BOGOR, MENARA62.COM– Untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional, Indonesia membutuhkan informasi geospasial dalam jumlah besar dengan berbagai resolusi. Hingga saat ini baru 21 persen kebutuhan informasi geospasial yang bisa dipenuhi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan sejumlah instansi.
Karena itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai perlunya BIG mempercepat pengadaan informasi geospasial dalam berbagai skala dan resolusi.
“Harus dilakukan berbagai langkah cepat bisa pakai foto udara, penggunaan radar satelit dan lainnya. Kita mentargetkan pada 2019 semua wilayah Indonesia sudah terpetakan dengan baik,” kata Bambang pada Puncak Peringatan Hari Informasi Geospasial 2017, Selasa (24/10/2017).
Menurutnya ketidakselarasan data yang dimiliki oleh pemerintah selama ini menjadi hambatan besar dalam perencanaan pembangunan. Jika nantinya kebijakan satu peta sudah terealisasi, diharapkan pemerintah memiliki referensi tunggal dalam penyusunan kebijakan pembangunan disegala bidang.
“Karena itu kita harus lakukan percepatan kemandirian informasi geospasial untuk mendukung kebijakan satu peta yang dicanangkan Presiden,” lanjut Bambang.
Sementara itu Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin mengatakan kemandirian informasi geospasial mutlak diupayakan secara serius dan menuntut kerja keras kita semua. Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat luas dan besar.
“Kita tidak bisa menghitung berapa besar nilai investasi yang harus dikeluarkan jika kita tetap tergantung pada negara lain,” jelas Hasanuddin.
Kemandirian geospasial menurut Hasanuddin meliputi data dan informasi geospasial, peta otonomi Indonesia berskala besar, peta lingkungan pantai yang lengkap, peta lingkungan laut yang luas dan lainnya.
Hasanuddin mengatakan menjadi tugas bersama untuk terus mengupayakan kemandirian geospasial baik melalui pengembangan inovasi teknologi informasi geospasial, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, penguatan aspek kelembagaan dan peraturan serta kebijakan lain untuk mendorong terwujudnya kemandian geospasial.
Saat ini diakui Hasanuddin, BIG telah menyiapkan berbagai standar, spesifikasi dan grand desain untuk berbagai kegiatan informasi geospasial dasar maupun informasi geospasial tematik di Indonesia.
“Indonesia saat ini sudah memiliki 130 peta tematik. Kekayaan peta tematik ini tidak dimiliki oleh Google sekalipun,” jelasnya.
Hasanuddin mengatakan untuk mewujudkan kemandirian informasi geospaisal memang tidak mudah. Tetapi kita harus siapkan baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM). Sebab sebagai negara yang besar dan luas, Indonesia adalah pasar geospasial terbesar di Asean.
“Penyiapan SDM yang kompeten dalam bidang informasi geospasial menjadi fokus BIG dengan cara melakukan kerjasama dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia melalui pembangunan Pusat Pengembangan Infratruktur Data Spasial,” tutup Hasanuddin.
Terkait peringatan Hari Informasi Geospasial tahun 2017 yang mengambil tema Kemandirian Geospasial Untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara, BIG telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak September 2017. Rangkaian acara HIG tersebut dengan puncak peringatan HIG dengan acara antara lain penyerahan foto udara KEK Tanjung Kelayang, penyerahan Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi, Penyerahan Surat Rekomendasi Akhir Konsultasi Tata Ruang, hingga Peresmian Gedung Pelayanan Terpadu Informasi Geospasial.
