27.4 C
Jakarta

Mudik Tetap Dilarang, Kelonggaran Transportasi Hanya Berlaku untuk Situasi Tertentu

Must read

MDMC Pusat kunjungi lokasi pembangunan Hunian Tetap di Hantakan Hulu Sungai Tengah

HULU SUNGAI TENGAH, MENARA62.COM -  Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) melalui Divisi Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TDRR) pada Jum'at (26/02) kunjungi...

CEO RS Premier Bintaro: Wartawan Jadi Ujung Tombak Edukasi Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM – Wartawan menjadi salah satu ujung tombak untuk mengedukasi masyarakat terkait Covid-19. Melalui tulisan-tulisanya, seorang wartawan bisa mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menjaga...

Anis Byarwati: Perpres Industri Miras Meresahkan Masyarakat

JAKARTA, MENARA62.COM - Kebijakan Pemerintah baru-baru ini kembali memicu polemik.  Dikeluarkan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal...

Lazismu UHAMKA Serahkan Beasiswa Sang Surya kepada 50 Mahasiswa

JAKARTA, MENARA62.COM - Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedeqah (Lazismu) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) kembali memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan kurang...

JAKARTA, MENARA62.COM – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan hingga saat ini kebijakan pemerintah melarang mudik warga tetap berlaku. Hal tersebut ditegaskan Doni menjawah kesimpang siuran berita terkait adanya rencana pelonggaran pembatasan perjalanan yang berlaku sejak wabah Covid-19.

Larangan mudik bagi warga tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur kebijakan mengenai larangan aktivitas mudik.

“Beberapa waktu terakhir, kami mendapatkan kesan seolah-olah masyarakat boleh mudik dengan syarat tertentu atau adanya kelonggaran. Saya Tegaskan. Tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Artinya Mudik Dilarang. Titik! Saya tegaskan sekali lagi. Mudik dilarang, Titik!,” tegas Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (6/5).

Adapun latar belakang dalam pelaksanaan larangan mudik tersebut mengingat bahwa Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan maklumat tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya mengatur pelarangan mudik, serta pengendalian transportasi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah, dalam rangka pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Selain itu yang menjadi dasar penerbitan Surat Edaran tersebut juga mengingat adanya beberapa persoalan yang tidak diinginkan meliputi terhambatnya pelayanan percepatan penanganan COVID-19 dan juga pelayanan kesehatan, seperti halnya adanya pengiriman alat kesehatan yang sulit menjangkau seluruh wilayah. Terbatasnya mobilitas tenaga medis dan pengiriman spesimen dari pemeriksaan masyarakat melalui metode swab test Polymerase Chain Reaction (PCR).

Kemudian adanya keterbatasan transportasi pengiriman personel untuk mendukung Gugus Tugas Daerah. Persoalan pemulangan atau repatriasi ABK dan pekerja migran ke tanah air, dan terhambatnya pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum.

“Seperti seorang pejabat TNI tidak diperkenankan istrinya ikut ke lokasi penugasan. Tentunya kehadiran istri penting karena menyangkut serah terima jabatan di lingkunan TNI, ini pun juga terganggu,” jelas Doni.

Selain itu, beberapa pelayanan kebutuhan dasar juga mengalami hambatan seperti rantai pasokan makanan terutama hasil pertanian, peternakan juga perikanan.

Pemerintah juga tidak ingin kemudian mobilitas pekerja harian lepas seperti petani dan peternak juga terhambat. Kebutuhan dasar masyarakat harus dapat terpenuhi dengan mudah sehingga masyarakat juga terjamin dalam pemenuhan gizi untuk menjaga imunitas tubuh.

“Hal ini tentunya tidak kita harapkan. Kita ingin seluruh kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan mudah. Demikian juga, masyarakat harus dijamin kebutuhan untuk mendapatkan gizi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh, agar bisa lekas sembuh dari COVID-19, termasuk juga bisa menghindari, supaya tidak terpapar COVID-19,” ujar Doni.

Lebih lanjut, pelayanan fungsi ekonomi penting, seperti halnya bahan dasar APD, yang perlu didatangkan dari luar negeri. Kemudian, reagen untuk PCR Test. Kemudian juga, masker N95, serta alat-alat kesehatan lainnya, seperti halnya mesin PCR.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

MDMC Pusat kunjungi lokasi pembangunan Hunian Tetap di Hantakan Hulu Sungai Tengah

HULU SUNGAI TENGAH, MENARA62.COM -  Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) melalui Divisi Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TDRR) pada Jum'at (26/02) kunjungi...

CEO RS Premier Bintaro: Wartawan Jadi Ujung Tombak Edukasi Covid-19

JAKARTA, MENARA62.COM – Wartawan menjadi salah satu ujung tombak untuk mengedukasi masyarakat terkait Covid-19. Melalui tulisan-tulisanya, seorang wartawan bisa mempengaruhi perilaku masyarakat untuk menjaga...

Anis Byarwati: Perpres Industri Miras Meresahkan Masyarakat

JAKARTA, MENARA62.COM - Kebijakan Pemerintah baru-baru ini kembali memicu polemik.  Dikeluarkan Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal...

Lazismu UHAMKA Serahkan Beasiswa Sang Surya kepada 50 Mahasiswa

JAKARTA, MENARA62.COM - Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedeqah (Lazismu) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) kembali memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan kurang...

Hadiri Perayaan Cap Go Meh, Sekjen KNPI Berharap Pemuda Terus Perkuat Persatuan

TUBAN, MENARA62.COM - Sekretaris Jenderal DPP KNPI Jackson AW Kumaat berharap bangsa ini tetap membina persatuan yang kuat dengan keberagaman suku dan agama. Hal...