JAKARTA, MENARA62.COM — Oposisi Pemerintahan Diprediksi Lemah. Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami memandang strategi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan kemungkinan menggunakan strategi yang sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupa ketiadaan oposisi yang nyata dan kuat.
“Koalisi pemerintahan yang begitu gemuk dan ketiadaan atau lemahnya oposisi, maka proses check and balances yang proper tidak akan terjadi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang dipantau dari Jakarta, Senin (29/4/2024), seperti dilansir situs Antaranews.com.
Pernyataan Athiqah itu bukan tanpa alasan. Gejalanya terlihat ketika presiden terpilih Prabowo Subianto sangat aktif dan gencar membangun koalisi. Ia tidak hanya bertemu dengan partai politik yang mendukungnya, melainkan juga partai politik pendukung pasangan calon lain seperti Nasdem dan PKB.
Bahkan Nasdem dan PKB sudah menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo. Padahal, pada pemilihan presiden lalu mereka menjagokan Anies Baswedan sebagai presiden, dan Muhaimin Iskandar yang juga ketua umum PKB sebagai calon wakil presiden.
Kualitas Demokrasi
Menurut Athiqah, koalisi pemerintahan yang gemuk berisiko menurunkan kualitas demokrasi. Kondisi itu mengancam kelangsungan dan masa depan demokrasi di Indonesia.
Pada 22 April 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perihal sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
MK menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dengan adanya putusan MK tersebut, kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merupakan pemenang dari kontestasi Pemilu 2024 dan ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024 sampai 2029.
 berupa ketiadaan oposisi yang nyata dan kuat.){kind=link}