi pemuda harus mulai memikirkan apa saja keunggulan yang kita miliki agar menjadi keunggulan global bagaimna ke depan kerak telor, rendang menjadi komoditi global.
“Saya kira sudah waktunya pemuda untuk mencari cara bagaimana keunggulan etnik dan komparatif itu mejadi keunggulan di tingkat global. Seperti minuman khas Betawi bir peletok menjadi komoditi yang bisa di konsumi di gedung-gedung mewah atau hotel berbintang lima,” katanya.
Ia berharap KNPI terutama KNPI Jakarta bisa berdialog dengan Gubenur untuk menjadikan minuman dan makanan khas budaya Betawi di Jakarta bisa masuk ke hotel bintang 3 sampai 5 seperti roti buaya, bir krotok tersaji, sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung ke Jakarta akan mendapatkan sesuatu yang khas yang tidak di miliki oleh daerah atau negara lain. Ini sebuah terobosan yang harusnya bisa dilakukan anak anak muda yang tergabung dalam wadah KNPI
Masalah perimbangan keuangan daerah menurut Azrul bisa berefek kepada perekonomian daerah. Karena sebagai negara yang terletak di garis katulistiwa, banyak potensi yang tidak dimiliki negara lain, ada di negara Indonesia. Misalnya buah nanas, coklat, manggis tidak ditemukan di negara lain. Potensi ini sejatinya bisa digali untuk menjadi produk global.
Tugas pemerintah daerah adalah membantu anak-anak muda untuk memperjuangkan produk lokal bisa menjadi skala gelobal
Terkait bencana yang banyak terjadi di Indonesia termasuk pandemi Covid-19, Azrul mengingatkan bahwa pandemi telah membuat sektor jasa dan industri memang kolaps. Tetapi data BPS menunjukkan justeru sektor pertanian tumbun 12,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2019.
Disini peran pemuda perlu menumbuhkan produktivitas para petani agar di sektor pertanian ini makin produktif. Dimana system panen harus diatur sehingga tidak merugikan para petani ketika pamen raya harg- harga hasil pertanian menurun.
“Ke depan harusnya tidak ada lagi panen raya namun panen terus bergulir sehingga harga harga setabil,” tutup Azrul.
