26.1 C
Jakarta

Indonesia Saat Ini Mirip Orwell State

Baca Juga:

Pertahankan Rating dari Fitch, Hutama Karya Pertegas Posisi Perusahaan dengan Kinerja Stabil Ditengah Pandemi

JAKARTA, MENARA62.COM - Meski berada di tengah situasi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja perusahaan sebagaimana industri lain pada umumnnya, namun PT Hutama Karya (Persero) ...

Menhub: Sinergi Regulator, Operator, dan Pengguna Jasa Tentukan Keselamatan Angkutan Jalan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sinergi yang baik antara pemerintah, operator, dan pengguna jasa sangat menentukan keselamatan angkutan jalan. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya...

Kemendikbud Serahkan Soal Kompetensi Dasar Calon ASN 2021 kepada Panselnas

JAKARTA, MENARA62.COM - Sebagai komponen dari penyelenggaraan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) formasi tahun 2021,...

Hilmar Pastikan Draf Buku Kamus Sejarah Jilid I Belum Final

JAKARTA, MENARA62.COM - Isu terkait draf naskah buku Kamus Sejarah Jilid I yang disusun sebelum kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim...

JAKARTA, MENARA62.COM — Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra di Jakarta, Rabu (7/4/2021) malam mengatakan, sekarang Indonesia sudah miri Orwellian State. Menurutnya, semua hal diawasi negara, dan ini mirip yang terjadi seperti Indonesia pada Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Suharto.

Kritik ini disampaikan Azyumardi pada pembukaan Simposium Nasional Memajukan Kesejahteraan Umum yang digelar melalui daring. Kondisi ini, menurut Azyumardi, akan menjadi problem Indonesia kedepan. Apalagi, dalam bidang politik, ketika Chek and Balance dikesampaingkan, akibatnya sistem politik jadi pincang.

“Banyak keterlibatan masyarakat sipil yang diabaikan dalam proses politik. Ini masalah demokrasi kita,” ujarnya.

Selain itu, Azyumardi mengungkapkan soal adanya oligarki politik  yang terjadi saat ini, baik di lembaga publik maupun di parpol. “Kondisi Ini tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi kita,” ujarnya.

Itu sebabnya, Azyumardi menganjurkan agar bangsa ini perlu membenahi sistem pemilu agar bisa menghasilkan pemimpin lebih baik. Bukan pemimpin yang lahir dari politik transaksional, dengan melibatkan cukungisme.

“Itu politik yang koruptif, itu yang terjadi sekarang. Kita melihat banyak kepala daerah terlibat korupsi. Meski dalam dua tahun terakhir ini, kepala daerah yang ditangkap tidak sebanyak pada masa KPK lalu, ketika belum ada perubahan UU KPK,” ujarnya.

Azyumardi mengigatkan, jika tidak ada perbaikan dan upaya serius untuk pembangunan penciptaan good governance, maka Indonesia bisa meluncur ke dalam sistem dan praktek politik yang tidak kondisif untuk tujuan yang lebih tinggi.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Pertahankan Rating dari Fitch, Hutama Karya Pertegas Posisi Perusahaan dengan Kinerja Stabil Ditengah Pandemi

JAKARTA, MENARA62.COM - Meski berada di tengah situasi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja perusahaan sebagaimana industri lain pada umumnnya, namun PT Hutama Karya (Persero) ...

Menhub: Sinergi Regulator, Operator, dan Pengguna Jasa Tentukan Keselamatan Angkutan Jalan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sinergi yang baik antara pemerintah, operator, dan pengguna jasa sangat menentukan keselamatan angkutan jalan. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya...

Kemendikbud Serahkan Soal Kompetensi Dasar Calon ASN 2021 kepada Panselnas

JAKARTA, MENARA62.COM - Sebagai komponen dari penyelenggaraan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) formasi tahun 2021,...

Hilmar Pastikan Draf Buku Kamus Sejarah Jilid I Belum Final

JAKARTA, MENARA62.COM - Isu terkait draf naskah buku Kamus Sejarah Jilid I yang disusun sebelum kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim...

Kurangi Emisi, Penggunaan Sumber Energi Terbarukan Mendesak

JAKARTA, MENARA62.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) menerangkan urgensi dan rencana...