25.8 C
Jakarta

Pemerintah dan DPR Kekeuh Tolak KPU Larang Bekas Koruptor Nyaleg

Baca Juga:

Hari ini Ada Rekayasa Arus Lalu Lintas di Seputaran Stasiun Gambir, 12 Nomor KA Keberangkatan Stasiun Gambir Berhenti Di Stasiun Jatinegara

JAKARTA, MENARA62.COM - Seperti diketahui untuk Kamis 2 Desember 2021 Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas kendaraan berupa penutupan sejumlah ruas...

Workshop Kominfo: Yuk, Makan Ikan Agar Generasi Indonesia Sehat, Kuat dan Cerdas

JAKARTA, MENARA62.COM - Sebagai upaya mensosialisasikan program pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian...

PAN Sleman Suntik Militansi dengan Pelatihan Kader Amanat Dasar dan Saksi Pemilu

SLEMAN, MENARA62.COM - DPD Partai Amanat Nasional  Kabupaten Sleman terus menambah amunisi dan militansi kadernya dengan menggelar Pelatihan Kader Amanat Dasar (LKAD) dan pelatihan...

Platform Pembelajaran Digital Sebagai Sarana Pembelajaran Modern Guru

JAKARTA, MENARA62.COM - Menjawab tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Kominfo bersinergi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia...

JAKARTA, MENARA62.COM – Niat Komisi Pemilihan Umum melarang eks koruptor menjadi calon wakil rakyat dalam Pemilu Legislatif 2019 tak didukung pihak-pihak terkait lainnya. DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan KPU tersebut.

Dengan demikian, KPU berjalan sendirian. Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Senin (22/5/2018), memutuskan mantan terpidana korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II dan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

“Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh saat membacakan kesimpulan rapat.

Rapat dengar pendapat penyusunan PKPU Pencalonan itu berlangsung alot. DPR dan KPU masing-masing bersikeras mempertahankan pendapatnya. Dalam rapat tersebut, KPU menyodorkan dua opsi untuk melarang eks koruptor maju sebagai caleg. Opsi pertama seperti yang tertuang dalam PKPU, yakni bakal caleg bukan mantan terpidana korupsi. Opsi kedua, melarang eks terpidana korupsi jadi bakal caleg DPR dan DPRD.

Opsi kedua substansinya sama. Bedanya, subyek hukum di opsi kedua adalah partai politik, bukan para bakal caleg. KPU bisa memahami bahwa parpol menolak opsi pertama dengan alasan bertentangan dengan UU. KPU menganggap aneh jika opsi kedua juga ditolak. Pasalnya, aturan itu masuk ranah parpol untuk merekrut bakal caleg DPR/DPRD.

Namun, tak ada satu pun anggota DPR yang berkenan mengakomodasi usulan KPU tersebut. Semua anggota DPR dari semua fraksi meminta KPU tak membuat larangan tersebut dalam PKPU Pencalonan. Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, menyatakan, argumentasi KPU tak didukung landasan hukum yang kuat.

Menurut Rambe, Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan seorang eks koruptor tak dilarang mendaftar sebagai caleg. Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Dengan demikian, eks narapidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Dengan landasan Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-undang Pemilu itu, Rambe mengatakan, tak ada celah bagi KPU untuk melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

- Advertisement -

Menara62 TV

- Advertisement -

Terbaru!

Hari ini Ada Rekayasa Arus Lalu Lintas di Seputaran Stasiun Gambir, 12 Nomor KA Keberangkatan Stasiun Gambir Berhenti Di Stasiun Jatinegara

JAKARTA, MENARA62.COM - Seperti diketahui untuk Kamis 2 Desember 2021 Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas kendaraan berupa penutupan sejumlah ruas...

Workshop Kominfo: Yuk, Makan Ikan Agar Generasi Indonesia Sehat, Kuat dan Cerdas

JAKARTA, MENARA62.COM - Sebagai upaya mensosialisasikan program pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian...

PAN Sleman Suntik Militansi dengan Pelatihan Kader Amanat Dasar dan Saksi Pemilu

SLEMAN, MENARA62.COM - DPD Partai Amanat Nasional  Kabupaten Sleman terus menambah amunisi dan militansi kadernya dengan menggelar Pelatihan Kader Amanat Dasar (LKAD) dan pelatihan...

Platform Pembelajaran Digital Sebagai Sarana Pembelajaran Modern Guru

JAKARTA, MENARA62.COM - Menjawab tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Kominfo bersinergi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia...

Bangun Kenyamanan Berusaha, Sleman Susun Raperda Penyelenggaraan Perizinan Daerah

SLEMAN, MENARA62.COM - Sebagai bentuk tindaklanjut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan...