25.6 C
Jakarta

Nomenklatur Ditjen Kebudayaan Berubah Sesuai UU Pemajuan Kebudayaan

Must read

Dorong Kreativitas Anak Muda pada Masa Pandemi AXIS Gelar POP Up Campus Live Streaming

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 tak menyurutkan inisiatif XL Axiata untuk melanjutkan program-program dukungan untuk kalangan muda. Melalui AXIS, program tahunan AXIS POP Up...

Bantu Masyarakat, Dosen UMY Laksanakan Pengabdian Masyarakat Pedak Bantul

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Muhammad Zakiy, M.Sc, dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan kegiatan pengabdian di dusun Pedak, Desa Trimurti, pada...

Pandemi Covid-19, Dorong Inovasi dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Aktivitas Belajar Mengajar

JAKARTA, MENARA62.COM -- Suka atau tidak dampak dari Pandemi Covid-19 telah mengubah cara kita bekerja dan melakukan aktivitas lainnya termasuk dalam kegiatan belajar mengajar....

Menengahkan Mereka yang Terpinggirkan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan publik, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Dampak pandemi COVID-19 paling dirasakan oleh...

JAKARTA, MENARA62.COM – Hilangnya Direktorat Kesenian, Sejarah dan Cagar Budaya dalam nomenklatur terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Kebudayaan  Kemendikbud Hilmar Farid seperti dikutip dari Antara, Senin (13/1/2020).

“Perubahan pada unit kerja yang dipimpinnya adalah perubahan karena mengikuti, UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sejak puluhan tahun keragaman budaya dikelola pemerintah berdasarkan objek dengan prosesnya sendiri-sendiri, namun dengan nomenklatur baru diharapkan proses menjadi hal yang utama dengan tidak mengabaikan seluruh objek-objek kebudayaan baik yang bersifat kebendaan maupun tak benda,” ujar Hilmar.

Menurut Hilmar sebenarnya tidak ada yang dihilangkan, justru dengan nomenklatur baru seluruh unsur kebudayaan akan dikelola dengan proses yang mengacu pada Undang-Undang pemajuan Kebudayaan, yakni pelestarian kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Selain menjalankan amanah Undang-Undang, nomenklatur baru juga menyikapi perkembangan zaman dengan adanya direktorat yang menangani perfilman, musik dan media baru. Hal ini mengacu pada dokumen Visi Misi Presiden Joko Widodo halaman 21 tentang Seni Budaya.

Saat ini, direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan yakni Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan.

Perubahan struktur dan nomenklatur tersebut tertuang di dalam Permendikbud No 45 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Dorong Kreativitas Anak Muda pada Masa Pandemi AXIS Gelar POP Up Campus Live Streaming

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi Covid-19 tak menyurutkan inisiatif XL Axiata untuk melanjutkan program-program dukungan untuk kalangan muda. Melalui AXIS, program tahunan AXIS POP Up...

Bantu Masyarakat, Dosen UMY Laksanakan Pengabdian Masyarakat Pedak Bantul

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Muhammad Zakiy, M.Sc, dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengadakan kegiatan pengabdian di dusun Pedak, Desa Trimurti, pada...

Pandemi Covid-19, Dorong Inovasi dan Percepatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Aktivitas Belajar Mengajar

JAKARTA, MENARA62.COM -- Suka atau tidak dampak dari Pandemi Covid-19 telah mengubah cara kita bekerja dan melakukan aktivitas lainnya termasuk dalam kegiatan belajar mengajar....

Menengahkan Mereka yang Terpinggirkan

JAKARTA, MENARA62.COM -- Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan publik, ekonomi, pendidikan, hingga sosial budaya. Dampak pandemi COVID-19 paling dirasakan oleh...

Pilkada Serentak di Tengah Pandemi, Pakar Sebut Pentingnya Transisi Kampanye Digital dan KPU Harus Fasilitasi

JAKARTA, MENARA62.COM -- Euforia Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi akan berbeda karena ruang kampanye beralih dalam bentuk...