JAKARTA, MENARA62.COM — Ranu (14/08/2019), Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Andriadi Achmad menilai bahwa posisi partai Demokrat tengah berada di persimpangan jalan. Sebenarnya opsi bergabung ke koalisi pemerintah merupakan pilihan relatif sulit, sebagaimana kita tahu SBY- Demokrat selalu berseberangan dengan Megawati-PDIP sejak pilpres 2004, 2009, 2014 dan 2019. Akan tetapi, bergabung ke pemerintah menjadi kebutuhan mendesak Demokrat untuk menjaga eksistensi saat ini dan di masa mendatang.
“Ketika SBY-Demokrat berkuasa selama dua periode 2004-2014, Megawati-PDIP berperan sebagai oposisi sejati. Ketidakharmonisan SBY – Megawati dimulai sejak pilpres 2004, 2009, 2014 dan sampai pilpres 2019. Oleh karena itu, bagi Demokrat bersatu dengan koalisi pemerintah yang dikomandoi PDIP merupakan pilihat sangat sulit,” ungkap Andriadi Achmad saat diwawancara pihak media.
Pada tahun 2013 di penghujung masa bakti di pemerintahan periode kedua SBY-Demokrat, tak terelakkan terjadinya kegoncangan dan perpecahan internal Demokrat yang berujung lengsernya Anas Urbaningrum dari Ketua Umum, pada akhirnya mengharuskan SBY mengambil alih tampuk kepemimpinan. Tak hanya itu, sejak turunnya SBY dan merosotnya suara pada pileg 2014, Demokrat berada di masa-masa kritis. Tentu, keberadaan partai Demokrat tengah berada di persimpangan jalan “galau”. Tak mudah move on dari penguasa menjadi rakyat biasa, nyaris masa transisi sangat melelahkan Demokrat. Saat pilpres 2014, Demokrat mengambil jalan tengah “netral” terhadap dua kubu yang bertarung dalam pilpres yaitu Jokowi – JK dan Prabowo – Hatta. Bahkan, jika Demokrat boleh di posisi netral pada pilpres 2019, maka SBY akan mengambil posisi “netral” atau posisi “aman”. Akan tetapi, tak ada pilihan lain musti berpihak pada satu gerbong koalisi, bila berencana ikut andil dalam pilpres 2024. An sich seolah melabuhkan pilihan ke Koalisi Adil Makmur mendukung “Prabowo-Sandi” Demokrat terkesan setengah hati.
“Tak berlebihan berasumsi bahwa di pilpres 2014, bahkan di pilpres 2019 secara eksplisit terdapat 3 gerbong yaitu gerbong Megawati, gerbong Prabowo dan gerbong SBY. Cuma gerbong SBY tidak memiliki tiket untuk bertarung di gelanggang pilpres 2014 maupun pilres 2019 lalu,” jelas Alumnus Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI ini kepada awak media.
Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC (Political Communication Studies and Research Centre) ini mengapresiasi langkah Demokrat merapat ke pemerintahan dengan menampilkan sosok AHY sebagai komandan Kogasma Partai Demokrat yaitu dengan bersilaturrahmi ke Jokowi dan Megawati pasca pilpres 2019. Saat itu, gerak langkah AHY menuai pujian dan bahkan cacian, pasalnya Demokrat masih bergabung dalam Koalisi Adil Makmur. Akan tetapi, setidaknya langkah AHY menunjukkan itikad baik Demokrat untuk mencairkan suasana dan ketegangan antara pendukung Jokowi – Ma’ruf dan pendukung Prabowo – Sandi sebelum pengumuman hasil pilpres oleh KPU.
“Keberanian AHY – Demokrat bertemu dengan Jokowi dan Megawati, di saat situasi dan kondisi diliputi ketegangan pra-pasca pilpres 2019 dengan tujuan mencairkan suasana patut diapresiasi. Tak hanya pujian, cacian pun menimpa AHY-Demokrat yang dianggap tidak konsisten dan komitmen dengan KAM. Kita tunggu saja, apakah Demokrat di terima dalam koalisi pemerintah yaitu mendapat jatah menteri atau tidak. Sementara dapat kita baca, bergabung dan merapatnya Demokrat ke koalisi pemerintah melalui jalur AHY atas restu SBY, bukan jalur silaturrahmi secara langsung antara SBY – Megawati, sebenarnya sudah lama dinanti,” demikian tutup Andriadi Achmad mengakhiri wawancara.
 Veteran Jakarta, Andriadi Achmad){kind=link}