25.8 C
Jakarta

Muhammadiyah: Masyarakat Dapat Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Must read

Digelar di Tengah Pandemi, Jumlah Peserta Anugerah Kihajar 2020 Alami Peningkatan

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud kembali menggelar Anugerah Kihajar. Kegiatan yang rutin dilakukan...

Prof Dadang: Muhammadiyah Harus Perkuat Dakwah Melalui Platform Digital

JAKARTA, MENARA62.COM – Pandemi Covid-19 telah membuat penggunaan internet meningkat tajam. Pada awal Januari 2020, tercatat 175 juta penduduk Indonesia secara aktif menjadi pengguna...

Program TEMAN BUS Telah Layani 1,5 Juta Lebih Perjalanan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sejak diluncurkan pada awal tahun 2020, Program TEMAN BUS (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman) telah melayani 1,5 juta lebih perjalanan....

OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah Lengkapi Kebutuhan Pelanggan di Pasar Mobil Bekas, Kini Hadir di Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kebutuhan untuk memiliki mobil pribadi saat ini merupakan salah satu hal penting bagi pelanggan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan kini mobil...

JAKARTA, MENARA62.COM – Sejak awal, Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law. Selain karena masih dalam masa pandemi Covid-19, di dalam RUU juga banyak pasal yang kontroversial.

“RUU tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Tetapi faktanya, DPR jalan terus. UU Omnibus Law tetap disahkan pada Senin (5/10/2020). Tujuh fraksi menyetujui dan dua fraksi lain yakni Demokrat dan PKS menolaknya.

Diakui Prof Mu’ti, memang usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja.

Tetapi masih ada pasal terkait dengan perijinan yang masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see bagaimana isi Peraturan Pemerintah.

Sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review.

“Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” pungkas Prof Mu’ti.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Digelar di Tengah Pandemi, Jumlah Peserta Anugerah Kihajar 2020 Alami Peningkatan

JAKARTA, MENARA62.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud kembali menggelar Anugerah Kihajar. Kegiatan yang rutin dilakukan...

Prof Dadang: Muhammadiyah Harus Perkuat Dakwah Melalui Platform Digital

JAKARTA, MENARA62.COM – Pandemi Covid-19 telah membuat penggunaan internet meningkat tajam. Pada awal Januari 2020, tercatat 175 juta penduduk Indonesia secara aktif menjadi pengguna...

Program TEMAN BUS Telah Layani 1,5 Juta Lebih Perjalanan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Sejak diluncurkan pada awal tahun 2020, Program TEMAN BUS (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal dan Nyaman) telah melayani 1,5 juta lebih perjalanan....

OLX Autos Jual-Beli-Tukar Tambah Lengkapi Kebutuhan Pelanggan di Pasar Mobil Bekas, Kini Hadir di Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM -- Kebutuhan untuk memiliki mobil pribadi saat ini merupakan salah satu hal penting bagi pelanggan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, dan kini mobil...

FEB UMP Sabet Juara 1 KOMPETISI 10 DAYS CHALLENGE 2020

PURWOKERTO, MENARA62.COM -- Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Banyumas Jawa Tengah terus berprestasi meskipun ditengah pandemi. Setelah sebelumnya meraih penghargaan nasional dari Kemendikbud, kali ini...