32.9 C
Jakarta

Kepala BIG: Indonesia Pasar Empuk Industri Geospasial

Baca Juga:

JAKARTA, MENARA62.COM – Indonesia menjadi pasar yang potensial untuk industri geospasial utamanya dihilir. Saat ini, pasar tersebut masih menjadi garapan empuk bagi industri geospasial global seperti google.

“Market terbesar industri geospasial adalah dihilir, dan yang sekarang banyak dimainkan oleh industri geospasial global,” tutur Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin di sela Pra Rakornas Informasi Geospasial (IG) 2018, Senin (12/03/2018).

Karena itu, Hasanuddin menilai pemerintah harus segera tanggap untuk segera menyediakan informasi geospasial. Tentunya informasi geospasial yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin membuka Pra Rakornas BIG 2018. (ist/humas BIG)

Diakui, untuk menyediakan informasi geospasial yang lengkap, pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup. Dengan keterbatasan anggaran, saat ini saja peta gempa bumi dengan skala 1:5.000 di Indonesia baru tergarap 3 persen. Padahal Indonesia adalah negara yang rawan gempa baik karena patahan maupun karena aktivitas gunung berapi.

“Kalau peta gempa bumi dengan skala 1:50.000 sudah tercapai 100 persen. Tetapi yang 1:5.000 masih sangat minim, baru 3 persen dan baru di darat, belum termasuk yang di laut,” lanjut Hasanuddin.

Bagi Hasanuddin, keterlibatan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah dan swasta dalam penyediaan informasi geospasial ini penting. Tidak hanya bertujuan menyediakan informasi geospasial yang dibutuhkan masyarakat tetapi juga sekaligus mempercepat kebijakan satu peta (one map polecy).

Pemerintah, jelas Hasanuddin juga harus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi geospasial. Karena informasi geospasial amat penting sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat.

Terkait pra Rakornas IG, Hasanuddin mengatakan bahwa BIG memiliki tugas penting salah satunya adalah menyusun rencana dan program di bidang IG. Kebijakan IG Nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebijakan IG Nasional ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

Peserta Pra Rakornas BIG 2018. (ist/humas BIG)

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau progress pembangunan IG Nasional, Hasanuddin menilai Rakornas yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi sangat penting dan strategis.

“Nanti pada Rakornasnya 21 Maret 2018 kita akan bahas terkait progres kebijakan pembangunan IG Nasional termasuk kebijakan Satu Peta,” tambahnya.

Rakornas IG Nasional tahun ini mengambil tema “Percepatan Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Berkelanjutan”.

Hasanuddin mengatakan saat ini terjadi gap antara target RPJMN 2015-2019 bidang IG dengan kondisi yang ada dilapangan. Karena itu dibutuhkan Rencana Aksi untuk Pemenuhan Target RPJMN 2015-2019 sampai tahun 2019, perlunya monev implementasi percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) 2016-2019 oleh masing-masing pemangku kepentingan sekaligus penyusunan Rencana Aksi untuk Pemenuhan Target sampai tahun 2019, serta perlunya penyiapan bahan untuk RPJMN IV 2020-2024 di bidang IG yang selaras dengan RPJPN 2004-2025, yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait penyelenggaraan IG.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!