25.6 C
Jakarta

Menkes Terawan Tawarkan Tiga Alternatif untuk Atasi Defisit Anggaran BPJS Kesehatan

Must read

Senat IAIN Pontianak Audiensi ke Dirjend Pendis Kemenag

JAKARTA, MENARA62.COM -- Senat IAIN Pontianak menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Agama RI, tembusan Dirjend Pendis, Sekjend Pendis. Ketua, Sekretaris, dan anggota senat setelah...

BBWSSO Yogyakarta Segera Buka Saluran Air Selokan Mataram

SLEMAN, MENARA62.COM - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menargetkan pembukaan saluran air Selokan Mataram pekan depan, Senin (26/10). Hal tersebut disampaikan Kepala...

Rektor UAD : Pemimpin Wajib Memiliki Sikap Adaptif

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Dr Muchlas MT menandaskan pemimpin di masa mendatang harus memiliki sikap adaptif di era revolusi...

MUI Tidak Bahas Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, MENARA62.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak membahas masa jabatan presiden. Jadi, tidak benar berita yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa...

JAKARTA, MENARA62.COM – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menawarkan tiga alternatif untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020. Alternatif tersebut ditawarkan terkait dengan rencana pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tiga alternatif tersebut, kata Terawan pertama adalah mengusulkan subsidi pemerintah atas selisih kenaikan iuran JKN pada peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III.

“Alternatif pertama tersebut masih perlu menunggu kepastian jawaban dari Menteri Keuangan dan perlu dituangkan dalam keputusan presiden,” kata Menkes pada rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/12/2019).

Kemudian alternatif kedua adalah memanfaatkan profit atas klaim rasio peserta penerima bantuan iuran yang diproyeksikan akan didapatkan akibat kenaikan iuran JKN pada 2020.

“Profit itu digunakan untuk membayar selisih kenaikan iuran peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III,” tuturnya.

Sedangkan alternatif yang ketiga adalah Kementerian Sosial sedang melakukan perbaikan kualitas data penerima bantuan iuran sekaligus memadukannya dengan Data Terpadu Program Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Terdapat data penerima bantuan iuran non-DTKS sejumlah 30.620.052 jiwa yang akan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.

Terawan menjelaskan rencana penonaktifan penerima bantuan iuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk digantikan oleh peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III yang berjumlah 19.961.569 jiwa.

Saat ditanya oleh pimpinan Komisi IX, diantara ketiga alternatif yang ditawarkan tersebut mana yang paling memungkinkan dilaksanakan dalam waktu singkat, Terawan menyebutkan yang paling memungkinkan adalah alternatif kedua dan ketiga.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi IX menyampaikan pendapat yang lebih condong mengarah pada alternatif kedua. Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu mengatakan peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas III bukan tidak mau membayar, tetapi tidak ingin ada kenaikan.

“Jadi jangan dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran. Mungkin disubsidi,” ujarnya.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Senat IAIN Pontianak Audiensi ke Dirjend Pendis Kemenag

JAKARTA, MENARA62.COM -- Senat IAIN Pontianak menyampaikan surat keberatan kepada Menteri Agama RI, tembusan Dirjend Pendis, Sekjend Pendis. Ketua, Sekretaris, dan anggota senat setelah...

BBWSSO Yogyakarta Segera Buka Saluran Air Selokan Mataram

SLEMAN, MENARA62.COM - Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) menargetkan pembukaan saluran air Selokan Mataram pekan depan, Senin (26/10). Hal tersebut disampaikan Kepala...

Rektor UAD : Pemimpin Wajib Memiliki Sikap Adaptif

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Dr Muchlas MT menandaskan pemimpin di masa mendatang harus memiliki sikap adaptif di era revolusi...

MUI Tidak Bahas Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, MENARA62.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak membahas masa jabatan presiden. Jadi, tidak benar berita yang beredar di media sosial yang menyatakan bahwa...

Dengan Doa Menuju Husnul Khatimah

Manusia sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini dituntut untuk ‎mampu memainkan perannya dengan baik sesuai petunjuk ‘Sang Sutradara’, ‎yakni Allah SWT, yang telah tertuang...