27.1 C
Jakarta

Muhammadiyah: Masyarakat Dapat Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Baca Juga:

Merger Pelindo, Melepas Jerat Disparitas antar Pelabuhan

JAKARTA, MENARA62.COM - Saeful Huda, seorang pengusaha eksportir, sudah lama menggunakan jasa pelabuhan untuk mengekspor produknya ke pasar Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan...

Siap Penuhi Kebutuhan SDM Transportasi Udara yang Kompeten, Kemenhub Luluskan 212 Wisudawan Program D III Transportasi Udara

MAKASSAR, MENARA62.COM -- Kementerian Perhubungan menggelar Upacara Yudisium dan Wisuda bagi 212 Taruna Lulusan Program Studi Diploma III Politeknik Penerbangan Makassar. Upacara yang dipimpin...

Kolaborasi dan Optimis Menghadapi Pandemi

MENARA62.COM-Kabupaten Tegal-Dalam kegiatan Musypimda ke 3, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tegal di hadiri Drs Wahyudi, M.Pd selaku Sekretaris PWM Jawa Tengah menyampaikan, " Perkembangan Pimpinan...

LSBO PP Muhammadiyah Gelar Silatnas Budayawan dan Seniman

YOGYAKARTA, MENARA62.COM - Lembaga Seni Budaya, dan Olahraga (LSBO) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Silaturahmi Nasional Budayawan dan Seniman Muhammadiyah dengan tema "Budaya Gotong Royong...

JAKARTA, MENARA62.COM – Sejak awal, Muhammadiyah meminta kepada DPR untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law. Selain karena masih dalam masa pandemi Covid-19, di dalam RUU juga banyak pasal yang kontroversial.

“RUU tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Tetapi faktanya, DPR jalan terus. UU Omnibus Law tetap disahkan pada Senin (5/10/2020). Tujuh fraksi menyetujui dan dua fraksi lain yakni Demokrat dan PKS menolaknya.

Diakui Prof Mu’ti, memang usul Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang mengelola pendidikan telah diakomodir oleh DPR. Lima UU yang terkait dengan pendidikan sudah dikeluarkan dari Omnibus Cipta Kerja.

Tetapi masih ada pasal terkait dengan perijinan yang masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Memang soal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena itu, Muhammadiyah akan wait and see bagaimana isi Peraturan Pemerintah.

Sebaiknya semua elemen masyarakat dapat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai sebuah realitas politik. Kalau memang terdapat keberatan terhadap UU atau materi dalam UU dapat melakukan judicial review.

“Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru,” pungkas Prof Mu’ti.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Merger Pelindo, Melepas Jerat Disparitas antar Pelabuhan

JAKARTA, MENARA62.COM - Saeful Huda, seorang pengusaha eksportir, sudah lama menggunakan jasa pelabuhan untuk mengekspor produknya ke pasar Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan...

Siap Penuhi Kebutuhan SDM Transportasi Udara yang Kompeten, Kemenhub Luluskan 212 Wisudawan Program D III Transportasi Udara

MAKASSAR, MENARA62.COM -- Kementerian Perhubungan menggelar Upacara Yudisium dan Wisuda bagi 212 Taruna Lulusan Program Studi Diploma III Politeknik Penerbangan Makassar. Upacara yang dipimpin...

Kolaborasi dan Optimis Menghadapi Pandemi

MENARA62.COM-Kabupaten Tegal-Dalam kegiatan Musypimda ke 3, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tegal di hadiri Drs Wahyudi, M.Pd selaku Sekretaris PWM Jawa Tengah menyampaikan, " Perkembangan Pimpinan...

LSBO PP Muhammadiyah Gelar Silatnas Budayawan dan Seniman

YOGYAKARTA, MENARA62.COM - Lembaga Seni Budaya, dan Olahraga (LSBO) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadakan Silaturahmi Nasional Budayawan dan Seniman Muhammadiyah dengan tema "Budaya Gotong Royong...

Lazismu PWM Kepulauan Riau Gelar Rakerwil

BATAM, MENARA62.COM – Lazismu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Propinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Kerja Wilayah I bertempat di gedung Asiyiyah Center/ Sekretariat Lazismu Kepri, ...