JAKARTA, MENARA62.COM– Produksi sarjana pendidikan mengalami over supplay (kelebihan pasokan). Dalam setahun rata-rata Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependikan (LPTK) di Indonesia menghasilkan 320 ribu sarjana pendidikan. Padahal kebutuhan di lapangan tidak lebih dari 100 ribu sarjana.
“Artinya ada over supplay lebih dari 200 ribu sarjana pendidikan setiap tahunnya. Kalau ini tidak segera diatasi, pasti penumpukan akan semakin banyak,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy saat membuka resmi kegiatan Bimbingan Tehnis Fungsional Calon Pengawas Sekolah dan Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah 2018, Senin (15/10/2018).
Dari 100 ribu kebutuhan sarjana pendidikan tersebut sebagian untuk menggantikan guru yang sudah memasuki masa pensiun, sedang sisanya untuk ditempatkan pada penambahan ruang kelas baru.
Mendikbud mengaku sudah menyampaikan persoalan over supplay sarjana pendidikan tersebut kepada Menteri Ristekdikti secara formal. Karena persoalan LPTK menjadi wewenang Kemenristekdikti.
Data Kemenristekdikti menunjukkan jumlah LPTK saat ini tercatat 421 LPTK. Terdiri atas 12 LPTK eks IKIP Negeri, 30 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan 378 LPTK swasta. Dari jumlah tersebut LPTK terakreditasi A sebanyak 18, akreditasi B sebanyak 81, program terakrreditasi A sebanyak 209 dan prodi terakreditasi B sebanyak 811.
Diakui Mendikbud, selain over supplay sarjana pendidikan, pemerintah juga masih menghadapi persoalan guru honorer. Dimana banyak guru honorer yang terbentur aturan UU ASN sehingga tidak bisa mendaftarkan diri dalam seleksi CPNS tahun ini.
“Awalnya kami menargetkan tahun 2024 persoalan guru honorer sudah bisa selesai. Tetapi ada banyak masalah yang rumit dan harus dicari solusinya,” kata Mendikbud.
Mendikbud meminta agar guru-guru honorer bisa memahami bahwa dalam hal pengangkatan PNS, ada aturan UU ASN yang harus ditaati. Jika semua guru honorer harus secara otomatis diangkat menjadi PNS, maka tentu harus mengubah UU ASN terlebih dahulu dan itu tentu memakan waktu lama.
