YOGYAKARTA, MENARA62.COM – Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melaksanakan kegiatan Webinar Publik bertajuk “Menyoal Visi Partai Politik: Kerakyatan atau Kekuasaan?”, Rabu (30/3/2022). Webinar yang diselenggarakan via zoom tersebut dibuka untuk umum sehingga tidak hanya mahasiswa namun juga bagi masyarakat ikut berpartisipasi menjadi peserta. Tercatat lebih dari 300 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia mengikutinya.
Webinar menghadirkan beberapa politisi diantaranya, Viva Yoga Mulyadi (Wakil ketua DPP PAN), Ahmad Rofiq (Sekjend Partai Persatuan Indonesia), Ahmad Fathul Bahri (Wasekjend DPP PKS), Khoirunnisa (Perludem), Dr. Tunjung Sulaksono (Akademisi IP UMY). Webinar dimoderatori oleh akademisi IP UMY yakni Dr. Titin Purwaningsih yang juga mengampu mata kuliah Studi Partai Politik.
Rektor UMY, Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kampus sebagai social control memiliki peran yang penting untuk menjaga jalannya demokrasi. Rektor yang akrab disapa sebagai Pak Gun ini mengingatkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, sudah semestinya harus dapat melayani masyarakat sebagai public policy. “Begitu juga dengan partai politik yang perlu untuk lebih mendekatkan diri ke rakyat dan tidak terkesan periodik saja disaat Pemilu datang,” katanya.
Diskusi diawali oleh pembicara pertama, Ahmad Rofiq selaku Sekjend Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang menyampaikan bahwa visi Parpol itu harus seimbang antara kekuasaan dan kerakyatan. Ia juga memberikan pandangan bahwa apabila telah mencapai titik kekuasaan maka perlu untuk dapat dikontrol agar tidak hanya menjadi sebatas legitimasi dari rakyat.
“Dua-duanya (Kekuasaan dan Kerakyatan) harus dicari, hakekat Parpol untuk dibuat dan dieksistensikan karena ingin merebut kekuasan. Hanya saja, kekuasaan itu untuk rakyat atau hanya sebatas legitimasi rakyat,”ujarnya.
Viva Yoga Muladi, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan bahwasannya parpol perlu secara murni memperjuangkan harapan rakyat ketimbang urusan pribadi partai yang sebatas menambah kapitalisasi serta keuntungan parpol.
“Masa transisi saat ini merupakan masa transisi yang sangat penting, secara konteksnya sudah mulai bergeser ke oligark politik dan ekonomi. Dan terakhir kita melihat bahwa dalam proses IKN, pendapat publik tidak didengarkan dan hanya pendapat elit,” ujar Ahmad Fathul Bahri dari PKS.
Khoirunnisa, dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menjabarkan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan parpol yang lebih mandiri diantaranya terkait pemilihan ketua umum parpol, pencalonan, perselisihan internal parpol, relasi pengurus pusat dan daerah, pendanaan parpol. Belum lagi, untuk berkotestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Parpol perlu untuk lebih dikenal kepada masyarakat yang tentunya hal tersebut tidaklah mudah dan murah.
“Koalisi (dalam Pemilu) bisa gemuk, power sharing dilakukan fleksibel yang tadinya 1 gerbong saja tapi gerbong yang lain juga terbuka saat pencalonan. Mekanisme terbentuknya koalisi fleksibel da tidak ada mekanisme dan check and balances belum maksimal,” tegasnya
Selanjutnya, Dr. Tunjung Sulaksono selaku Akademisi IP UMY memberikan sebuah kesimpulan mengenai diskusi yang panjang secara sejarah dan teoritik perkembangan Parpol dan dinamika politik di Indonesia. Ia membagi menjadi 2 alasan, mengapa Parpol menjadi sangat penting bagi demokrasi di Indonesia.
”Terdapat dua (2) alasan mengapa partai menjadi hal yang sangat penting bagi demokrasi yaitu yang Pertama, Paarpol itu kanalisasi berbagai kepentingan baik itu dari kepentingan masyarakat dan kepentingan Parpol. Kedua, Kualitas pejabat publik diawali oleh rekruitmen internal Parpol dan apabila pejabat publik tersebut berkualitas maka akan terciptanya politisi yang berkualitas pula, begitu juga sebaliknya apabila rekruitmen Parpol tidak berkualitas maka output politisi juga tidak berkualitas,” tutupnya.
Diskusi mengenai Visi Parpol memang selalu menjadi topik menarik yang perlu diselenggarakan oleh pihak-pihak Universitas. Oleh karena itu, diskusi yang berlangsung selama 3 jam ini setidaknya mengisi ruang-ruang publik untuk dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui seluk beluk dari dinamika politik dan Parpol di Indonesia.
