YOGYAKARTA, MENARA62.COM — Parjiman, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandaskan tingkat literasi terhadap jasa keuangan dapat menyelamatkan masyarakat dari jeratan investasi bodong dan bank plecit. Karena itu, pihaknya terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat pada empat sasaran yaitu wanita, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), difabel, dan warga yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Parjiman mengemukakan hal tersebut pada ‘Media Gathering dengan Media Massa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta’ di Hotel Amaranta Prambanan, Sleman, Rabu (25/5/2022). Selain Parjiman, Media Gathering ini juga menampilkan pembicara dr Etty Kumolowati MKes, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; dan Y Sri Susilo, Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) DIY.
Lebih lanjut Parjiman mengatakan tingkat literasi nasional sebesar 38,03 persen. Artinya setiap 100 orang yang sudah memiliki literasi keuangan sebanyak 38 orang. Sedang tingkat literasi di wilayah DIY, sebanyak 58 orang. “Meskipun DIY tingkat literasi lebih tinggi dari nasional, kita tetap melakukan sosialisasi. Di antaranya, melalui wayang kulit, sekolah, dan kampus-kampus,” kata Parjiman.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY menyasar wanita, karena selama ini belum tersentuh literasi keuangan. Sedang UMKM, itu sangat besar persentasi usahanya sehingga menjadi target utama literasi keuangan tahun ini. “Harapannya, UMKM yang terliterasi sehingga target inklusi 90 persen bisa tercapai,” kata Parjiman.
Kemudian, masyarakat di wilayah 3T, juga menjadi target karena lokasi tersebut hingga saat ini belum terjangkau. Sehingga masyarakat ini menjadi target untuk literasi keuangan.
OJK juga akan menyasar kelompok-kelompok difabel yang selama ini belum tersentuh literasi keuangan. Mereka juga memiliki usaha dan membutuhkan pelayanan jasa keuangan.
“Di DIY, kita sudah bekerjasama dengan TPAKD untuk fokus untuk menyasar pada empat kelompok. Nanti akan kita lakukan, selain dari OJK, program-program itu akan kita kerjasamakan dengan instansi terkait di DIY. OJK sendiri sudah membuat program literasi di tahun 2022 ini,” katanya.
Materi literasi ini bermacam-macam dan berkaitan dengan produk jasa keuangan, terutama yang lain populer. Di antaranya, peer to peer landing, dan investasi, produk perbankan, asuransi, dana pensiun dan lain-lain. “Literasi ini diharapkan masyarakat tidak tertipu dengan investasi atau peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (Pinjol) illegal,” kata Parjiman.
Literasi ini diharapkan bisa mendukung target tingkat inklusi jasa keuangan oleh masyarakat. Saat ini, tingkat inklusi jasa keuangan baru berkisar 70 persen. Sedang target tahun 2024, inklusi keuangan minimal 90 persen.
Sedang Etty Kumolowati mengatakan pemerintah DIY telah meluncurkan website kur.jogjaprov.go.id pada Bulan Maret 2022. Website ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk mengajukan pinjaman untuk usaha dengan bunga yang relatif kecil.
Dijelaskan Etty, tujuan website ini, pertama, untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif. Kedua, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Di website juga telah ada simulasi pinjaman, bunga dan besar cicilannya. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pinjaman tidak perlu keluar rumah,” jelas Etty.
Bank penyalur KUR melalui website kur.jogjaprov.go.id adalah BRI, BCA, KB Bukopin, Bank BPD DIY, Bank Mandiri, BNI 46, Bank BTN, Bank Jateng, Bank Papua, Bank Sinarmas, Bank Syariah Indonesia (BSI). Sedang penyalur KUR di luar website yang ada di DIY adalah Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa KC Yogyakarta dan Bank National Nobu.
Sementara Y Sri Susilo menyampaikan tentang istilah-istilah ekonomi yang sering digunakan. Hal ini dimaksudkan agar wartawan memahami istilah dan indikator ekonomi sehingga saat menuliskan berita tidak salah persepsi.
“Indikator ekonomi merupakan statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Statistik tersebut digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kondisi kesehatan ekonomi secara keseluruhan,” kata Susilo.
Indikator ekonomi, lanjut Susilo, berguna dalam pengambilan keputusan, baik pemerintah, swasta atau rumah tangga. Indikator yang valid akan memudahkan pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat. (*)
