SOLO,MENARA62.COM – Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Indonesia, namun pengembangannya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya akses terhadap teknologi, permodalan, dan regulasi yang mendukung menjadi hambatan utama bagi anak muda yang ingin berkontribusi di sektor ini. (bisa juga dibaca di link web : news.ums.ac.id)
Oleh karena itu, Diskusi Aktual Kebangsaan bertajuk Ekonomi Kreatif: Inspirasi Anak Muda Produktif digelar di Ruang Delegasi MPR RI, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, guna merumuskan solusi konkret bagi ekosistem ekonomi kreatif berbasis desa. Acara ini menghadirkan para pelaku ekonomi kreatif dari berbagai sub-sektor, termasuk Dosen Pendidikan Teknik Informatika (PTI) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc. ITE. Selain itu, Wakil Ketua MPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono, juga hadir untuk menyerap aspirasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi kebijakan.
“Pertemuan ini adalah ruang diskusi terbuka yang dilakukan untuk mendorong inovasi yang berakar pada kolaborasi antar pemangku kepentingan. Melalui diskusi yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas kreatif, forum ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide segar yang relevan dan aplikatif,” ungkap Hardika, Senin (10/3/2025).
Dengan pendekatan kolaboratif, lanjutnya, ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi sektor yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Pada kesempatan tersebut, terdapat lima poin rekomendasi pengembangan ekonomi kreatif yang disampaikan Hardika:
1. Peningkatan Akses Teknologi dan Infrastruktur Digital
Infrastruktur digital yang memadai menjadi kunci agar ekonomi kreatif desa dapat berkembang dan bersaing di pasar nasional maupun global.
2. Regulasi dan Skema Pendanaan yang Mendukung
Dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi kreatif desa, termasuk akses permodalan dan insentif bagi usaha kreatif berbasis komunitas.
3. Beasiswa Pendidikan yang Terintegrasi dengan Ekonomi Kreatif
Beasiswa pendidikan harus selaras dengan pengembangan ekonomi kreatif, sehingga penerimanya dapat berkontribusi secara nyata dalam membangun ekosistem ekraf di desa.
4. Pelatihan dan Pendampingan Berkelanjutan
Kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan komunitas menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif.
5. Perluasan Jaringan Pasar dan Proteksi Pasar Lokal
Pemerintah perlu mendorong kerja sama dengan diaspora untuk memperluas jaringan pasar serta melindungi produk lokal dari persaingan dengan barang impor.
Selain itu, Hardika Dwi Hermawan menyoroti pentingnya menjadikan ekonomi kreatif sebagai alat diplomasi budaya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dengan industri kuliner dan hiburannya.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan produk kreatifnya sebagai identitas diplomasi internasional.
Diskusi yang berlangsung selama tiga jam pada hari Selasa (4/3/2025) itu dihadiri oleh 17 perwakilan dari seluruh Indonesia yang berasal dari berbagai sub-sektor ekonomi kreatif. Harapan utama dari forum ini adalah agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis desa.
Sebagai tindak lanjut, MPR RI akan menyampaikan catatan rekomendasi kepada pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada pengembangan ekonomi kreatif. Dengan adanya sinergi antara pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif, diharapkan sektor ini dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Bismillah, semoga ekonomi kreatif di desa semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkas Hardika. (*)
