SOLO, MENARA62.COM – Komitmen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id dalam memastikan mahasiswa memiliki perlindungan kesehatan mendapat apresiasi dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP (K), FIHA, M.M.R.S.
Apresiasi tersebut disampaikan Prihati saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional dan Kuliah Tamu di Gedung Induk Siti Walidah UMS, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Milad ke-68 UMS sekaligus Milad ke-1 Rumah Sakit AR Fachruddin sebagai rumah sakit pendidikan UMS. Seminar diikuti mahasiswa dan sivitas akademika, khususnya dari rumpun kesehatan, serta jajaran pengelola rumah sakit Muhammadiyah-’Aisyiyah dan perwakilan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU).
Direktur Rumah Sakit AR Fachruddin Prof. dr. Dr. Em Sutrisna, M.Kes., mengatakan seminar tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi UMS dengan BPJS Kesehatan sekaligus memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan nasional.
Ia menegaskan, UMS berkomitmen memastikan seluruh mahasiswa memiliki perlindungan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan.
Komitmen itu diperkuat melalui kebijakan Rektor UMS yang mencakup tiga hal, yakni memastikan mahasiswa memiliki BPJS Kesehatan, memastikan status kepesertaan tetap aktif, serta memfasilitasi pendaftaran mahasiswa yang belum memiliki kepesertaan.
“Pak Rektor telah mengeluarkan SK yang tadi menjamin tiga tadi, memastikan mahasiswa itu punya BPJS, BPJS-nya aktif, dan sekaligus mahasiswa yang belum punya BPJS didaftarkan oleh UMS,” ujar Sutrisna.
Setiap tahun, UMS juga menyerahkan data mahasiswa baru kepada BPJS Kesehatan untuk dilakukan pengecekan status kepesertaan. Mahasiswa yang belum terdaftar kemudian difasilitasi UMS untuk melakukan pendaftaran secara kolektif.
UMS juga mengimbau mahasiswa yang fasilitas kesehatan tingkat pertamanya masih berada di luar Jawa Tengah atau Pulau Jawa untuk mempertimbangkan pemindahan fasilitas kesehatan ke wilayah Surakarta.
Langkah tersebut diharapkan memudahkan mahasiswa memperoleh layanan kesehatan selama menempuh pendidikan di UMS.
UMS Dorong Mahasiswa Jadi Bagian Ekosistem JKN
Rektor UMS Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., mengatakan kesehatan dan pendidikan menjadi dua bidang yang mendapat perhatian serius dalam Muhammadiyah melalui Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
“Keduanya dipandang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, dan itulah keduanya yang menjadi roh dakwah Muhammadiyah dan ’Aisyiyah,” ungkap Harun.
Ia berharap kehadiran Direktur Utama BPJS Kesehatan dapat memberikan wawasan baru bagi sivitas akademika UMS mengenai perkembangan sistem jaminan kesehatan nasional.
Harun juga menegaskan komitmen UMS untuk memastikan puluhan ribu mahasiswanya menjadi bagian dari ekosistem jaminan kesehatan.
“Mohon berkenan memberikan insight baru, penyegaran baru. Prinsip UMS tadi sudah dilaporkan komit, sangat komit terhadap peran serta kontribusi dari lebih dari 40.000 mahasiswa UMS itu untuk menjadi bagian dari warga BPJS di wilayahnya,” tuturnya.
Sementara itu, Prihati dalam paparannya menjelaskan perkembangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sekaligus tantangan keberlanjutan pembiayaan kesehatan di Indonesia.
Ia menjelaskan, ekosistem JKN melibatkan berbagai unsur melalui konsep pentahelix, yakni pemerintah, peserta, pelaku usaha, akademisi atau pakar, serta media massa.
“Di hadapan saya ini kita adalah komponen pentahelix ekosistem JKN: pemerintah, peserta, pelaku usaha, akademisi para pakar, termasuk media massa yang secara bersama-sama berkolaborasi melaksanakan program JKN ini,” jelasnya.
Menurut Prihati, BPJS Kesehatan saat ini telah memiliki sekitar 285 juta peserta dengan tingkat kepesertaan sekitar 98 persen. Namun, cakupan kepesertaan tersebut perlu diikuti dengan upaya memastikan peserta memiliki status kepesertaan yang aktif.
Dorong Layanan Kesehatan Berbasis Nilai
Prihati juga menyoroti pentingnya perubahan orientasi pelayanan kesehatan dari pendekatan berbasis volume menuju value-based healthcare atau pelayanan berbasis nilai.
Menurut dia, layanan kesehatan perlu semakin berorientasi pada hasil atau outcome, dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.
“Value itu enggak susah, berbanding lurus dengan outcome, berbanding terbalik dengan biaya. Kalau bisa sembuh dengan biaya lebih efisien, apa salahnya?” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah tantangan yang dihadapi sistem jaminan kesehatan, mulai dari inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit, meningkatnya harapan hidup, hingga peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan.
Dalam konteks UMS, Prihati secara khusus mengapresiasi kebijakan universitas yang memastikan mahasiswa memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.
Ia mendorong agar mahasiswa baru yang belum memiliki kepesertaan segera didaftarkan dan diaktifkan.
“Saya setuju, Pak Direktur Rumah Sakit, Pak Rektor. Setiap mahasiswa yang mendaftar UMS, tolong BPJS-nya aktifkan,” tegas Prihati.
Menurutnya, mahasiswa sebagai kelompok usia produktif tetap membutuhkan perlindungan kesehatan berkelanjutan. Kepesertaan aktif menjadi salah satu faktor penting agar mahasiswa dapat mengakses layanan kesehatan ketika membutuhkan.
Seminar tersebut sekaligus menjadi ruang penguatan pemahaman mengenai regulasi, pembiayaan, pelayanan, serta arah pengembangan JKN di Indonesia.
Kegiatan dihadiri perwakilan MPKU PP Muhammadiyah, MPKU wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, serta para direktur Rumah Sakit Muhammadiyah-’Aisyiyah se-Jawa Tengah. (*)
