JAKARTA, MENARA62.COM–Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang dituntut karena penghinaan agama, dan penasehat hukumnya menolak dan menyatakan keberatannya terhadap kehadiran Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc, M.A., sebagai ahli agama yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.
“Sebagai kader Muhammadiyah kami menyatakan tersinggung dengan cara mereka. Mereka beralasan karena Buya Yunahar adalah Wakil Ketua Umum MUI Pusat, dimana MUI adalah pihak terkait yang mengeluarkan Pendapat Keagamaan atau fatwa soal ucapan Ahok yang dianggap menghina Alquran dan Ulama,” ujar Pedri Kasman,
Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
“Padahal Buya hadir sebagai ahli mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diminta keterangannya oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Beliau ditugaskan resmi oleh PP Muhammadiyah karena sesuai keahliannya. Beliau adalah Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Tarjih dan Tabligh yang urusannya kajian-kajian keislaman, fatwa dll,” ujar Pedri.
Menurut Pedri, Prof. Yunahar juga guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di bidang tafsir. Beliau sudah menerbitkan banyak buku-buku dan jurnal keislaman yang jadi rujukan di kampus dan masyarakat umum. Jadi dari sisi bidang ilmu yang dimiliki dan jabatannya Prof. Yunahar sangat layak dan kompeten sebagai ahli agama.
“Alasan mereka bahwa pengurus MUI tidak bisa independen memberikan keterangan ahli juga tidak masuk akal. MUI dan juga Muhammadiyah jelas-jelas ormas Islam yang di dalamnya berhimpun para ulama yang ahli di bidang agama dengan berbagai cabang ilmunya. Kemana lagi penyidik dan Jaksa mencari saksi ahli agama kalau bukan ke ormas Islam atau Perguruan Tinggi Islam?” ujarnya.
“Kami sangat senang dan apresiasi terhadap pembelaan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Prof. Yunahar sangat tepat dihadirkan sebagai ahli agama. Sehingga akhirnya hakim menetapkan bahwa sidang dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Prof  Yunahar,” lanjut Pedri.
Pedri mengungkapkan, sepanjang persidangan telah menyaksikan langsung di ruang sidang bahwa Prof Yunahar sangat jelas dan mendalam keterangannya. Dengan jelas beliau menyebut bahwa pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu mengandung unsur penistaan terhadap Ulama dan Alquran. Kata “dibohongi” yang digunakan Ahok jelas sangat tidak tepat. Artinya, Ahok menyebut para ulama dan siapa saja Ummat Islam yang menyampaikan Surat Al Maidah 51 berbohong dan Al Maidah 51 alat kebohongan. Sekalipun tafsir kata “auliya” dalam ayat itu bisa berarti “teman setia, penolong dll”. Tapi menyebut orang yang mengartikannya sebagai “pemimpin” berbohong itu jelas suatu penghinaan.
Selain itu, menurut Pedri, manuver yang dilakukan pihak Ahok sebagai bagian dari menutupi kelemahan mereka untuk menanggapi tafsiran yang dipaparkan secara gamblang dari saksi ahli terkait alma’idah 51. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta sidang sebelumnya, dimana pihak terdakwa selalu melontarkan pertanyaan diluar subsatansi permasalah.
“Untuk itu Sekali lagi kami sampaikan bahwa sebagai kader Muhammadiyah kami tersinggung dan sangat menyayangkan cara-cara yang dipakai pihak Ahok dalam persidangan yang terhormat itu. Mereka semestinya menjunjung tinggi etika dan menghormati para ulama. Jika mereka keberatan dengan materi kesaksian semestinya materi itu yang dibantah. Penasehat hukum Ahok, kami lihat sudah kehilangan akal untuk melakukan pembelaan, sehingga mereka mencari-cari celah untuk bermanuver,” ujarnya.
