SOLO, MENARA62.COM – Transparansi pasar modal dan kebijakan ekonomi yang responsif dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan investor serta daya beli masyarakat. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ums.ac.id, Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola pasar saham Indonesia agar ketidakpastian tidak meluas menjadi tekanan terhadap perekonomian nasional.
Anton menilai persoalan transparansi dan ketimpangan informasi di pasar modal Indonesia bukan masalah baru. Penelitian mengenai pasar modal Indonesia sejak awal 2000-an, menurut dia, telah mengidentifikasi adanya asimetri informasi yang berpotensi membuat investor tidak memiliki akses informasi yang setara.
“Saya bisa memahami kenapa MSCI memperingatkan otoritas bursa di Indonesia. Cuma, kenapa baru sekarang? Itu isu lama sebenarnya,” ujar Anton, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan keterbukaan informasi, mekanisme pembentukan harga saham, serta kemungkinan adanya pihak yang mampu memengaruhi pergerakan harga. Karena itu, penguatan pengawasan dan transparansi menjadi langkah penting untuk menciptakan pasar modal yang sehat dan kredibel.
Ia menilai pemerintah bersama otoritas terkait perlu melanjutkan komunikasi dan negosiasi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), sekaligus menindaklanjuti tuntutan perbaikan yang disampaikan.
Anton menegaskan, tuntutan untuk meningkatkan transparansi justru dapat menjadi momentum memperkuat fondasi pasar modal Indonesia. Keterbukaan informasi akan membantu investor mengambil keputusan berdasarkan gambaran kinerja perusahaan yang lebih akurat.
“Tuntutannya itu sebenarnya juga positif bagi pasar saham kita supaya lebih sehat. Artinya, semua investor punya informasi yang sama tentang kondisi riil kinerja emiten,” katanya.
Kepercayaan Ekonomi Pengaruhi Konsumsi Masyarakat
Anton mengingatkan, persoalan pasar keuangan tidak bisa dilepaskan dari kondisi psikologis masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Ketika kepercayaan terhadap prospek perekonomian melemah, masyarakat cenderung menahan belanja dan memilih menyimpan uang untuk menghadapi ketidakpastian.
“Persepsi masyarakat terhadap perekonomian itu akan berpengaruh pada perilaku mereka. Orang sekarang menahan untuk tidak membeli karena khawatir kondisi ekonomi akan memburuk,” ujarnya.
Menurut Anton, keputusan konsumsi rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan keuangan saat ini, tetapi juga oleh keyakinan terhadap stabilitas pendapatan pada masa mendatang.
Ia mencontohkan keluarga muda yang berencana membeli rumah melalui kredit. Keputusan tersebut membutuhkan keyakinan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan dalam beberapa tahun ke depan.
Ketika prospek pekerjaan dan pendapatan dirasa tidak pasti, rencana pembelian rumah berpotensi ditunda. Jika kondisi serupa terjadi secara luas, transaksi ekonomi dapat melambat dan berdampak pada berbagai sektor usaha.
Karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan konsumsi domestik sebagai salah satu penggerak perekonomian Indonesia.
Ketidakpastian Kerja dan Harga Jadi Tantangan
Selain persoalan pasar modal, Anton menyoroti kondisi pasar tenaga kerja yang turut memengaruhi keyakinan masyarakat terhadap masa depan ekonomi. Kecenderungan sebagian pekerja beralih dari sektor formal ke sektor informal serta praktik kontrak kerja jangka pendek di sejumlah industri dinilai dapat mengurangi kepastian pendapatan rumah tangga.
Situasi tersebut mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan uang. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan ekonomi perlu memperhatikan bukan hanya indikator makroekonomi, tetapi juga realitas yang dihadapi pekerja dan keluarga.
Anton juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi. Pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan biaya barang impor, termasuk bahan baku yang dibutuhkan industri.
Kenaikan biaya tersebut dapat menambah tekanan terhadap kegiatan produksi dan harga barang. Oleh sebab itu, stabilitas harga, kesiapan kebijakan energi, dan pengendalian dampak perubahan nilai tukar perlu menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Pemerintah Perlu Bangun Kembali Kepercayaan Publik
Anton menilai pemerintah perlu memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang terencana, komunikasi yang jelas, dan respons yang sesuai dengan persoalan di lapangan.
Evaluasi program secara berkala juga diperlukan agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Komunikasi yang meyakinkan harus disertai langkah konkret sehingga publik dapat melihat arah kebijakan dan memahami dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, ketidakpastian yang tidak dikelola dengan baik berpotensi memengaruhi keputusan konsumsi, investasi, hingga aktivitas usaha. Sebaliknya, kejelasan kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya dapat membantu masyarakat serta pelaku usaha menyusun rencana ekonomi dengan lebih percaya diri.
Anton menegaskan, fondasi perekonomian Indonesia secara umum masih baik. Namun, penguatan transparansi pasar modal, pembenahan kebijakan ekonomi, dan pemeliharaan kepercayaan publik tetap perlu menjadi perhatian.
Kepercayaan investor dan masyarakat, menurut dia, merupakan faktor penting agar konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah ketidakpastian. (*)
