JAKARTA, MENARA62.COM – Sebanyak 19 mahasiswa berhasil meraih bantuan dana riset dari Yayasan Dana Darma Pancasila Batch 3 tahun 2026. Rinciannya, 6 orang merupakan mahasiswa program magister (S2) dan 13 orang merupakan mahasiswa program doktor (S3).
Adapun nilai bantuannya, untuk mahasiswa program magister (S2) mendapatkan bantuan dana Rp10 juta dan untuk mahasiswa program doktor (S3) mendapatkan bantuan Rp17,5 juta. Dana bantuan tersebut diperuntukan bagi penyusunan thesis dan disertasi.
Pada batch ketiga ini terdapat 55 pendaftar, namun hanya 19 peserta yang lolos seleksi. Para penerima dipilih murni berdasarkan kualitas proposal, bukan atas dasar pertimbangan lain.
“Mereka terpilih karena prestasi proposalnya, bukan karena belas kasih. Ini penting untuk menjaga kualitas dan integritas program,” tegas Direktur Yayasan Dana Darma Pancasila, Yudi Latif saat pembekalan tiga ranah Pancasila bagi para penerima bantuan dana riset yang digelar di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Program ini menunjukkan tren peningkatan, baik dari jumlah pendaftar maupun penerima. Pada batch sebelumnya, jumlah penerima hanya 11 orang, sementara pada batch ketiga meningkat menjadi 19 orang.
Yudi berharap program bantuan riset ini dapat terus berkembang, tidak hanya dalam jumlah peserta tetapi juga dalam kualitas penelitian yang dihasilkan. Yayasan Darma Pancasila juga berencana mengembangkan program-program lanjutan untuk mendukung kegiatan akademik yang berfokus pada paradigma Tiga Ranah Pancasila.
Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir generasi intelektual yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai disiplin ilmu serta menjawab tantangan zaman secara inovatif dan kontekstual. “Ini bukan hanya soal riset, tetapi bagaimana kita membangun masa depan Indonesia dengan fondasi nilai yang kuat dan relevan,” kata Yudi Latif.
Yudi Latif mengakui saat ini posisi Pancasila masih berada pada tahap “mitos”, yakni dipercaya penting oleh masyarakat, tetapi belum sepenuhnya dipahami cara kerjanya dalam kehidupan nyata. Karena itu, Pancasila harus dikonversi dari mitos menjadi Logos—menjadi ilmu pengetahuan. Dari Logos itu kemudian diwujudkan menjadi Etos atau perilaku. “Untuk itu, kita membutuhkan partisipasi para sarjana dan cendekiawan,” jelas Yudi.
Menurutnya, tidak cukup jika hanya satu lembaga yang bertugas mengajarkan Pancasila. Dibutuhkan keterlibatan luas dari masyarakat akademik untuk mengembangkan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang hidup dan relevan.
Kepada para penerima bantuan dana riset selanjutnya diberikann pembekalan Tiga Ranah Pancasila: Jiwa dan Raga Peradaban. Pembekalan ini mengusung konsep “tiga ranah Pancasila” yang mencerminkan dimensi batin dan lahir dalam pembangunan bangsa:
- Ranah Tata Nilai (Batin/Jiwa)
Fokus pada pembangunan karakter, moral, dan nilai-nilai dasar bangsa. Ini menjadi fondasi utama peradaban. - Ranah Tata Kelola (Lahir)
Menyangkut sistem hukum, kelembagaan sosial-politik, serta praktik demokrasi dan pemerintahan yang harus selaras dengan nilai Pancasila. - Ranah Tata Sejahtera (Lahir)
Berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Lebih lanjut, Yudi Latif menjelaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak cukup hanya dengan mengadopsi sistem dari luar. Indonesia perlu merancang sistem tata kelola dan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.
“Kita ingin kemakmuran yang inklusif, bukan hanya dinikmati oleh segelintir elit. Sumber daya alam yang melimpah harus dikelola dengan inovasi dan teknologi agar memberikan nilai tambah yang besar dan akses yang luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Perkuat Pemahaman dan Implementasi Pancasila
Pada kesempatan yang sama, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan pemberian dana bantuan riset bacth 3 ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan akademisi, khususnya mahasiswa program magister (S2) dan doktoral (S3).
Menurut Pontjo, tahun ini sebaran penerima bantuan cukup merata baik dari segi perguruan tinggi, wilayah juga program studi. Para penerima berasal dari beragam disiplin ilmu, bahkan termasuk bidang kedokteran, yang menunjukkan bahwa Pancasila dapat dikaji secara lintas keilmuan.
“Kami terbuka untuk semua bidang ilmu. Bahkan dari kedokteran pun ada yang meneliti Pancasila. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam berbagai perspektif keilmuan,” ujarnya.
Pontjo menekankan bahwa bantuan dana ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kajian-kajian ilmiah yang memperdalam pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Lebih dari sekadar konsep normatif, Pancasila perlu dijabarkan menjadi “ideologi kerja” yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pembangunan peradaban Indonesia.
Selain peran akademisi, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya kontribusi dunia usaha dalam pembangunan bangsa. Pontjo menegaskan bahwa kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa sinergi antara pengusaha dan negara.
Ia mencontohkan bagaimana negara-negara maju, termasuk China, berhasil mendorong transformasi ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan dan inovasi.
“Tidak ada negara yang maju tanpa peran pengusaha yang berpihak pada pembangunan bangsa. Kita perlu menciptakan ekosistem yang mendorong kreativitas dan kewirausahaan,” katanya.
Program bantuan riset ini merupakan batch ketiga yang telah dilaksanakan, dan ke depan diharapkan dapat terus berlanjut secara berkala. Para penerima diharapkan mampu menghasilkan karya ilmiah yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia.
Melalui pembekalan ini, Yayasan Dana Darma Pancasila berharap para peserta dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam riset mereka, sehingga lahir sintesis baru yang relevan bagi masa depan bangsa.
“Dengan dialog antara teori dan realitas, kita berharap muncul gagasan-gagasan baru yang dapat memperkuat pembangunan Indonesia berbasis Pancasila,” tutup Yudi Latif.
Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam membumikan Pancasila sebagai fondasi intelektual, moral, dan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
