30 C
Jakarta

Sarasehan Pancasila Kembali Çakti Soroti Penyimpangan Birokrasi

Baca Juga:

SOLO, MENARA62.COM – Penguatan ideologi Pancasila di tengah tantangan globalisasi dan perubahan perilaku generasi muda menjadi sorotan dalam Sarasehan Diskusi Publik bertajuk Pancasila Kembali Çakti di Monumen Pers Nasional, Surakarta, Sabtu (10/10/2026).

 

Kegiatan yang diselenggarakan Forum Konsolidasi Komunitas Peduli Pancasila bersama Perhimpunan Perempuan Semesta Indonesia (P-PERISAI), Pusat Studi Pengamalan Pancasila (PSPP) Universitas Sebelas Maret (UNS), Rumah Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta elemen masyarakat ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Empat narasumber dari unsur pemerintah, lembaga negara, dan akademisi hadir membahas berbagai persoalan ideologi, tata kelola pemerintahan, hukum, hingga demokrasi Pancasila.

 

Mereka adalah Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak.; Kepala Bidang Sosialisasi BPIP Andy Apriyanto, S.H., M.Si.; Kepala PSPP UNS Surakarta Prof. Dr. Triyanto, S.H., M.Hum.; serta Kepala Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Ir. Prihandoyo Kuswanto.

 

Sarasehan dipandu Dr. Bramastia, M.Pd., dari UNS Surakarta dan diikuti peserta dari berbagai elemen masyarakat, perwakilan perguruan tinggi, serta anggota karang taruna se-Solo Raya.

 

Ketua P-PERISAI, Dra. Hj. Amy Kadiono, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat untuk membentengi generasi penerus dari degradasi moral.

 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh perwakilan Pemerintah Kota Surakarta yang mengapresiasi kolaborasi lintas komunitas dalam merawat nilai-nilai luhur Pancasila di tengah dinamika sosial.

 

Bupati Madiun Dorong Birokrasi Berbasis Pancasila

 

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam sarasehan tersebut adalah pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyoroti perlunya internalisasi nilai-nilai Pancasila dan keteladanan aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pendekatan tersebut ia sebut sebagai Birokrasi Pancasila.

 

Gagasan ini menekankan bahwa Pancasila tidak cukup berhenti sebagai dasar negara atau slogan dalam kegiatan seremonial. Nilai-nilainya perlu tercermin dalam perilaku aparatur, proses pengambilan keputusan, serta pelayanan kepada masyarakat.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Sosialisasi BPIP Andy Apriyanto memaparkan sejarah dan ideologi bangsa serta pentingnya penguatan karakter generasi milenial dan Generasi Z dalam menghadapi arus globalisasi.

 

Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda memiliki landasan nilai yang kokoh dalam menyikapi perubahan sosial dan perkembangan zaman.

 

Bahas Sejarah Pancasila hingga Penyimpangan Birokrasi

 

Dari perspektif sejarah dan hukum, Kepala PSPP UNS Surakarta Prof. Dr. Triyanto menjelaskan perjalanan kompromi luhur para pendiri bangsa, mulai dari Piagam Jakarta hingga Undang-Undang Dasar 1945.

 

Ia juga menegaskan bahwa sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai keagamaan secara inklusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Adapun Kepala Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Ir. Prihandoyo Kuswanto membedah realitas pelaksanaan Demokrasi Pancasila serta pentingnya merumuskan strategi untuk meminimalkan penyimpangan dalam pemerintahan.

 

Pembahasan tersebut memperluas diskusi mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

 

Pancasila Harus Relevan bagi Generasi Muda

 

Sarasehan Pancasila Kembali Çakti juga diwarnai diskusi interaktif mengenai upaya mengembalikan jati diri bangsa, strategi merawat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, serta langkah sistematis untuk mencegah penyimpangan birokrasi.

 

Para peserta dan narasumber turut menyoroti tantangan era digital yang memengaruhi pola pikir, perilaku, dan cara generasi muda berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

 

Dalam diskusi tersebut, para narasumber sepakat bahwa upaya membumikan Pancasila perlu diwujudkan melalui program nyata, penguatan literasi kritis, serta pendekatan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

 

Pengamalan Pancasila, dengan demikian, tidak cukup hanya disampaikan melalui sosialisasi atau hafalan sila-silanya. Nilai-nilai tersebut perlu hadir dalam perilaku sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.

 

Melalui sarasehan ini, penyelenggara dan peserta berharap Pancasila terus menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, memperkuat karakter bangsa, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Semangat Pancasila Kembali Çakti diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berlanjut menjadi gerakan bersama untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. (*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Terbaru!