32.1 C
Jakarta

Pemerintah dan DPR Kekeuh Tolak KPU Larang Bekas Koruptor Nyaleg

Must read

Asa Membangun Pesantren di Amerika

Apa yang tidak mungkin dalam hidup ini? Jika ada kemauan, maka ada jalan. Begitu pepatah petitih yang selalu diajarkan pada kita semua dalam banyak...

Ikut Organisasi Mahasiswa Dapat Tingkatkan Softskill

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Mengikuti organisas mahasiswa (Ormawa) dapat meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa. Kemampuan ini akan berguna dan mendukung kesuksesan saat memasuki dunia kerja setelah...

Mahasiswa KKN UMY Kenalkan Digital Marketing pada UMKM

BANTUL, MENARA62.COM -- Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 041 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan pengabdian masyarakat pada kelompok UMKM G2RT Desa Panggungharjo, Kapanewon...

Grab Financial Group Luncurkan Sobat Proteksi, Produk Asuransi Penyakit Kritis Pertama untuk Masyarakat Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM -- Grab Financial Group (GFG), platform fintech terkemuka di Asia Tenggara, hari ini mengumumkan peluncuran Sobat Proteksi, produk asuransi penyakit kritis di...

JAKARTA, MENARA62.COM – Niat Komisi Pemilihan Umum melarang eks koruptor menjadi calon wakil rakyat dalam Pemilu Legislatif 2019 tak didukung pihak-pihak terkait lainnya. DPR, pemerintah, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan KPU tersebut.

Dengan demikian, KPU berjalan sendirian. Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Senin (22/5/2018), memutuskan mantan terpidana korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg).

Hal itu menjadi kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II dan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

“Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh saat membacakan kesimpulan rapat.

Rapat dengar pendapat penyusunan PKPU Pencalonan itu berlangsung alot. DPR dan KPU masing-masing bersikeras mempertahankan pendapatnya. Dalam rapat tersebut, KPU menyodorkan dua opsi untuk melarang eks koruptor maju sebagai caleg. Opsi pertama seperti yang tertuang dalam PKPU, yakni bakal caleg bukan mantan terpidana korupsi. Opsi kedua, melarang eks terpidana korupsi jadi bakal caleg DPR dan DPRD.

Opsi kedua substansinya sama. Bedanya, subyek hukum di opsi kedua adalah partai politik, bukan para bakal caleg. KPU bisa memahami bahwa parpol menolak opsi pertama dengan alasan bertentangan dengan UU. KPU menganggap aneh jika opsi kedua juga ditolak. Pasalnya, aturan itu masuk ranah parpol untuk merekrut bakal caleg DPR/DPRD.

Namun, tak ada satu pun anggota DPR yang berkenan mengakomodasi usulan KPU tersebut. Semua anggota DPR dari semua fraksi meminta KPU tak membuat larangan tersebut dalam PKPU Pencalonan. Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman, menyatakan, argumentasi KPU tak didukung landasan hukum yang kuat.

Menurut Rambe, Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan seorang eks koruptor tak dilarang mendaftar sebagai caleg. Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Dengan demikian, eks narapidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai caleg. Dengan landasan Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-undang Pemilu itu, Rambe mengatakan, tak ada celah bagi KPU untuk melarang mantan koruptor mendaftar sebagai caleg.

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article

Asa Membangun Pesantren di Amerika

Apa yang tidak mungkin dalam hidup ini? Jika ada kemauan, maka ada jalan. Begitu pepatah petitih yang selalu diajarkan pada kita semua dalam banyak...

Ikut Organisasi Mahasiswa Dapat Tingkatkan Softskill

YOGYAKARTA, MENARA62.COM -- Mengikuti organisas mahasiswa (Ormawa) dapat meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa. Kemampuan ini akan berguna dan mendukung kesuksesan saat memasuki dunia kerja setelah...

Mahasiswa KKN UMY Kenalkan Digital Marketing pada UMKM

BANTUL, MENARA62.COM -- Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 041 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melakukan pengabdian masyarakat pada kelompok UMKM G2RT Desa Panggungharjo, Kapanewon...

Grab Financial Group Luncurkan Sobat Proteksi, Produk Asuransi Penyakit Kritis Pertama untuk Masyarakat Indonesia

JAKARTA, MENARA62.COM -- Grab Financial Group (GFG), platform fintech terkemuka di Asia Tenggara, hari ini mengumumkan peluncuran Sobat Proteksi, produk asuransi penyakit kritis di...

PT Kereta Api Indonesia dan Krakatau Bandar Samudera Akan Kolaborasi Siapkan Infrastruktur Logistik Terintegrasi

JAKARTA, MENARA62.COM -- PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) menerima kunjungan management PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) dan PT Kereta Api Logistik (KA Logistik)...